Menko Polhukam Tegaskan Relaksasi PSBB Tak Melanggar Protokol Kesehatan
Logo BeritaSatu

Menko Polhukam Tegaskan Relaksasi PSBB Tak Melanggar Protokol Kesehatan

Minggu, 3 Mei 2020 | 21:38 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Relaksasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bukan berarti melanggar protokol kesehatan, demikian diutarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Minggu (3/5/2020).

"Relaksasi itu bukan berarti melanggar protokol kesehatan," ujar Mahfud MD, di Jakarta, Minggu.

Menko Polhukam Sebut Pemerintah Akan Longgarkan Aturan PSBB

Mahfud menjelaskan, wacana melakukan relaksasi muncul dari semangat mencegah terjadinya perlambatan ekonomi masyarakat di tengah pemberlakuan PSBB, akibat pandemi Covid-19.

Adanya relaksasi atau pelonggaran PSBB tersebut, bertujuan agar masyarakat bisa memutar kembali roda perekonomian, namun tetap dalam koridor protokol kesehatan.

"Ekonomi tidak boleh macet, tidak boleh mati. Oleh sebab itu Presiden mengatakan ekonomi harus tetap bergerak, tapi tetap di dalam kerangka protokol kesehatan itu. Itulah yang disebut relaksasi," kata dia.

Covid-19 Masih Mengancam, Ketua MPR Minta PSBB Jangan Direlaksasi

Lebih lanjut, Mahfud menilai pemberlakuan PSBB di berbagai wilayah berbeda-beda. Ada wilayah yang sangat ketat melarang masyarakat untuk menjalankan aktivitas di luar rumah. Namun, terdapat pula wilayah yang warganya melanggar aturan PSBB dengan mudah.

Berdasarkan hal tersebut, dia berpandangan perlu adanya pemberlakuan relaksasi PSBB.

"Di berbagai tempat itu berbeda. Ada yang begitu ketat orang mau bergerak ke sana tidak bisa, mau cari uang tidak bisa, mau ini tidak bisa. Tapi, di tempat lain ada orang yang melanggar dengan begitu mudahnya. Nah ini, yang dimaksud perlu dilakukan relaksasi," kata Mahfud.

PSBB Jabar, Gubernur: Momentum Lakukan Tes Masif Covid-19

Sebelumnya, dalam siaran langsung di akun Instagramnya, Sabtu (2/5/2020), Mahfud menyebut Pemerintah tengah memikirkan adanya relaksasi PSBB, sebagai tanggapan atas keluhan masyarakat yang tidak dapat melakukan aktivitas dengan bebas saat pemberlakuan PSBB.

"Kita tahu bahwa ada keluhan sekarang ini sulit keluar, sulit berbelanja dan sebagainya, sulit mencari nafkah dan sebagainya. Kita sedang memikirkan apa yang disebut relaksasi PSBB," kata Mahfud.

Pernyataan Mahfud tersebut kemudian menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan Pemerintah untuk tidak terburu-buru melakukan relaksasi atau pelonggaran PSBB.

Dia menilai pertimbangan dan keputusan relaksasi PSBB hendaknya lebih mendengarkan pendapat para kepala daerah.

"Memang benar semua orang merasakan tidak nyaman karena terus berdiam di rumah. Namun, demi kesehatan dan keselamatan banyak orang, relaksasi PSBB hendaknya tidak perlu terburu-buru," kata Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Bamsoet menilai sebelum kecepatan penularan Covid-19 bisa dikendalikan dengan pembatasan sosial, relaksasi PSBB sebaiknya jangan dulu dilakukan.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pasien Covid-19 di RS GL Tobing Dipindahkan ke Medan

Gugud Tugas Covid-19 Sumut, memindahkan pasien terkait Covid-19 dari RS GL Tobing di Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Sersang ke RS Martha Friska Medan.

NASIONAL | 3 Mei 2020

Hukuman Rommy Dikorting, Ini Komentar Eks Pimpinan KPK

Busyro Muqoddas mengapresiasi langkah KPK mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI yang hanya menghukum Rommy satu tahun penjara.

NASIONAL | 3 Mei 2020

648 Napi Bebas Asimilasi di Bengkulu Belum Ada yang Berulah

Kombes Pol Sudarno mengatakan 648 orang napi yang dibebaskan di Bengkulu melalui program asimilasi sampai kini belum ada yang kembali berulah.

NASIONAL | 3 Mei 2020

Isolasi Klaster Diterapkan, Pemkot Medan Mulai Berlakukan Sanksi terhadap Masyarakat

Pemkot Medan akan beri sanksi masyarakat yang tak taati isolasi Klater.

NASIONAL | 3 Mei 2020

KPK Setorkan Uang Sitaan Perkara Bowo Sidik ke Kas Negara

Total keseluruhan uang sita perkara Bowo Sidik Pangarso yang disetorkan ke kas negara sebesar Rp 10.424.031.000 dan SGD 1.060 serta USD 50.

NASIONAL | 3 Mei 2020

Kemdikbud: Kami Tidak Menganaktirikan Kampus Swasta

Pemerintah memberikan KIP untuk mahasiswa PTS. Demikian pula hibah pengembangan tiap tahun diberikan pada PTS.

NASIONAL | 3 Mei 2020


Legislator Kaltim Harap Larangan Mudik Tegas Diterapkan

DPR minta pemerintah tidak setengah hati melarang mudik.

NASIONAL | 3 Mei 2020

Pergantian Kasau dan Kasal, Validasi Organisasi Perlu Jadi Perhatian

Jabatan yang seharusnya dipegang bintang tiga, tetapi karena validasi organisasi tidak berjalan dengan baik, tetap dipegang oleh bintang dua.

NASIONAL | 3 Mei 2020

Aptisi Desak Pemerintah Bantu Kampus Swasta di Tengah Pandemi

PTS yang paling terkena dampak adalah PTS yang memiliki mahasiswa di bawah 1.000 orang. Sebab, mahasiswanya didominasi masyarakat menengah bawah.

NASIONAL | 3 Mei 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS