Pengisian Jabatan Struktural KPK Dinilai Abaikan Aspek Integritas

Pengisian Jabatan Struktural KPK Dinilai Abaikan Aspek Integritas
Ketua KPK Firli Bahuri (Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono)
Fana F Suparman / EHD Rabu, 15 April 2020 | 20:21 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta agar pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan informasi mengenai seluruh hasil seleksi empat jabatan struktural yang dilantik pada Selasa (14/4/2020).

ICW menilai keempat orang itu menambah panjang rangkaian polemik di internal KPK sejak dipimpin Firli Bahuri. Hal ini lantaran terdapat tiga permasalahan terkait dengan seleksi jabatan struktural KPK, yakni proses seleksi dilakukan secara tertutup, tidak adanya ruang bagi warga maupun eksternal KPK untuk memberikan masukan serta diabaikannya aspek integritas kandidat. Untuk itu, ICW meminta Dewan Pengawas KPK mengevaluasi proses seleksi tersebut.

"Dalam hal ini, Dewan Pengawas harus segera melakukan evaluasi terhadap proses seleksi jabatan struktural yang dilakukan oleh pimpinan KPK," kata Peneliti ICW Wana Alamsyah dalam keterangan pers, Rabu (15/4/2020).

Diketahui, Pimpinan KPK melantik empat pejabat struktural pada Selasa (14/4/2020), yakni Brigjen Pol Karyoto sebagai Deputi Penindakan; Mochamad Hadiyana sebagai Deputi Informasi dan Data (INDA) KPK; Ahmad Burhanudin sebagai Kepala Biro Hukum KPK dan Kombes Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK.

Empat orang tersebut dilantik setelah menjalani serangkaian proses seleksi mulai dari seleksi administrasi, tes potensi, dan asesmen yang dilakukan pada rentang waktu 5 Maret sampai 17 Maret 2020 serta tes wawancara dan kesehatan sejak 2 April sampai 7 April 2020.

Wana menyatakan, proses seleksi keempat jabatan tersebut sangat jauh dari semangat KPK sebagai institusi yang mengedepankan nilai transparansi dan akuntabilitas. Hal ini tercermin dari jadwal seleksi yang telat disampaikan oleh Plt Juru Bicara KPK.

Proses seleksi telah berlangsung sejak tanggal 5 Maret 2020, namun jadwal mengenai tahapan seleksi baru diumumkan pada tanggal 31 Maret 2020. Selain ktiitu, KPK pun tidak transparan terkait dengan para calon yang mengikuti seleksi pada setiap jabatan.

Hal ini menimbulkan kesan bahwa KPK sedang berusaha menutupi informasi demi menguntungkan beberapa pihak. "Padahal jelas apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas dan wewenang KPK dilakukan berlandaskan pada keterbukaan dan akuntabilitas. Dengan mengabaikan aspek tersebut, Pimpinan KPK berpotensi melanggar prinsip yang telah dimandatkan dalam UU," katanya.

Selain itu, kata Wana, proses seleksi tetsebut sama sekali tidak memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi memberikan masukkan. Padahal, dalam proses seleksi jabatan publik yang pernah dilakukan oleh KPK ataupun institusi lainnya, kerap kali warga dan pihak eksternal diminta untuk memberikan catatan terhadap calon yang akan menduduki jabatan publik.

"Namun, informasi mengenai nama kandidat pun tidak diungkapkan semuanya ke publik oleh KPK. Hal ini makin menguatkan adanya nuansa yang sedang ditutupi oleh KPK dalam rangka menujuk beberapa pihak semakin terlihat," tutur Wana.

ICW juga menilai, Pimpinan KPK tidak melihat atau bahkan mengabaikan aspek integritas sebagai poin utama yang harus dimiliki oleh setiap calon. Hal ini salah satunya dapat dilihat dari kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

ICW menyebut tiga dari empat nama pejabat yang terpilih dan dilantik tidak patuh dalam melaporkan LHKPN yakni: Mochamad Hadiyana, Endar Priantoro, dan Karyoto.

