Longgar, Aturan PSBB Diminta Lebih Ketat

Longgar, Aturan PSBB Diminta Lebih Ketat
Ilustrasi PSBB di Jakarta. (Foto: Antara)
/ YUD Senin, 20 April 2020 | 18:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah pemerintah daerah (pemda) telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran pandemi virus corona (Covid-19). Meski begitu pelaksanaan PSBB masih belum optimal, khususnya di DKI Jakarta yang angka masyarakat positif terinfeksi Covid-19 cukup tinggi.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Kemhub Sebut Larangan Mudik Menguat

Jumlah pasien positif terpapar Covid-19 di DKI per Senin (20/4/2020), secara kumulatif tercatat 3.112 kasus. Dari jumlah itu, 297 orang meninggal dunia dan 237 lainnya dinyatakan sembuh. Menanggapi itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta regulasi PSBB lebih diperketat.

Sosialisasi atas PSBB harus disampaikan secara masif. Masyarakat perlu terus diberikan edukasi, bahkan sampai dengan penindakan apabila memang melanggar ketentuan PSBB. Dengan begitu PSBB dapat berjalan optimal.

Baca juga: Kasus Kematian Akibat Covid-19 di AS 10 Kali Lipat Tiongkok

"Menurut saya perlu aturan lebih ketat terhadap PSBB terutama daerah episentrum DKI Jakarta yang memang angkanya paling tinggi di antara semua daerah di Indonesia," kata Dasco kepada Beritasatu.com, Senin (20/4/2020).

Dasco menuturkan PSBB yang diatur secara ketat juga harus ditunjang kebijakan-kebijakan yang mendukung. Kebutuhan pokok dari warga yang tidak bisa keluar rumah dan tidak bisa mencari uang, lanjut Dasco, sampai sekarang solusinya belum ada.

Baca juga: Pandemi Covid-19, Polri Sebut Kejahatan Pencurian dengan Kekerasan Naik

Hal ini membuat PSBB belum maksimal. Begitu juga koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) yang dinilai wakil ketua umum Partai Gerakan Indonesia Raya ini masih belum tersambung, terutama di DKI.

"Ketidaksinkronan ini juga menyebabkan PSBB belum maksimal. Kita tidak mencari siapa yang benar siapa yang salah, tapi saya Imbau komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah itu bisa tidak ada hambatan. Semua harus bisa dikomunikasikan agar berjalan lancar. PSBB bisa maksimal mengurangi angka masyarakat yang terkena Covid-19," ucap koordinator Satuan Tugas Lawan Covid-19 DPR tersebut.



Sumber: ANTARA