Bebas dan Kembali Berulah, Napi Bakal Dikenakan Pidana Baru

Bebas dan Kembali Berulah, Napi Bakal Dikenakan Pidana Baru
Yasonna Laoly. (Foto: Antara)
Fana Suparman / YUD Senin, 13 April 2020 | 18:21 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) telah mengeluarkan dan membebaskan lebih dari 36.000 narapidana dan anak di seluruh Indonesia melalui program asimilasi dan integrasi. Percepatan pembebasan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mencegah penyebaran virus corona atau Covid-19 di dalam lapas. Namun, belakangan, sejumlah narapidana yang telah keluar justru berulah dan melakukan kejahatan kembali di sejumlah daerah.

Menanggapi hal ini, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna H. Laoly menegaskan pihaknya akan terus mengawasi warga binaan yang menjalani asimilasi dan integrasi di tengah pandemi Covid-19. Yasonna menegaskan tak segan menjatuhkan sanksi berat kepada narapidana yang kembali berulah, yakni dijebloskan ke sel pengasingan atau straft cell dan dijerat pidana baru setelah menjalani hukuman.

Baca juga: Kerusuhan di Lapas Manado, 41 Narapidana Diamankan

“Jika berulah lagi, warga binaan asimilasi dimasukkan ke straft cell atau sel pengasingan. Saat selesai masa pidananya, diserahkan ke polisi untuk diproses tindak pidana yang baru,” kata Yasonna melalui keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin (13/4/2020).

Yasonna menyatakan telah menginstruksikan jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) untuk berkoordinasi dengan Polri dan Kejaksaan untuk mengoptimalkan pengawasan tersebut. Dari sekitar 36 ribu yang telah dibebaskan, tercatat terdapat 10 warga binaan yang kembali berulah saat menjalani program asimilasi dan integrasi. Ada yang kembali ditangkap karena kasus mencuri, mabuk dan kekerasan, serta kasus narkoba.

Baca juga: Berulah Kembali, Narapidana yang Dilepas karena Covid-19 Bakal Dijebloskan ke Sel Pengasingan

Menurut Yasonna, tidak ada alasan untuk menolerir warga binaan yang berulah kembali saat menjalani asimilasi dan integrasi. Dikatakan, penangkapan kembali warga binaan tersebut adalah bukti berjalannya koordinasi antara jajaran Ditjen PAS dengan aparat penegak hukum lainnya.

“Ada yang bilang program ini gagal dan mengancam keamanan nasional. Saya rasa sebaliknya. Ini bukti koordinasi pengawasan berjalan baik," katanya.

Baca juga: Tekan Penyebaran Corona, Menkumham Percepat Pengeluaran Narapidana

Yasonna menjelaskan, dasar program asimilasi dan integrasi ini didasari alasan kemanusiaan terhadap penghuni lapas-rutan yang over kapasitas di tengah pandemi Covid-19. Yasonna meyakini program ini akan berhasil dengan kerja sama semua pihak, koordinasi Ditjenpas serta penegak hukum, masyarakat, dan pihak keluarga yang memberi jaminan.

“Jika ada berita tentang warga binaan kembali berulah, segera koordinasi ke Polres setempat. Periksa, jika itu adalah warga binaan yang diasimilasikan, langsung masukkan lagi ke straft cell,” katanya. 



Sumber: BeritaSatu.com