Pelaksanaan E-Court Masih Temui Sejumlah Kendala

Pelaksanaan E-Court Masih Temui Sejumlah Kendala
Ilustrasi sidang (Sumber: sulselsatu.com)
Yeremia Sukoyo / AO Kamis, 26 Maret 2020 | 13:34 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah pengadilan saat ini mulai menerapkan persidangan melalui video conference atau pengadilan elektronik (e-court) untuk mencegah penyebaran wabah virus corona atau Covid-19 di Indonesia. Namun, penerapan e-court itu dinilai masih sulit dilakukan karena masih ada sejumlah kendala.

Persidangan melalui e-court diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1/2020 tertanggal 23 Maret 2020 dan pernyataan Presiden pada 14 Maret 2020 tentang penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional. Selain itu, pelaksanaannya juga dilandasi surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.PK.01.01.01-03 tanggal 24 Maret 2020 perihal Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan.

Tim Advokasi Amicus menyebutkan, meski telah terbit SEMA mengenai e-court, namun sesungguhnya kebijakan tersebut belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. E-court belum bisa dilakukan secara maksimal karena masih banyak kendala, seperti putusan tidak bisa diunggah serta pihak yang berperkara masih diharuskan tatap muka.

"Seharusnya, dengan adanya SEMA tentang e-court sudah tidak perlu tatap muka lagi. Ini perlu tegas mengenai e-court apalagi di saat kondisi pendemi Covid-19 yang mengharuskan setiap orang, termasuk para pencari keadilan dan semua perangkat peradilan untuk menghindari kontak langsung atau kerumunan," kata Perwakilan Tim Advokasi Amicus, Yogi Pajar Suprayogi, di Jakarta, Kamis (26/3/2020).

Masih adanya sidang yang digelar secara tatap muka saat pendemi Covid-19 tentunya bisa menyerang siapa pun dan kapan pun. Seharusnya, kata dia, Presiden Joko Widodo juga menegur jika masih ada pihak yang mengabaikan kebijakan menjaga jarak dan bekerja dari rumah.

Tim Advokasi Amicus juga mempertanyakan status ketua Mahkamah Agung (MA) yang akan segera berakhir masa tugasnya pada April mendatang. Seharusnya, publik dijelaskan bila masa tugas ketua MA telah berakhir, namun belum dapat dilaksanakan pergantian karena pandemi Covid-19.

"Kami memahami bahwa proses pergantian ketua MA merupakan urusan internal sesuai Pasal 8 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang MA," ucapnya.

Oleh karena itu, kata Yogi, Tim Advokasi Amicus menyarankan agar MA dapat segera memberikan keterangan kepada publik tetang rencana ke depan terkait hal ini. Tujuannya agar publik dapat memberikan masukan, sebab MA merupakan salah satu lembaga yudikatif untuk seluruh warga negara Indonesia.



Sumber: BeritaSatu.com