KPK Minta Kemkumham Kaji Matang Wacana Pembebasan Koruptor

KPK Minta Kemkumham Kaji Matang Wacana Pembebasan Koruptor
Ali Fikri. ( Foto: Antara )
Fana F Suparman / YS Kamis, 2 April 2020 | 14:53 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) mengkaji secara dalam dan matang mengenai wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur pengetatan remisi bagi terpidana tindak pidana luar biasa. Usulan revisi PP ini untuk mempercepat pembebasan narapidana tindak pidana luar biasa demi mencegah penyebaran virus corona di dalam lapas. Termasuk membebaskan narapidana kasus tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan.

"Perubahan sebuah aturan semestinya dikaji secara matang dan sitematis terlebih dahulu," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (2/4/2020).

Kalaupun Kemkumham bersikukuh mendorong revisi PP tersebut, KPK berharap tidak menjadi kesempatan untuk memudahkan napi korupsi mendapat remisi atau pembebasan. Hal ini lantaran tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga masyarakat secara luas.

"KPK berharap jika dilakukan revisi PP tersebut tidak memberikan kemudahan bagi para napi koruptor, mengingat dampak dan bahaya dari korupsi yang sangat merugikan negara dan masyarakat," katanya.

Ali mengaku, KPK tidak pernah dimintai pendapat oleh Kemkumham terkait usulan revisi PP tersebut. Padahal, KPK yang sejak awal, mulai dari proses penyidikan hingga penuntutan bersusah payah mengadili dan membuktikan perbuatan korupsi para pelaku koruptor.

"KPK melalui Biro Hukum tidak pernah diminta pendapat tentang substansi dari materi yang akan dimasukkan dalam perubahan PP tersebut," ungkap Ali.

Menkumham seharusnya menjelaskan secara rinci alasan mengusulkan revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 untuk mengurangi wabah bahaya Covid-19. Jika alasan revisi PP tersebut untuk mengurangi beban lapas yang over kapasitas, Kemkumham harus menjelaskan narapidana kasus apa yang membuat Lapas over kapasitas.

"Kemkumham menurut kami semestinya perlu menyampaikan kepada publik secara terbuka sebenarnya napi kejahatan apa yang over kapasitas di Lapas saat ini," tegasnya.

Dalam konteks pencegahan korupsi, Ali menyatakan, KPK telah melakukan kajian terkait layanan lapas yang juga mengidentifikasi persoalan over kapasitas, dan potensi penyalahgunaan kewenangan sebagaimana kasus korupsi Kalapas Sukamiskin yang ditangani lembaga antikorupsoli pada 2018. Dari tindak lanjut kajian tersebut, atas 14 rencana aksi yang diimplementasikan Ditjenpas sejak 2019, baru satu rencana aksi yang statusnya closed (selesai).

KPK meyakini jika rencana aksi tersebut telah dijalankan semuanya, maka persoalan terkait layanan lapas termasuk over kapasitas dapat diselesaikan.

"Mengingat nyaris separuh dari penghuni lapas dan rutan adalah kasus narkoba, maka salah satu rekomendasi jangka menengah KPK dalam menekan overstay adalah mendorong revisi PP 99 tahun 2012 khusus untuk pemberian remisi terutama bagi pengguna narkoba, termasuk mendorong mekanisme diversi untuk pengguna narkoba dengan mengoptimalkan peran Bapas dan BNN (rehab)," katanya.

Diketahui, Kemkumham menargetkan mengeluarkan atau membebaskan lebih dari 30.000 narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona.

Dalam rapat dengan Komisi III DPR, Menkumham Yasonna H. Laoly mengusulkan percepatan pembebasan narapidana untuk mencegah penyebaran virus corona tak hanya berlaku pada narapidana tindak pidana umum, tetapi juga narapidana kejahatan luar biasa seperti narkoba dan korupsi.

Untuk itu, Yasonna mengusulkan adanya revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur pengetatan remisi bagi terpidana tindak pidana luar biasa. Yasonna mengatakan percepatan pembebasan kepada narapidana tindak pidana luar biasa dapat dilakukan dengan sejumlah syarat. Untuk terpidana korupsi misalnya, Yasonna mengatakan bisa dibebaskan dengan syarat sudah berusia 60 tahun ke atas dan telah menjalani dua pertiga masa hukuman. Jumlah narapidana yang memenuhi kriteria itu sekitar 300 orang.

 



Sumber: Suara Pembaruan