Terima Suap, Politikus PAN Dihukum 6 Tahun Penjara

Terima Suap, Politikus PAN Dihukum 6 Tahun Penjara
Tersangka mantan anggota DPR Fraksi PAN Sukiman (kanan) berjalan menuju mobil tahanan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (3/10/2019). Sukiman menjalani pemeriksaan lanjutan dalam kasus pengurusan dana perimbangan pada APBN-P tahun 2017 dan APBN 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak. (Foto: ANTARA FOTO / Dhemas Reviyanto)
Fana F Suparman / YS Rabu, 29 April 2020 | 19:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 6 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap mantan anggota Komisi XI DPR Sukiman.

Majelis Hakim menyatakan Sukiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menerima suap Rp 2,65 miliar dan US$ 22.000 dari mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, Natan Pasomba, Bupati Pegunungan Arfak Yosias Saroy, serta dua rekanan Dinas PU Pegunungan Arfak bernama Nicolas Tampang Allo dan Sovian Lati Lipu.

Suap yang diterima Sukiman bersama-sama Kasie Perencanaan DAK Fisik Kemenkeu, Rifa Surya dan Tenaga Ahli DPR dari Fraksi PAN, Suherlan itu bertujuan untuk meloloskan alokasi anggaran dari APBN Perubahan tahun anggaran (TA) 2017 dan APBN TA 2018 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak.

"Menyatakan terdakwa Sukiman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi," kata Ketua Majelis Hakim Sunarso saat membacakan amar putusan Sukiman di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (29/4/2020).

Tak hanya pidana penjara, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan terhadap Sukiman berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 2,65 miliar dan US$ 22.000.

Apabila uang pengganti itu tak mampu dibayarkan maka dikenakan hukuman dengan kurungan 1 tahun penjara. Tak hanya itu, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa mencabut hak politik Sukiman untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok.

Hukuman ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa yang menuntut Sukiman untuk dihukum 8 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsidiair enam bulan kurungan. Meski demikian, dalam menjatuhkan hukuman ini terdapat dissenting opinion atau pendapat yang berbeda dari Hakim Anggota Sofialdi yang menilai unsur menerima hadiah atau janji tidak terbukti.

Atas putusan ini, Jaksa Penuntut KPK memilih untuk pikir-pikir, sementara Sukiman dan tim kuasa hukumnya memutuskan untuk mengajukan banding.

Dalam surat dakwaan disebutkan, pada April 2017, Natan menyampaikan kepada Yosias adanya peluang memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) tambahan dari APBN-P TA 2017. Kemudian Natan meminta Subdin Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Pegunungan Arfak membuat proposal pengajuan dengan nilai total Rp105 miliar.

Selain itu, Natan juga menemui Rifa Surya. Saat itu disebutkan anggaran yang diminta Natan tersebut bersinggungan dengan DPR bukan Kemenkeu. Kemudian Rifa meminta bantuan Suherlan untuk diperkenalkan dengan Sukiman yang saat itu duduk sebagai anggota Komisi XI yang bermitra kerja dengan Kemenkeu.

Natan, Rifa, Sukiman, dan Suherlan dalam perjalannya akhirnya menyepakati adanya komitmen fee sebesar 9% setelah anggaran DAK Kabupaten Pegunungan Arfak cair. Setelah cair, komitmen fee itu diberikan 6% kepada Sukiman. Adapun Natan, Rifa, dan Suherlan masing-masing mendapatkan 1%.

DAK APBN-P TA 2017 untuk Kabupaten Pegunungan Arfak diajukan dengan nilai Rp 50 miliar. Akan tetapi yang disetujui hanya Rp 49,915 miliar.

Kemudian pada Juli 2017, Rifa dan Suherlan meminta realisasi komitmen fee kepada Natan. Keseluruhan uang komitmen fee dari Natan, Sovian dan Nicolas diambil oleh Rifa dan Suherlan secara bertahap. Uang kemudian diberikan kepada Sukiman di rumah dinas, Perumahan DPR Blok B2 nomor 136, Kalibata, Jakarta Selatan.

Sepanjang 2017, Sukiman dan pihak lainnya telah menerima uang Rp 950 juta dan US$ 22.000. Sukiman dan pihak lainnya itu kemudian menerima uang masing-masing sebanyak Rp 500 juta pada September 2017 dan Desember 2017.

Natan pada Agustus 2017 menyampaikan agar Rifa dan Suherlan kembali membantu dalam penganggaran DAK Kabupaten Pegunungan Arfak pada APBN TA 2018. Saat itu DAK yang diusulkan senilai Rp 80 miliar. Akhirnya DAK Kabupaten Pegunungan Arfak untuk bidang jalan itu disetujui senilai Rp79,77 miliar, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 tahun 2017 tentang rincian APBN TA 2018.

Kemudian, Suherlan pada 11 April 2018 mengambil uang komitmen fee sebesar Rp 700 juta yang berasal dari Sovian. Uang kemudia ditransfer ke rekening PT Dipantara Inovasi Teknologi (DIT). Suherlan lantas mengambil uang dari rekening PT DIT dan menyerahkan ke Sukiman di rumah dinasnya. Rifa dan Suherlan disebut masing-masing mengantongi Rp 400 juta dari Sukiman dari perbuatan tersebut.



Sumber: Suara Pembaruan