Panggilan Kedua, Said Didu Diperiksa Senin Depan

Panggilan Kedua, Said Didu Diperiksa Senin Depan
Said Didu. (Foto: SP/Joanito de Saojoao)
Farouk Arnaz / YS Jumat, 8 Mei 2020 | 12:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu dipanggil polisi untuk kali kedua pekan depan. Said Didu sebelumnya tak memenuhi panggilan pertamanya Senin (1/5/2020) kemarin dengan alasan masih diberlakukan PSBB.

Informasi pemanggilan itu awalnya diungkap oleh Said Didu sendiri.

“Hari ini saya menerima panggilan kedua dari polisi untuk menghadiri pemeriksaan tanggal 11 Mei 2020," kata Said Didu lewat akun Twitter pribadinya kemarin.

Mantan komisaris PT Bukit Asam ini menambahkan, ”Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, sebagai warga negara yg taat hukum, saya menyatakan bahwa saya patuh mengikuti aturan hukum.”

Juru bicara Polri Brigjen Argo Yuwono membenarkan bila surat pemanggilan kepada yang bersangkutan telah dikirim untuk diperiksa pada Senin 11 Mei 2020.

Seperti diberitakan, Said Didu tidak hadir dalam pemeriksaan pertama. Dia mengutus pengacaranya, Helvis, yang mengatakan kliennya meminta penundaan pemeriksaan sampai dengan berakhirnya PSBB di Tangerang yang merupakan wilayah tempat tinggalnya dan di DKI Jakarta.

PSBB di Tangerang, sejauh ini, akan selesai pada 17 Mei 2020 sementara di DKI PSBB hingga 21 Mei. Selain soal PSBB, Said Didu juga dianggap rentan terjangkit Covid-19 sehingga memilih untuk tidak memenuhi panggilan polisi.

Sebelumnya, Said Didu dipanggil berdasar surat yang ditandatangani oleh Wadir Siber Kombes Golkar Pangarso tertanggal 28 April 2020.

Said Didu belakangan disibukan atas pernyataannya di kanal YouTube Muhammad Said Didu yang berjudul Luhut: Hanya Pikirkan Uang, Uang dan Uang yang diupload pada 27 Maret.

Video berdurasi 22 menit 44 detik tersebut dianggap menusuk Luhut. Jubir Kemenko Marves, Jodi Mahardi, meminta Said Didu meminta maaf dan jika dalam 2x24 jam tidak ada permintaan maaf pihaknya akan menempuh jalur hukum.

Said Didu hanya mengirimkan surat klarifikasi dan menyatakan itu merupakan bentuk kritik yang ditujukan pada Luhut selama mengatasi pademi Covid-19. Dia menilai Luhut lebih mengutamakan kebijakan penyelamatan bidang investasi termasuk IKN.

Buntutnya Said Didu pun dilaporkan ke polisi dengan sejumlah pasal. Mulai dari Pasal 45 ayat 3 juncto Pasal 27 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, Pasal 14 ayat 1 dan 2 dan atau Pasal 15 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Menurut pengacara Luhut Arief Patramijaya, Luhut juga telah diperiksa polisi sebagai saksi korban. Kasus ini dilaporkan ke Bareskrim pada 8 April 2020.