Pegawai KPK: Jangan Manfaatkan Corona untuk Bebaskan Koruptor

Pegawai KPK: Jangan Manfaatkan Corona untuk Bebaskan Koruptor
Petugas mendata warga binaan yang dibebaskan di Lapas Kelas II A Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Kamis, 2 April 2020. (Foto: Antara / Makna Zaezar)
Fana Suparman / IDS Jumat, 3 April 2020 | 18:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (WP-KPK) menolak keras usulan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamongan Laoly, untuk mencegah penyebaran virus corona di Lapas. Yasonna mengusulkan untuk mempercepat pembebasan napi korupsi yang telah berusia lebih dari 60 tahun dan telah menjalani dua pertiga masa hukuman. WP-KPK menilai usulan tersebut berbahaya bagi upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Wadah Pegawai KPK menilai terdapat beberapa argumentasi mengapa inisiatif tersebut sangat berbahaya bagi cita pemberantasan korupsi dan harus ditolak," kata Ketua WP-KPK, Yudi Purnomo Harahap dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat (3/4/2020).

Diketahui, dalam Rapat dengan Komisi III DPR pada Rabu (2/4/2020) kemarin, Yasonna mengusulkan percepatan pembebasan narapidana untuk mencegah penyebaran virus corona tak hanya berlaku pada narapidana tindak pidana umum, tetapi juga narapidana kejahatan luar biasa seperti narkoba dan korupsi. Untuk itu, Yasonna mengusulkan adanya revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengatur pengetatan remisi bagi terpidana tindak pidana khusus.

Yudi menyatakan, pemerintah sedang menggelontorkan uang senilai kurang lebih Rp 405 triliun yang akan disalurkan dalam berbagai bentuk untuk mengatasi pandemi corona atau Covid-19. Dengan dana sebesar itu, tak tertutup kemungkinan adanya potensi penumpang gelap yang mengeruk keuntungan bahkan melakukan korupsi.

Untuk itu, pemerintah seharusnya memberikan pesan yang serius untuk memberikan efek jera terhadap pihak-pihak yang mencoba memanfaatkan situasi, termasuk dengan pesan adanya ancaman hukuman mati bagi koruptor saat bencana. Namun, usulan Yasonna untuk membebaskan napi korupsi justru menghilangkan pesan efek jera pada koruptor.

"Terlebih, Indonesia telah mengalami potensi korupsi yang justru meningkat di saat krisis. Untuk itu, wacana pembebasan koruptor termasuk dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan justru pada saat kondisi krisis epidemi Covid-19 merupakan bentuk untuk meringankan bahkan mereduksi deterrence effect dari pemidanaan terhadap koruptor," kata Yudi.

Selain itu, Yudi menekankan, korupsi merupakan kejahatan serius dan luar biasa. Tindak pidana korupsi ditempatkan setara dengan terorisme dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Hal ini merupakan bentuk politik hukum negara untuk menempatkan posisi seriusnya kejahatan korupsi.

"Hal tersebut mengingat landasan kuat dilakukannya reformasi adalah karena persoalan korupsi di Republik Indonesia," katanya.

Yudi mengatakan, wacana merevisi PP nomor 99/2012 bukanlah hal baru yang dilontarkan Yasonna. Bahkan Yasonna telah mewacanakan revisi PP tersebut sejak tahun 2016. Namun, wacana revisi itu telah mendapatkan respons penolakan dari publik sehingga ditolak. Untuk itu, Yudi mengingatkan Yasonna seharusnya tidak memanfaatkan darurat pandemi corona sebagai momentum untuk merealisasikan wacana yang telah digulirkan sejak bertahun lalu tersebut.

"Jangan sampai pandemi Covid-19 justru malah menjadi momentum yang dimanfaatkan untuk memuluskan rencana (revisi PP nomor 99/2012) tersebut," tegasnya.

Yudi menyatakan, banyak metode lain yang dapat diterapkan untuk menghindari risiko Covid-19 bagi para terpidana korupsi. Mulai dari adanya pengaturan soal sel sampai dengan kunjungan. Dengan demikian, pandemi corona seharusnya tidak menjadi alasan bagi pihak manapun merevisi PP nomor 99/2012.

"Untuk itu, kami mendorong Bapak Presiden Joko Widodo agar memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yassona Laoly untuk tidak melanjutkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan upaya lain yang dapat menghilangkan atau mengurangi hukuman bagi koruptor," katanya.

WP-KPK juga mengajak seluruh pihak terkait di pemerintahan termasuk Yasonna untuk menolak rencana revisi PP nomor 99/2012 dan upaya lain yang dapat menghilangkan atau mengurangi hukuman bagi koruptor.

"Semoga kita dapat melewati krisis ini dengan selamat dan sebaik-baiknya. Semoga Allah Yang Maha Kuasa menolong langkah kita semua dalam menghadapi Covid-19," harapnya.



Sumber: BeritaSatu.com