KPK Apresiasi Sikap Jokowi Tolak Wacana Pembebasan Koruptor

KPK Apresiasi Sikap Jokowi Tolak Wacana Pembebasan Koruptor
Terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setya Novanto (dua kanan), melambaikan tangan ke arah awak media saat keluar dari Rutan KPK untuk dieksekusi menuju Rumah Tahanan (Rutan) Sukamiskin Bandung oleh Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, 4 Mei 2018. ( Foto: BeritaSatu Photo / Joanito De Saojoao )
Fana F Suparman / WM Senin, 6 April 2020 | 15:52 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menegaskan pemerintah tidak akan mempercepat pembebasan narapidana (napi) kasus korupsi dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19 di lembaga pemasyarakatan.

KPK menegaskan korupsi merupakan kejahatan yang tidak hanya merugikan masyarakat, tapi juga negara.

"KPK tentu mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh Pak Presiden terkait dengan tidak ada pembebasan napi koruptor pada saat pandemi corona ini. Karena kita tahu semua bahwa korupsi sangat berbahaya dan dampaknya sangat merugikan baik masyarakat maupun negara," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi, Senin (6/4/2020).

Diketahui, Jokowi menyatakan pemerintah tidak pernah berencana membebaskan napi korupsi. Bahkan, tidak pernah membahas revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012. Ditekankan Jokowi, percepatan pembebasan hanya berlaku untuk narapidana tindak pidana umum, bukan koruptor.

Dengan pernyataan Jokowi ini, KPK meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) mengkaji kembali secara mendalam wacana percepatan koruptor melalui revisi PP nomor 99/2012. Menkumham Yasonna H Laoly dan jajarannya seharusnya memiliki kajian matang sebelum mencetuskan sebuah gagasan agar tidak dianggap masyarakat memiliki agenda terselubung.

"Kami harap Kementerian Hukum dan HAM memiliki data yang akurat sebelum mengambil kebijakan di tengah Pandemi Covid-19 ini sehingga masyarakat bisa memahami kebijakan tersebut dan memastikan bukan atas dasar agenda lain yang menimbulkan khawatiran di masyarakat serta tentu harus dilaksanakan secara adil," katanya.

Di sisi lain, KPK juga meminta jajaran Kemkumham untuk fokus membenahi pengelolaan lapas. Setidaknya dengan menjalankan rekomendasi dari hasil kajian yang dilakukan KPK. Lembaga antikorupsi meyakini jika Kemkumham menjalankan rekomendasi tersebut, persoalan menahun over kapasitas di lapas dapat dibenahi dan pemerintah tidak perlu terlalu khawatir saat terjadi pandemi seperti saat ini.

"Karena dengan cara ini kita bisa pastikan tujuan dari pembinaan di lapas termasuk dalam pandemi Covid ini. Sehingga ke depan overkapasitas dapat diminimalisir dan tentu pemetaan napi yang patut dibebaskan atau tidak itu akan terukur," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com