ICJR: Yasonna Semestinya Fokus Bebaskan Pengguna Narkoba, Bukan Koruptor

ICJR: Yasonna Semestinya Fokus Bebaskan Pengguna Narkoba, Bukan Koruptor
Ilustrasi narapidana. (Foto: Antara / Hafidz Mubarak A)
Fana F Suparman / YS Senin, 6 April 2020 | 07:25 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendukung pemerintah membebaskan narapidana untuk mencegah pandemi virus corona di dalam lapas dan rutan yang kelebihan kapasitas.

Namun, Peneliti ICJR Erasmus Napitupulu menekankan, percepatan pembebasan ini seharusnya diprioritaskan pada narapidana kasus narkoba yang mendominasi hunian lapas dan rutan di Indonesia, bukan justru narapidana korupsi.

"Yang diprioritaskan itu bukan yang korupsi bukan, tapi yang kerentanan tinggi terhadap corona, dan yang berpengaruh terhadap masyarakat. Seharusnya yang diprioritaskan adalah pengguna dan pecandu narkotika," kata Erasmus dalam diskusi 'DPR Mencuri Kesempatan: Membebaskan Koruptor, Meloloskan Omnibus Law, RUU KUHP dan Pemasyarakatan' melalui layanan live streaming, Minggu (5/4/2020).

Erasmus menjelaskan, pengguna dan pecandu narkoba seharusnya direhabilitasi dan bukan dijebloskan ke dalam penjara.

Akibat pemidanaan itu, jumlah narapidana narkoba mendominasi lapas dan rutan yang mengakibatkan melebihi kapasitas. Dari 260.000 penghuni lapas, sebanyak 130.000 di antaranya merupakan narapidana narkoba. Dari jumlah itu, sebanyak 44.000 merupakan pengguna dan pecandu narkoba.

"Ada 44.000 pengguna narkotika di dalam lapas. yang akan dikeluarkan proyeksinya cuma 15.000," katanya.

Pemidanaan pengguna dan pecandu narkoba berkontribusi besar terhadap over kapasitas lapas. Para narapidana ini kerap menghuni sel tahanan dengan luasan yang hanya sekitar 3x4 meter bersama 20 warga binaan lain. Dengan kondisi tersebut, mereka rentan terinfeksi virus corona. Apalagi, kata Erasmus, fasilitas kesehatan lapas dinilai tidak mampu menanggulangi virus corona.

"Physical distancing tidak kena. Sekali saja masuk langsung menyebar. Mampu ga? Jawabnya enggak. Bisul dan kurap gak bisa tangani apalagi Covid-19. Mereka bisa saja menjadi carrier dan kita akan menghitung kantong mayat," ungkapnya.

Sebaliknya, kata Erasmus, napi kasus korupsi tidak seharusnya turut dibebaskan untuk mencegah penyebaran corona. Hal ini lantaran koruptor menempati sel yang lebih luas di Lapas Sukamiskin, Bandung.

 



Sumber: Suara Pembaruan