Lembaga Penegak Hukum Diminta Awasi Penggunaan Dana Stimulus Covid-19

Lembaga Penegak Hukum Diminta Awasi Penggunaan Dana Stimulus Covid-19
Indriyanto Seno Adji ( Foto: Istimewa )
Yeremia Sukoyo / WM Kamis, 2 April 2020 | 07:31 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah menggelontorkan dana hingga Rp 405 triliun tambahan APBN untuk menangani dan mengatasi dampak pandemi Covid-19. Untuk memastikan anggaran digunakan secara tepat sasaran, dibutuhkan pengawasan dari aparat penegak hukum.

"Lembaga-lembaga Penegak Hukum seperti KPK, Kejagung, dan Polri dapat lakukan pengawasan secara ketat sejak awal terhadap penggunaan anggaran stimulus ini," kata pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji, kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Rabu (1/4/2020).

Dengan dilakukannya pengawasan secara ketat dari aparat penegak hukum maka diyakini bisa terhindar dari adanya penyalahgunaan anggaran. Sebaliknya, jika tidak diawasi dengan ketat maka bisa saja anggaran tersebut disalahgunakan.

"Setidaknya (pengawasan penegak hukum) meminimalisasi potensi penyalahgunaan wewenang dari pelaksana penggunaan anggaran stimulus ini," ucapnya.

Untuk melancarkan pendistribusian anggaran, dirinya menyarankan agar ada kooperasi yang terintegrasi dan persamaan persepsi dari lembaga penegak hukum, baik itu dari KPK, Polri, maupun Kejagung dengan Pemerintah atau Lembaga Negara Finansial seperti BI, OJK, hingga LPS.

"Pelaksanaan stimulus ini adalah darurat abnormal yang merupakan persoalan Kebijakan Negara yang harus dilaksanakan. Jangan sampai lembaga-lembaga negara memiliki kekhawatiran dengan pengalaman adanya "Kriminalisasi Kebijakan" .

"Kecuali memang terbukti adanya itikad tidak baik dari pelaksana anggaran stimulus, seperti suap, kickback, konflik kepentingan terkaitan kekuasaan dan jabatan," ucapnya mengingatkan.

Menurutnya, kesalahan atau pelanggaran dari prosedur pencairan atau penggunaan anggaran sebagai persoalan administrasi, jangan terstigma sebagai "Kriminalisasi Kebijakan". Dalam konteks melaksanakan kebijakan negara seperti stimulus Covid-19 ini, persoalan pelanggaran administrasi bukan dan tidak dapat dianggap sebagai perbuatan koruptif.

"Kriminalisasi Kebijakan ini dapat menghambat pelaksanaan atas pencegahan penyebaran masif wabah Covid 19 yang dampaknya mengancam perekonomian nasional," kata Indriyanto



Sumber: BeritaSatu.com