Lawan Covid-19, Mahfud: Pelibatan RT/RW Mutlak Diperlukan

Lawan Covid-19, Mahfud: Pelibatan RT/RW Mutlak Diperlukan
Petugas medis Kota Bekasi menunggu untuk melakukan proses rapid test atau tes cepat massal virus corona (Covid-19) bagi tenaga medis kota Bekasi, di Stadion Patriot Chandrabaga (PCB), Bekasi, Rabu, 25 Maret 2020. ( Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao )
Robert Wardy / WM Kamis, 26 Maret 2020 | 17:38 WIB

 

 

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan, pelibatan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) dalam melawan virus Covid 19 atau virus corona mutlak dilakukan. Mobilisasi atau penggerahan RT dan RW sudah dilakukan sejak virus ini muncul.

"Sudah diputuskan agar Pemerintah Daerah (Pemda) mempunyai pemahaman dan sikap yang sama terhadap masalah ini. Sudah pasti semua dilibatkan (RT/RW)," kata Mahfud, di Jakarta, Kamis (26/3).

Ia menjelaskan, di beberapa daerah memang masih kecil skala penyebarannya bila dibandingkan dengan Jakarta namun sebelum menjadi besar, Pemda sudah diingatkan untuk menggalakkan seluruh komponen masyarakat.

"Di banyak daerah, sifatnya masih kecil-kecil sehingga banyak pemerintah yang abai. Oleh sebab itu, Mendagri sudah bersepakat dengan kita untuk membuat pemahaman yang sama agar Pemda tahu bahwa ini serangan yang bisa membesar. Meski daerahnya sekarang belum terserang secara masif tapi bisa saja suatu saat akan membesar serangan-serangan ke daerah itu. Menyangkut peran Kepala Daerah, RT/RW, lurah, camat dan sebagainya harus digerakkan. Semuanya secara stimultan untuk memerangi virus ini," ujar Mahfud.

Saat ditanya masih banyak masyarakat yang tidak mengindahkan menjaga jarak (social distancing) dan masih jalan-jalan serta berkeluyuran, Mahfud tegaskan penegakan hukum secara selektif sudah diputuskan dan aturannya secara prosedural akan dikomandoi oleh BNPB. Keputusan itu sudah sudah disampaikan ke Polri dan TNI agar melakukan.

"Saya lihat di beberapa daerah itu sudah dilakukan oleh Polri dan TNI. Polri dan TNI sendiri sudah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang nampaknya sudah dijalankan oleh daerah daerah," tutur Mahfud.

Terkait kekurangan Alat Kesehatan (Alkes) dan Alat Pelindung Diri (APD), Mahfud menjelaskan, sudah ada keputusan agar mempermudah barang masuk dari luar negeri khusus terkait Alkes dan APD. Bea Cukai sudah diinstruksikan agar mempercepat prosedur izin masuk sehingga bisa dipakai untuk menghadapi virus Corona.

"Kemarin sudah diputuskan bahwa itu harus dipermudah. Kita sudah menempatkan pegawai-pegawai bea cukai di berbagai pelabuhan, bandara udara dan perlintasan darat dan laut agar tidak mempersulit masuknya barang-barang dari luar. Kementerian Kesehatan juga diminta untuk membuat mekanisme yang lebih instan, yang lebih cepat. Kan kemarin ada keluhan juga memasukkan barang itu kan harus dinilai Kementerian Kesehatan," tutup Mahfud.



Sumber: BeritaSatu.com