MA Sebut Romy PPP Dapat Dikeluarkan dari Tahanan

MA Sebut Romy PPP Dapat Dikeluarkan dari Tahanan
Romahurmuziy. (Foto: Antara)
Fana F Suparman / YS Rabu, 29 April 2020 | 19:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Agung (MA) telah menerima permohonan Kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas perkara dugaan suap pengisian jabatan atau jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemag) dengan terdakwa mantan Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romy.

Dengan Kasasi ini, kewenangan penahanan terhadap Romy beralih ke MA.

Jubir MA Andi Samsan Nganro menyatakan, laporan adanya pengajuan Kasasi diterima MA dari Pengadilan Jakarta Pusat pada Rabu (29/4/2020) hari ini. Untuk kepentingan pemeriksaan kasasi dalam perkara tersebut, MA mengeluarkan penetapan untuk melakukan penahanan terhadap Romy selaku terdakwa, yang berlaku sejak tanggal hari pernyataan kasasi yaitu tanggal 27 April 2020.

Namun, dari laporan Kasasi tersebut, masa penahanan Romy telah sesuai dengan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi PT DKI yakni satu tahun penjara. Atas hal tersebut, Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan untuk mengeluarkan Romy dari tahanan. Hal ini berdasarkan KUHAP dan Buku II MA.

"Menurut KUHAP dan Buku II MA, Ketua PN dapat memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum," kata Andi Samsan saat dikonfirmasi, Rabu (29/4/2020).

Meski demikian, Andi Samsan menyatakan, Andi tak menyebut secada pasti tegas kapan eksekusi akan dilakukan. Andi hanya menyebut, dalam penetapan penahanan yang dikeluarkan oleh MA tetap dicantumkan klausul bahwa penahanan Terdakwa sudah sama dengan putusan yang dijatuhkan oleh PT. DKI.

"Sehingga Terdakwa dapat dikeluarkan dari tahanan demi hukum," katanya.

Saat dikonfirmasi mengenai Romy yang akan dikeluarkan dari tahanan, Plt Jubir KPK Ali Fikri belum menjawabnya.

Sementara itu, Maqdir Ismail, kuasa hukum Romy, berharap eksekusi dapat segera dilakukan. Menurutnya, tidak ada urgensi menahan Romy, meski KPK mengajukan Kasasi.

"Kami harapkan tidak ada penundaan dan tidak ada penahanan oleh Mahkamah Agung. Karena kami tidak melihat adanya urgensi melakukan penahanan terhadap pak Romy," kata Maqdir.

Diketahui, KPK mengajukan Kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyunat hukuman Romy menjadi satu tahun pidana penjara terkait perkara jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemag). Kasasi itu telah didaftarkan Jaksa Penuntut KPK ke MA pada Senin (27/4/2020).

Kasasi ini diajukan lantaran KPK menilai Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya dalam menjatuhkan putusan terhadap Romy. Hal ini terlihat dalam pertimbangan Mejelis Banding mengenai adanya penerimaan sejumlah uang yang tidak dipertanggungjawabkan kepada Romy selaku terdakwa. Padahal uang tersebut telah berpindah tangan dan beralih dalam penguasaan Romy.

Selain itu, KPK menilai Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas dalam menolak keberatan Jaksa. Hal ini terkait hukuman tambahan kepada Romy berupa pencabutan hak politik. KPK juga menilai Majelis Hakim Tingkat Banding tidak memberikan pertimbangan yang cukup terkait penjatuhan pidana kepada Terdakwa yang terlalu rendah, yakni satu tahun pidana penjara atau berkurang dari putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang menghukum Romy dengan 2 tahun pidana penjara.

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan terhadap Romy, Senin (20/1/2020).

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor menyatakan Romy, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menerima uang suap dari mantan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Jawa Timur (Kakanwil Kemag Jatim), Haris Hasanuddin dan mantan Kepala Kantor Kemag Kabupaten Gresik, Muafaq Wirahadi. Suap ini diberikan lantaran Romy telah membantu Haris dan Muafaq dalam proses seleksi jabatan di lingkungan Kemag yang diikuti keduanya.

Majelis hakim menyatakan Romy terbukti menerima suap senilai Rp 255 juta dari Haris Hasanuddin. Dalam perkara ini, Hakim menyatakan mantan Menteri Agama Lukman terbukti menerima Rp 70 juta dari Haris melalui ajudannya Heri Purwanto.

Hakim menyatakan Romy dan Lukman terbukti mengintervensi agar Haris lolos proses seleksi dan dilantik menjadi Kakanwil Kemag Jatim. Padahal, Haris tidak memenuhi syarat karena pernah dijatuhi sanksi disiplin pegawai negeri sipil (PNS).

Selain itu, Romy juga terbukti menerima uang sebesar Rp 50 juta dari Muafaq Wirahadi terkait seleksi Kepala Kantor Kemag Kabupaten Gresik. Sementara uang sebesar Rp 41,4 juta dari Muafaq juga mengalir ke sepupu Romy, Abdul Wahab. Haris dan Muafaq sendiri telah divonis dalam kasus ini. Haris dihukum 2 tahun pidana penjara, sementara Muafaq dihukum 1 tahun 6 bulan pidana penjara.

Hukuman terhadap Romy ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut KPK yang meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 4 tahun pidana penjara dan denda Rp250 juta subsider 5 bulan kurungan. Jaksa juga menuntut Romy dihukum pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp46,4 juta dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menjalani pidana pokok.

 



Sumber: Suara Pembaruan