Pencegahan Covid-19

KPK Sambut Positif Usulan Menkumham soal Percepatan Pembebasan Napi

KPK Sambut Positif Usulan Menkumham soal Percepatan Pembebasan Napi
Ilustrasi narapidana. ( Foto: Antara / Hafidz Mubarak A )
Fana Suparman / YS Kamis, 2 April 2020 | 13:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyambut positif usul yang disampaikan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly dalam rapat dengan Komisi III DPR, pada Rabu (1/4/2020).

Dalam rapat itu, Yasonna mengusulkan percepatan pembebasan narapidana (napi) untuk mencegah penyebaran virus corona tak hanya berlaku pada narapidana tindak pidana umum, tetapi juga napi kejahatan luar biasa seperti narkoba dan korupsi.

Untuk itu, Yasonna mengusulkan adanya revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur pengetatan remisi bagi terpidana tindak pidana luar biasa.

"Kami menanggapi positif ide Pak Yasonna, sebagai respons yang adaptif terhadap wabah virus Covid-19, mengingat kapasitas pemasyaratan kita telah lebih dari 300%, sehingga penerapan sosial distance untuk warga binaan dalam kondisi saat ini tidak memungkinkan. Mereka sangat padat sehingga jaraknya tidak memenuhi syarat pencegahan penularan virus Covid-19," kata Ghufron saat dikonfirmasi, Kamis (2/4/2020).

Dalam rapat dengan Komisi III, Yasonna mengatakan, percepatan pembebasan kepada narapidana tindak pidana luar biasa dapat dilakukan dengan sejumlah syarat. Untuk terpidana korupsi, Yasonna mengatakan bisa dibebaskan dengan syarat sudah berusia 60 tahun ke atas dan telah menjalani dua pertiga masa tahanannya. Jumlah narapidana yang memenuhi kriteria itu sekitar 300 orang.

Ghufron meyakini, wacana yang dilontarkan Yasonna murni mempertimbangkan sisi kemanusiaan. Menurutnya, nilai kemanusiaan bagi narapidana tetap harus dipertimbangkan. Termasuk keadilan bagi warga binaan lainnya dan aspek tujuan pemidanaan.

"Bukan mendukung atau tidak, ini memahami dan respons terhadap penularan virus Covid-19. Itu intinya. Dengan pertimbangan kemanusiaan bahwa mereka juga manusia yg msh memiliki hak dan harapan hidup. Untuk itu mereka perlu juga dipikirkan bagaimana pencegahan penularan virus Covid-19, mekanismenya bagaimana adalah ranah Kemkumham itu, yang penting tidak mengenyampingkan tujuan pemidanaan dan adil," katanya.



Sumber: Suara Pembaruan