Hukuman Koruptor Masih Ringan

KPK Minta MA Terbitkan Pedoman Pemidanaan Perkara Korupsi

KPK Minta MA Terbitkan Pedoman Pemidanaan Perkara Korupsi
Pelaksana Harian (Plh) Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Foto: Antara)
Fana Suparman / FER Senin, 20 April 2020 | 18:56 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Mahkamah Agung (MA) segera menerbitkan standar pedoman pemidanaan perkara korupsi.

Baca: KPK Bakal Laporkan Kinerja Triwulan Pertama

Hal ini disampaikan pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri saat dikonfirmasi temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut hukuman terhadap para koruptor masih rendah. Sepanjang 2019, rata-rata koruptor hanya dihukum 2 tahun 7 bulan pidana penjara.

Selain itu, ICW menemukan masih sering terjadinya disparitas vonis terhadap terdakwa korupsi. Pelaku yang kerugian keuangan negaranya lebih sedikit justru dihukum lebih berat ketimbang pelaku yang kerugian keuangan negaranya lebih banyak.

Ali mengatakan, pedoman pemidanaan yang diterbitkan MA dapat menjadi standar majelis hakim dalam memutus perkara korupsi.

"KPK berharap Mahkamah Agung juga dapat menerbitkan pedomaan pemidanaan sebagai standar majelis hakim di dalam memutus perkara tindak pidana korupsi," kata Ali saat dikonfirmasi, Senin (20/4/2020).

Baca: KPK Bentuk Satgas TPPU

Selain masih rendahnya vonis yang dijatuhkan Pengadilan, ICW juga menyoroti masih rendahnya tuntutan yang diberikan penuntut kepada terdakwa. Saat kejaksaan berposisi sebagai penuntut, rata-rata terdakwa korupsi dituntut hukuman 3 tahun 4 bulan penjara, sementara tuntutan penuntut KPK rata-rata selama 5 tahun 2 bulan.

Secara rinci, tuntutan dari kejaksaan, dari total 911 terdakwa sebanyak 604 dituntut ringan, 276 sedang, dan 13 berat. Sementara KPK menuntut 197 terdakwa, dengan 51 terdakwa dituntut ringan, 72 sedang, dan 6 berat.

Sedangkan untuk putusan, kasus yang ditangani kejaksaan rata-rata divonis 2 tahun 5 bulan penjara dan perkara korupsi yang ditangani KPK rata-rata divonis 4 tahun 1 bulan penjara.

Tak hanya itu, ICW juga menilai kejaksaan maupun KPK belum maksimal memulihkan kerugian keuangan negara akibat korupsi.

Baca: ICW Sebut Koruptor di Indonesia Masih Dihukum Ringan

Dari sekitar Rp 12 triliun kerugian yang diderita negara akibat korupsi, putusan hakim yang menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti hanya Rp 748.163.509.055. Praktis kurang dari 10 persen keuangan negara yang hanya mampu dikembalikan melalui putusan di berbagai tingkat pengadilan.

Kejaksaan dan KPK juga belum maksimal menerapkan UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dari 1.125 terdakwa korupsi yang diseret Kejaksaan dan KPK ke meja hijau, hanya delapan terdakwa korupsi yang dijerat dengan TPPU.

Menanggapi hal ini, Ali menyatakan, pihaknya menghargai catatan dan rekomendasi ICW terkait putusan yang dijatuhkan dalam perkara tindak pidana korupsi tersebut.

Ali mengatakan, KPK saat ini memprioritaskan menangani kasus yang dibangun dari proses penyelidikan terbuka atau case building, terutama untuk kasus-kasus yang berdampak signifikan pada perekonomian nasional. Dalam setiap perkara yang ditangani, KPK juga bakal menggabungkannya pasal pencucian uang untuk memaksimalkan pemulihan kerugian negara.

"Strategi penanganan perkara gabungan pasal tindak pidana korupsi dan TPPU yang didukung dengan satgas asset tracing sebagai upaya memaksimalkan asset recovery dan pengembalian kerugian negara," katanya.

Ali menambahkan dalam tugas dan fungsi Penuntutan, KPK saat ini masih dalam proses finalisasi penyusunan pedoman penuntutan. Dengan pedoman ini, setidaknya akan mengurangi disparitas tuntutan pidana khususnya terhadap pidana badan.

"Pedoman tuntutan tersebut dibuat untuk seluruh kategori tindak pidana korupsi sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal yang memuat pemidanaan pada UU Tipikor dan TPPU dengan penekanan pada faktor-faktor yang lebih objektif di dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com