Pemerintah Laporkan Dugaan Eksploitasi ABK Asal Indonesia ke Dewan HAM PBB

Pemerintah Laporkan Dugaan Eksploitasi ABK Asal Indonesia ke Dewan HAM PBB
Stasiun TV Korsel, MBC News, melaporkan peristiwa kapal nelayan Tiongkok yang diduga membuang jenazah WNI ABK. (Foto: istimewa)
Lenny Tristia Tambun / CAH Kamis, 14 Mei 2020 | 15:57 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah Indonesia secara resmi meminta Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Dewan HAM PBB, agar memberi perhatian pada kasus dugaan pelanggaran HAM dalam industri perikanan. Langkah ini diambil setelah adanya laporan dugaan eksploitasi anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di Kapal Tiongkok Long Xing 629.

"Pemerintah serius mengusut dugaan eksploitasi ABK asal Indonesia. Oleh karena itu kita telah melaporkan kasus ini kepada Dewan HAM PBB,” kata Juru Bicara Presiden bidang Hukum Dini Purwono, Kamis (14/5/2020).

Baca JugaDubes RI: Tiongkok Akan Tindak Lanjuti Kasus Eksploitasi ABK WNI

Menurutnya, Dewan HAM PBB membahas upaya global dalam memberikan jaminan perlindungan HAM dalam penanganan Covid-19 di Jenewa, pada 8 Mei 2020 lalu. Dalam pertemuan tersebut, Perwakilan Indonesia Duta Besar Hasan Kleib secara khusus meminta Dewan HAM memberi perhatian kepada pekerja industri perikanan.

“Pemerintah Indonesia mengingatkan pentingnya peran Dewan HAM untuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan yang sering luput dari perhatian, dalam hal ini ABK yang bekerja di industri perikanan,” terang Dini Purwono.

Baca JugaKomisi HAM ASEAN Desak Investigasi Komprehensif Kasus ABK

Dini Purwono mengungkapkan perlindungan kepada pekerja industri perikanan penting. Karena merupakan salah satu industri kunci rantai pangan dan pasokan global, terutama di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini.

Sementara dari dalam negeri, menurut Dini Purwono, pihak kepolisian tengah mengejar pihak penyalur dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang.

"Saat ini Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI sudah mulai membuka kasus ini dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang, dan akan menelurusi pihak penyalur tenaga kerja tersebut,” jelas Dini Purwono.



Sumber: BeritaSatu.com