Dugaan Perdagangan Orang ABK Kapal Tiongkok Perlu Diusut Tuntas

Dugaan Perdagangan Orang ABK Kapal Tiongkok Perlu Diusut Tuntas
Stasiun TV Korsel, MBC News, melaporkan peristiwa kapal nelayan Tiongkok yang diduga membuang jenazah WNI ABK. (Foto: istimewa)
Yeremia Sukoyo / WBP Minggu, 10 Mei 2020 | 10:50 WIB

Jakarta, Beritasatu.com  - Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mendukung pemerintah mengusut dugaan perdagangan orang pada anak buah kapal (ABK) di kapal ikan berbendera Tiongkok. ICJR berharap, pemerintah melalui Kementrrian Luar Negeri, Kepolisian dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat melakukan investigasi terhadap dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

"Harus dilakukan investigasi secara komprehensif terhadap dugaan-dugaan TPPO dan eksploitasi terhadap ABK WNI. Pastikan penyebabkan kematian ABK WNI dan usut sampai dengan pelaku utama," kata Direktur Eksekutif ICJR, Erasmus A.T. Napitupulu, di Jakarta, Minggu (10/5/2020).

Menurutnya, saat ini pemerintah harus bisa memastikan perlindungan untuk proses hukum dan pemulihan bagi korban selamat. Kompensasi harus diberikan kepada keluarga WNI meninggal, sedangkan untuk WNI yang selamat dipastikan proses hukum berjalan maksimal. Selain itu, mengganti semua kerugian yang dialami ABK.

Baca juga: Padma: Pelanggaran HAM terhadap ABK Indonesia Sudah Lama Terjadi

Belakangan, masyarakat dihebohkan dengan beredarnya video mengenai prosesi larung jasad ABK WNI yang diduga korban perdagangan orang di kapal nelayan asal Tiongkok. Pemberitaan dimulai oleh unggahan video di sosial media oleh Youtuber asal Korea Selatan, Jang Hansol, yang berisi mengenai pemberitaan MBC News tentang perlakuan terhadap ABK di kapal itu.

Dalam video, ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi, khususnya pengakuan pembayaran gaji yang diberikan terhadap ABK dalam kurun waktu 13 bulan sebanyak US$ 130 atau US$ 10 per bulan, serta paspor ABK ditahan.

Belum lagi akibat besarnya biaya deposit ABK pada masa perekrutan, sehingga ABK tidak bisa begitu saja meninggalkan kapal. Perlakuan tersebut diyakini menandakan eksploitasi ABK dan mengindikasikan tindak pidana perdagangan orang.

"Paling tidak ketentuan Pasal 4 UU TPPO tentang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dengan ancaman pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun," ujar Erasmus.

Baca juga: Ketua MPR Kecam Pelanggaran HAM terhadap ABK Indonesia

Pemerintah Indonesia sendiri melalui kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral dan harus mampu mengusut tuntas tindak pidana tersebut serta menangkap serta mengadili pelaku utama dalam eksploitasi.

Diakui juga ABK di atas kapal terlibat penangkapan ikan ilegal, yang mengakibatkan jarangnya kapal tersebut menepi. ABK tersebut diduga dieksploitasi untuk pemrosesan ikan dan mengalami perlakuan yang tidak layak selama di atas kapal.

"Di dalam pengakuannya disebutkan ABK kapal mendapat perlakuan diskriminatif kepada ABK WNI, dimana air minum yang diberikan hanya berupa air laut yang disuling, sedangkan ABK lain mendapat air mineral botol," ucapnya.

Menurutnya, dalam video diperlihatkan akan adanya surat pernyataan jika ABK meninggal, jasad akan dikremasi dan dikirimkan kembali ke keluarga. Namun jasad ABK yang meninggal justru dilarung atau bury at sea.

Sebagai catatan, TPPO pada ABK bukan yang pertama kali terjadi. Pada 2016 lalu Pengadilan Negeri Tual memutus bersalah terdakwa perdagangan orang terhadap ABK PT. Pusaka Benjina Resource (PBR). Saat ini diketahui bahwa 14 korban ABK WNI sudah dipulangkan, maka pengusutan indikasi TPPO terhadap ABK WNI tersebut harus dilakukan.



Sumber: BeritaSatu.com