Tangani Corona, KPK Bentuk Tim Khusus Kawal Pengadaan Barang dan Jasa

Tangani Corona, KPK Bentuk Tim Khusus Kawal Pengadaan Barang dan Jasa
Alat pelindung diri. ( Foto: Antara )
Fana F Suparman / WM Kamis, 2 April 2020 | 18:13 WIB

 


Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat nasional maupun daerah untuk memastikan pengadaan barang dan jasa (PBJ) dalam percepatan penanganan pandemi corona atau Covid-19 dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel serta tetap berpegang pada konsep harga terbaik (value for money).

Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan tersebut.

“Mengingat saat ini salah satu kegiatan penting adalah pengadaan barang dan jasa dalam penanganan Covid-19, seperti pengadaan APD (alat pelindung diri), maka KPK dalam upaya pencegahan korupsi, monitoring dan koordinasi membantu Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di tingkat nasional dan daerah terkait dengan pencegahan korupsi,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangan pers yang diterima, di Jakarta, Kamis (2/4/2020).

Firli memastikan, KPK bakal mengawal dan mengawasi pengadaan barang dan jasa terkait penanganan corona. KPK, katanya, telah membentuk tim khusus untuk mengawal dan bekerja bersama Satgas di tingkat pusat dan daerah serta dengan stakeholders terkait lainnya.

Selain itu, KPK telah menerbitkan Surat Edaran (SE) No 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. SE tersebut ditujukan kepada Gugus Tugas di tingkat pusat dan daerah untuk memandu proses pengadaan barang dan jasa.

Langkah-langkah ini dilakukan KPK untuk menghilangkan keraguan bagi pelaksana di lapangan tentang pidana korupsi yang berpotensi dapat dikenakan kepada pelaksana. Padahal kondisi saat ini adalah darurat dan membutuhkan kecepatan dalam eksekusinya.

"Dalam Surat Edaran disampaikan rambu-rambu pencegahan yang diharapkan dapat memberi kepastian bagi pelaksana pengadaan bahwa sepanjang unsur-unsur pidana korupsi tidak terjadi, maka proses pengadaan barang dan jasa tetap dapat dilaksanakan tanpa keraguan," papar Firli.

Beberapa prinsip yang ditekankan KPK di dalam Surat Edaran tersebut di antaranya agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa selalu didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk aturan yang secara khusus dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Dari kajian yang pernah dilakukan maupun perkara yang ditangani, KPK mengidentifikasi sejumlah modus dan potensi korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Beberapa di antaranya adalah persekongkolan/kolusi dengan penyedia barang/jasa, menerima kickback, penyuapan, gratifikasi, benturan kepentingan, perbuatan curang, berniat jahat memanfaatkan kondisi darurat, hingga membiarkan terjadinya tindak pidana.

KPK mendorong aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) dan BPKP untuk turut mengawal proses pengadaan barang dan jasa terkait penanganan corona.

“Kami juga mendorong keterlibatan aktif APIP dan BPKP untuk melakukan pengawalan dan pendampingan terkait proses pelaksanaan PBJ dengan berkonsultasi kepada LKPP,” kata Firli.



Sumber: BeritaSatu.com