KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Dihentikan

KPK Minta Pembahasan Kenaikan Gaji Dihentikan
Ali Fikri. ( Foto: Antara )
Fana Suparman / FMB Jumat, 3 April 2020 | 20:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah meminta proses pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait hak keuangan Pimpinan KPK yang sedang berjalan di Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) untuk dihentikan. Hal ini disampaikan KPK agar seluruh pihak fokus pada penanganan pandemi virus corona atau Covid-19.

"Merespon situasi saat ini, sebagaimana telah disampaikan hari ini, Pimpinan KPK sepakat untuk meminta penghentian pembahasan dan mengajak segenap pihak untuk fokus bekerja bersama mengatasi pandemi Covid-19," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterang pers, Jumat (3/4/2020).

Ali mengatakan, KPK memahami dalam kondisi saat ini, banyak yang lebih membutuhkan perhatian elemen bangsa. KPK sendiri, kata Ali telah menerbitkan Surat Edaran nomor 8 Tahun 2020 sebagai pelaksanaan tugas Pencegahan terkait penggunaan anggaran pelaksanaan pelaksanaan barang dan jasa dalam percepatan penanganan Covid-19. KPK berharap Kemkumham juga dapat menghentikan proses pembahasan RPP yang salah satunya terkait penyesuaian keuangan dan fasilitas pimpinan KPK tersebut.

"Kami harap Kemkumham juga dapat menghentikan proses tersebut karena ada aspek kemanusiaan yang lebih besar yang perlu kita hadapi bersama saat ini," katanya.

Ali menjelaskan usulan hak keuangan Pimpinan melalui perubahan PP No. 82/2015 telah disampaikan kepada pemerintah melalui Kemkumham oleh Pimpinan KPK jilid IV pada 15 Juli 2019. Salah satu pertimbangannya adalah keseimbangan dengan pimpinan lembaga negara lainnya seperti MK dan MA yang menjadi rujukan. Kemudian, kata Ali, sekitar bulan September 2019, KPK meminta pihak eksternal untuk melakukan kajian agar lebih objektif, termasuk dengan tetap melihat keseimbangan dengan penghasilan pejabat di instansi lain. Pembahasan mengenai revisi PP ini berlanjut pada periode pimpinan KPK Jilid V. Pada Februari 2020, pembahasan dilakukan atas undangan Kemkumham.

"KPK yang diwakili oleh Biro Hukum dan Biro SDM diundang oleh Kemkumham untuk membahas mengenai usulan RPP tersebut yang kemudian pihak Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan RPP tersebut telah masuk proleg dan akan dilanjutkan pembahasannya," katanya.

Memasuki Maret 2020 atau sebelum Covid-19 merebak, Kemkumham kembali mengundang KPK, perwakilan Kempan RB, Setneg, dan Polhukam untuk kembali rapat membahas usulan RPP tersebut. Dalam kesempatan itu, Kemkumham bahwa pembahasan RPP tersebut tidak dapat dihentikan dan akan terus dilanjutkan mengingat sudah masuk Proleg. Namun, setelah virus corona dinyatakan pandemi hingga saat ini, Ali mengklaim tidak ada pembahasan lebih lanjut terkait revisi PP tersebut.

"KPK berharap dengan penjelasan ini, maka polemik yang beredar saat ini dapat dihentikan. Kami sangat terbuka dengan masukan dan kritik dari publik, terutama terkait dengan bagaimana memenuhi harapan masyarakat agar KPK tetap konsisten melakukan pemberantasan korupsi. Kami akan bekerja sebaik-baiknya," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com