Saut Situmorang Kritik Cara KPK Umumkan Tersangka

Saut Situmorang Kritik Cara KPK Umumkan Tersangka
Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang. (Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir)
Fana F Suparman / CAH Senin, 11 Mei 2020 | 22:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang menanggapi cara baru lembaga yang pernah dipimpinnya itu dalam mengumumkan tersangka. Diketahui, Pimpinan KPK Jilid V berencana untuk tidak mengumumkan tersangka sebelum menangkapnya. Cara ini diklaim untuk mencegah tersangka melarikan diri.

Saut mengingatkan Firli Bahuri Cs mengenai nilai-nilai antikorupsi yang seharusnya dijaga siapapun yang memimpin lembaga antikorupsi. Nilai-nilai tersebut di antaranya, kejujuran, kebenaran dan keadilan, kepastian hukum, transparansi, check and ballance dan lainnya. Saut mengingatkan, tanpa transparansi akan muncul kecurigaan.

"Adagiumnya, semakin besar ketertutupan semakin besar kecurigaan, itu sebabnya manajemen modern dalam public policy adalah keterbukaan," kata Saut saat dikonfirmasi, Senin (11/5/2020).

Baca Juga: Cegah Melarikan Diri, KPK Bakal Ringkus Tersangka Sebelum Diumumkan

 

Saut juga mengingatkan, KPK baik pimpinan maupun pegawai digaji menggunakan anggaran negara yang berasal dari pajak masyarakat. Untuk itu, publik, katanya, berhak mengetahui apa yang dilakukan KPK baik di bidang pencegahan maupun penindakan korupsi.

"Termasuk keterbukaan anda melakukan atau tidak melakukan penindakan dan pencegahan korupsi dimana publik pemilik dana yang anda pakai berhak memiliki Informasi anda melakukan atau tidak melakukan sesuatu," tegasnya.

Sepanjang nilai-nilai antikorupsi terjaga, Saut menilai gaya, strategi atau target yang ingin dicapai setiap era kepemimpinan KPK dapat berubah dan berkembang. Namun, Saut mengingatkan, pimpinan KPK Jilid V seharusnya memiliki indikator kerja yang disepakati bersama.

Baca JugaUmumkan Tersangka Setelah Penangkapan, KPK Dinilai Miliki Legitimasi Hukum

 

"Yang utama itu KPI anda apa dulu. Kinerja yang anda sepakati dari sisi pencegahan dan penindakan itu apa? Itu yang utama, baru kemudian, style, strategy dan hal-hal taktis atas KPI yang anda sepekati. Most likely strategi dan taktis ini juga bisa berubah atau fleksibel. Yang tidak berubah mestinya, values atau nilai-nilai penegakan hukum yang harus anda emban di organisasi anda," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango menyatakan, pihaknya saat ini sedang mengevaluasi praktik bidang penindakan agar tak ada lagi tersangka yang melarikan diri. Salah satu yang sedang dipertimbangkan, yakni dengan menangkap tersangka sebelum statusnya diumumkan ke publik.

"Ini yang coba kami evaluasi dan benahi, dengan memulai model, saat pengumuman tersangka, tersangka sudah ditangkap terlebih dahulu. Saat diumumkan statusnya, langsung dimulai dengan tindakan penahanan. Ini model yang mulai coba dilakukan untuk meminimalisir banyaknya tersangka yang melarikan diri dan ujungnya di DPO," kata Nawawi kepada awak media, Kamis (7/5/2020).

Terdapat setidaknya delapan orang tersangka KPK yang melarikan diri dan dimasukkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Terakhir, status buron disematkan KPK terhadap bos PT Borneo Lumbung Energy and Metal Tbk (BORN), Samin Tan yang menyandang status tersangka kasus dugaan suap terminasi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT Asmin Koalindo Tuhup (PT AKT) di Kementerian ESDM.

Nawawi menjelaskan, dari sejumlah tersangka yang menyandang status buronan, hanya caleg PDIP, Harun Masiku yang melarikan diri saat proses operasi tangkap tangan (OTT). Sementara, selebihnya melarikan diri setelah status tersangkanya diumumkan kepada publik. Menurut Nawawi, jeda waktu antara pengumuman status tersangka hingga pemanggilan menjadi celah para tersangka untuk melarikan diri.

"Itu yang menjadi 'ruang' bagi tersangka 'untuk melarikan diri'. Jadi praktek seperti itu yang potensi memberi ruang para tersangka melarikan diri," katanya. 

 



Sumber: BeritaSatu.com