MA Targetkan Pedoman Pemidanaan Perkara Korupsi Rampung Tahun Ini

MA Targetkan Pedoman Pemidanaan Perkara Korupsi Rampung Tahun Ini
Ilustrasi Mahkamah Agung (Foto: Istimewa)
Fana Suparman / MPA Selasa, 21 April 2020 | 19:52 WIB

Jakarta, Beritasatu.com -Mahkamah Agung (MA) menyatakan proses pembahasan Pedoman Pemidanaan (Sentencing Guideline) tindak pidana korupsi telah memasuki tahap akhir. MA menargetkan Pedoman Pemidanaan yang akan menjadi standar hakim memutus perkara korupsi tersebut dapat rampung pada tahun ini.

"Pembahasannya saat ini sudah sampai pada tahap kesimpulan dan finalisasi Rancangan Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi. Diharapkan Rancangan Pedoman Pemidanaan tersebut selesai tahun ini," kata Jubir MA Andi Samsan Nganro saat dikonfirmasi, Selasa (21/4/2020).

Dalam pedoman pemidanaan yang sedang disusun ini, kata Andi, telah dipertimbangkan berbagai aspek pemidanaan. Beberapa di antaranya keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa serta peran dan kadar kesalahan terdakwa.
"Dalam Pedoman Pemidanaan ini telah dipertimbangkan berbagai aspek pemidanaan, termasuk keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, serta peran dan kadar kesalahan terdakwa," katanya.

Diketahui, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut hukuman terhadap koruptor masih rendah. Berdasarkan pemantauan sepanjang 2019, ICW menyebut rata-rata koruptor hanya dihukum 2 tahun 7 bulan pidana penjara.

Selain itu, ICW menemukan masih sering terjadinya disparitas vonis terhadap terdakwa korupsi. Pelaku yang kerugian keuangan negaranya lebih sedikit justru dihukum lebih berat ketimbang pelaku yang kerugian keuangan negaranya lebih banyak.

Untuk itu, ICW meminta Ketua Mahkamah Agung (MA) yang baru terpilih, Muhammad Syarifuddin menyoroti secara khusus tren vonis yang masih ringan terhadap pelaku korupsi. Hal ini dapat dilakukan MA dengan menyusun dan merealisasikan pedoman pemidanaan.

Andi Samsan mengatakan, sejak era 1980-an, MA telah membahas perlunya Pedoman Pemidanaan untuk menghindari terjadinya disparitas pemidanaan, terutama terkait perkara korupsi.

Untuk itu, kata Andi, pada awal tahun lalu, MA telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyusunan Pedoman Pemidanaan Perkara Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua MA-RI Nomor 189/KMA/SK/IX/2018. Pokja ini, didukung oleh tim peneliti Mappi FHUI telah menggelar sejumlah pertemuan dengan berbagai pihak terkait, termasuk dengan Kejaksaan Agung hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Pokja dan Tim Mappi FHUI sudah beberapa kali mengadakan pertemuan, termasuk pertemuan dengan eksternal terkait, seperti Kejaksaan Agung, Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM dan KPK," katanya



Sumber: BeritaSatu.com