PSI: Jangan Bebaskan Koruptor

PSI: Jangan Bebaskan Koruptor
Rian Ernest Tanudjaja. ( Foto: SP/Joanito De Saojoao / Joanito De Saojoao )
Yustinus Paat / RSAT Jumat, 3 April 2020 | 17:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia meminta Menteri Hukum dan HAM tidak memprioritaskan pembebasan napi koruptor terkait revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

"Kita semua sadar bahwa korupsi adalah extraordinary crime, tindakan yang luar biasa zalim terhadap rakyat. Kejahatan korupsi tidak sama dengan maling ayam atau pengguna narkoba. Jadi harus beda juga penindakannya bahkan pemenjaraannya. Konsep korupsi sebagai extraordinary crime ini bahkan tertuang dalam bagian pertimbangan dari PP 2012 yang ingin direvisi oleh Pak Menkumham," ujar Juru bicara PSI bidang hukum Rian Ernest, Jakarta, Jumat (3/4/2020)

PSI menyoroti alasan keluarnya PP yang menurut Menkum HAM karena kondisi penjara sudah penuh, dan rentan terjangkit Covid-19. Dengan alasan kemanusiaan, Menkumham ingin terpidana korupsi dan narkoba lebih cepat dibebaskan.

"PSI menyadari bahwa memang kondisi penjara kita sangat memprihatinkan. Dari kajian yang dibuat oleh Institute for Criminal Justice Reform pada 2018, penyebab tertinggi kematian napi dan tahanan di penjara adalah karena sakit TBC dan pernapasan. Jadi persoalan Covid-19 ini sangat relevan untuk yang di dalam penjara," terang dia.

Menurut Rian, yang perlu dipastikan adalah narapidana mana saja yang sudah sesak di dalam penjara. Dari data tersebut baru nantinya diambilkan keputusan.

"Narapidana apakah yang sudah sesak di dalam penjara? Apakah kasus narkoba yang masih bisa direhab atau kasus korupsi? Yang ruangannya saking sesaknya sampai harus tidur bergiliran bahkan sampai membuat tempat tidur gantung darurat ke jeruji jendela penjara? Inilah aspek kemanusiaan yang memang jadi perhatian kita," terang dia.

Lebih lanjut, Rian meminta agar pengelola LP menyiapkan tenaga medis sehingga para tahanan dan narapidana bisa melakukan pemeriksaan rutin.

"PSI mengusulkan kepada Pak Menhkumham juga agar pengelola LP menyiapkan tenaga medis untuk melakukan pemeriksaan rutin kepada tahanan dan narapidana, terutama yang berusia lanjut agar bisa lebih cepat mendeteksi suspect Covid-19," pungkas Rian.



Sumber: BeritaSatu.com