Karyoto misalnya, berdasarkan situs elkhpn.kpk.go.id, mantan Wakapolda Daerah Istimewa Yogyakarta itu terakhir menyetorkan LHKPN pada 18 Desember 2013 silam atau lebih dari enam tahun lalu saat masih menjabat sebagai Direktur Kriminal Umum Polda DIY.

"Pertanyaan pun muncul di tengah masyarakat, jika diketahui kandidat terpilih tidak patuh dalam melaporkan LHKPN mengapa tetap dicalonkan oleh institusinya? Ini mengartikan institusi mereka terdahulu tidak menganggap LHKPN sebagai sebuah entitias penting dalam menilai integritas," katanya.

Selain itu, tiga jabatan struktural dalam bidang penindakan di KPK saat ini diisi oleh unsur kepolisian yakni Deputi Penindakan, Direktur Penyelidikan, dan Direktur Penyidikan. ICW khawatir kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan pada saat ada kasus dugaan korupsi yang melibatkan dari institusi Polri.

"Tak hanya itu, potensi loyalitas ganda pun sulit untuk dihindarkan. Sebab, di waktu yang sama para kandindat terpilih yang berasal dari Korps Bhayangkaran memiliki dua atasan sekaligus, yakni Kapolri dan Komisioner KPK. Pada akhirnya publik akan melihat bagaimana postur KPK di kepemimpinan Firli Bahuri. Kekhawatiran publik akan dominasi institusi penegak hukum tertentu di KPK benar-benar terealisasi," katanya.

Dikonfirmasi mengenai ketaatan Karyoto dalam menyetorkan LHKPN, Plt Jubir KPK, Ipi Maryati menjelaskan, posisi Wakapolda bukan termasuk wajib lapor LHKPN. Hal ini merujuk pada daftar jabatan di Lampiran C Keputusan Kapolri No. Kep/1059/X/2017. Meski demikian, Ipi menyatakan, KPK dan Polri akan membahas lebih lanjut perlu tidaknya jabatan Wakapolda masuk dalam daftar jabatan di lingkungan Polri yang diwajibkan melaporkan harta kekayaan.

"Dicantumkan atau tidaknya jabatan Wakapolda sebagai wajib lapor terbuka kemungkinan kami bahas lebih lanjut bersama Polri untuk lebih memaksimalkan upaya pencegahan korupsi," kata Ipi saat dikonfirmasi.

Ipi mengatakan, laporan LHKPN Karyoto pada 2013 lantaran saat itu posisinya selaku Dirreskrimum Polda DIY dalam kapasitas sebagai Penyidik. Dikatakan, penyidikan merupakan salah satu jabatan yang diwajibkan melaporkan hartanya. "Sesuai UU 28 tahun 1999 dan Keputusan Kapolri No. Kep/1059/X/2017 adalah Penyidik," katanya.

Dijelaskan Ipi, saat mengikuti rangkaian proses seleksi Deputi Penindakan KPK, Karyoto sebenarnya teah menyampaikan LHKPN pada tanggal 8 April 2020. Namun, pelaporan itu saat ini masih berstatus perlu perbaikan sehingga belum dipublikasikan di situs elhkpn.

"Mengingat ada beberapa dokumen yang harus dilengkapi terkait SK, istri dan anak dalam tanggungannya. Setelah diangkat menjadi pegawai KPK pada jabatan Deputi Bidang Penindakan, maka pelaporan LHKPN tersebut akan diproses lebih lanjut sesuai aturan yang berlaku," katanya.

Ipi menekankan, KPK memandang kepatuhan LHKPN sebagai instrumen penting dalam pencegahan korupsi. Untuk itu, KPK terus mendorong instansi agar menerbitkan aturan internal untuk mendorong kepatuhan LHKPN pegawai di lingkungan instansi masing-masing, termasuk melakukan perluasan wajib lapor untuk jabatan-jabatan yang dinilai strategis.

"Komitmen dan keseriusan dari Pimpinan tertinggi instansi untuk mendorong kepatuhan LHKPN sangat penting. Sebab, LHKPN merupakan bukti tanggung jawab serta komitmen seorang penyelenggara negara kepada publik untuk berlaku jujur, transparan dan akuntabel," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com