KPK Dorong Pelibatan Masyarakat Awasi Penyaluran Bansos
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

KPK Dorong Pelibatan Masyarakat Awasi Penyaluran Bansos

Rabu, 22 April 2020 | 19:01 WIB
Oleh : Fana Suparman / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat edaran nomor 11 Tahun 2020, tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS dalam pemberian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat dalam upaya mengatasi dampak pandemik global virus corona atau Covid-19.

Baca Juga: KPK Diminta Awasi Anggaran Covid-19

Melalui Surat Edaran itu, KPK mendorong pelibatan dan peningkatan peran serta masyarakat untuk mengawasi pengelolaan dan penyaluran bansos sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas. Untuk itu, KPK mendorong kementerian, lembaga dan pemerintah daerah menjamin keterbukaan akses data tentang penerima bantuan, realisasi bantuan dan anggaran yang tersedia kepada masyarakat.

"KPK mendorong pelibatan dan peningkatan peran serta masyarakat untuk mengawasi. Untuk itu, kementerian/lembaga dan pemda perlu menyediakan sarana layanan pengaduan masyarakat yang mudah, murah dan dapat ditindaklanjuti segera," kata Ketua KPK, Firli Bahuri dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com di Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Dalam surat edaran tersebut, KPK meminta kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah untuk menjadikan DTKS sebagai basis data dalam penyaluran bansos. Dikatakan, DTKS yang dikelola Kementerian Sosial (Kemsos) merupakan basis data yang selama ini digunakan untuk pemberian bantuan sosial kepada masyarakat secara nasional.

Baca Juga: Masyarakat Lapor Satgas Saber jika Temui Pungli Bansos

Hal ini lantaran dalam rencana aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK), DTKS telah dipadankan dengan data kependudukan di Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). "Sehingga penerima bantuan pada DTKS diyakini keberadaannya berdasarkan NIK,” jelas Firli.

Lebih lanjut, Firli mengatakan, perbaikan DTKS terkait ketepatan status penerima bantuan dilakukan secara berkala dengan bantuan pendataan oleh pemerintah daerah dan prosedur verifikasi validasi (verivali), sehingga diyakini penerima telah tepat sasaran.

Menurutnya, kementerian/lembaga dan pemda dapat melakukan pendataan di lapangan, namun diminta tetap merujuk kepada DTKS. Jika ditemukan ketidaksesuaian, bantuan tetap dapat diberikan dan data penerima bantuan baru tersebut harus dilaporkan kepada Dinas Sosial atau Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin) Kementerian Sosial untuk diusulkan masuk ke dalam DTKS sesuai peraturan yang berlaku.

Baca Juga: Salah Sasaran, Warga Kembalikan Bansos

"Demikian sebaliknya, jika penerima bantuan terdaftar pada DTKS namun fakta di lapangan tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan, maka harus dilaporkan ke Dinsos/Pusdatin untuk perbaikan DTKS," tandas Firli.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Nadiem: Lebih dari 100.000 Sekolah Telah Gelar PTM Terbatas

Nadiem Anwar Makarim mengatakan, lebih dari 100.000 sekolah di Indonesia sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas

NASIONAL | 18 September 2021

Polisi di Mandailing Natal Dipukul 2 Pengedar Ganja

Kedua tersangka itu juga mencoba merampas senjata petugas tersebut.

NASIONAL | 18 September 2021

Polresta Denpasar Tahan Selebgram Atas Dugaan Pornografi

Polresta Denpasar, Bali menahan seorang selebgram berinisial RR atas dugaan kasus pornografi yang dilakukannya melalui salah satu aplikasi Mango.

NASIONAL | 18 September 2021

Bocah Kebon dari Deli Kupas Perjalanan Hidup Hakim Agung Supandi

Peluncuran buku perjalanan hidup Hakim Agung Prof Supandi, "Bocah Kebon dari Deli" yang digelar Jumat (17/9/2021) berlangsung meriah.

NASIONAL | 18 September 2021

Yayasan Al Muslim Luncurkan STMIK Al Muslim⁣ ⁣

Yayasan Al Muslim mengembangkan sayap melakukan perubahannya menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Al Muslim

NASIONAL | 18 September 2021

Ini Rekam Jejak Pimpinan MIT Poso Ali Kalora

Pimpinan kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Ali Kalora bersama anggotanya Jaka Ramadhan tewas dalam kontak tembak dengan Satgas Madago Raya

NASIONAL | 18 September 2021

Mabes Polri Terima Laporan Tewasnya Pimpinan Teroris Ali Kalora

Mabes Polri telah menerima informasi tewasnya pimpinan teroris Poso, Ali Ahmad alias Ali Kalora dalam baku tembak dengan Satgas Madago Raya di Kabupaten Parigi.

NASIONAL | 18 September 2021

Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Lili Pintauli Secara Pidana

Dewan Pengawas (Dewas) KPK menolak untuk melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli secara pidana atas pelanggaran kode etik yang dilakukannya.

NASIONAL | 18 September 2021

BNPT Kutuk Serangan KKB Terhadap Nakes di Papua

Kepala BNPT Boy Rafli Amar mengutuk keras serangan KKB Papua pimpinan Lamek Taplo terhadap tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok, Papua.

NASIONAL | 18 September 2021

Diduga Aniaya M Kece, Ini Jejak Irjen Napoleon Bonaparte di Skandal Djoko Tjandra

Nama Irjen Napoleon, terdakwa perkara suap skandal Djoko Tjandra kembali mencuat lantaran diduga menganiaya Muhammad Kece di Rutan Bareskrim Polri.

NASIONAL | 18 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Sonny Tulung


# Vaksinasi Covid-19


# Ideologi Transnasional


# Lucinta Luna



TERKINI
Bundesliga: Bayern Muenchen Hancurkan Bochum 7-0

Bundesliga: Bayern Muenchen Hancurkan Bochum 7-0

BOLA | 4 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings