Eks Legislator Bandung Segera Diadili Atas Kasus Korupsi Pengadaan RTH

Eks Legislator Bandung Segera Diadili Atas Kasus Korupsi Pengadaan RTH
Firli Bahuri. (Foto: Antara / Sigid Kurniawan)
Fana F Suparman / EHD Kamis, 21 Mei 2020 | 20:05 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Bandung tahun 2012 dan 2013.

Tiga tersangka dalam kasus ini, yakni mantan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Bandung Herry Nurhayat, dan dua mantan anggota DPRD Kota Bandung periode 2009-2014, Tomtom Dabbul Qomar dan Kadar Slamet bakal segera duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tipikor.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri menyatakan, berkas penyidikan ketiga tersangka telah dinyatakan lengkap atau P21. Untuk itu, tim penyidik melimpahkan berkas perkara, barang bukti dan ketiga tersangka ke tahap penuntutan atau tahap II.

"Setelah berkas dinyatakan lengkap, Penyidik KPK melaksanakan Tahap II yakni menyerahkan tersangka dan barang bukti untuk ketiga tersangka ke tim JPU," kata Ali melalui keterangannya, Kamis (21/5/2020).

Dalam merampungkan penyidikan ini, tim penyidik telah memeriksa sebanyak 287 saksi dan empat Ahli. Atas pelimpahan ini, penanganan terhadap ketiga tersangka beralih kepada Jaksa Penuntut dengan dilakukannya penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan 8 Juni 2020.

Tim Jaksa memiliki waktu 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan terhadap ketiganya. Nantinya, surat dakwaan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung untuk disidangkan. "Persidangan akan digelar di Pengadilan Tipikor Bandung," katanya.

Kasus dugaan korupsi RTH Kota Bandung yang menjerat Herry Nurhayat, Dabbul Qomar dan Kadar Slamet ini bermula pada tahun 2011. Wali Kota Bandung saat itu, Dada Rosada menetapkan lokasi pengadaan tanah untuk RTH Kota Bandung yang merupakan usulan kebutuhan anggaran pengadaan tanah RTH untuk tahun 2012 sebesar Rp15 miliar untuk 10.000 meter persegi.

Setelah rapat pembahasan dengan Badan Anggaran DPRD Kota Bandung, diduga terdapat anggota DPRD meminta penambahan anggaran dengan alasan adanya penambahan lokasi untuk Pengadaan Ruang Terbuka Hijau. Besar penambahan anggarannya dari yang semula Rp15 miliar menjadi Rp57,21 miliar untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD Murni) tahun 2012.

Penambahan anggaran diduga dilakukan lantaran lokasi lahan yang akan dibebaskan merupakan lokasi yang sudah disiapkan dan terlebih dahulu dibeli dari warga sebagai pemilik tanah. Upaya ini diduga dilakukan supaya beberapa pihak memperoleh keuntungan.

Sekitar bulan September 2012, diajukan kembali penambangan anggaran dari Rp57 miliar menjadi Rp123, 93 miliar. Total anggaran yang telah direalisasikan adalah Rp115,22 miliar di tujuh kecamatan yang terdiri dari 210 bidang tanah.

Dalam proses pengadaan tanah ini, Pemerintah Kota Bandung tidak membeli langsung dari pemilik tanah, namun diduga menggunakan Kadar Slamet dan Dadang Suganda sebagai makelar.

Dadang menjadi makelar lantaran memiliki kedekatan dengan Sekda Bandung saat itu, Edi Siswadi yang kemudian memerintahkan Herry Nurhayat untuk membantu Dadang dalam proses pengadaan tanah tersebut. Dadang kemudian membeli tanah pada pemilik tanah atau ahli waris dengan harga yang lebih murah ketimbang NJOP.

Setelah tanah tersedia, Pemerintah Kota Bandung membayarkan Rp43,65 miliar pada Dadang Suganda. Namun Dadang hanya memberikan Rp13,5 miliar pada pemilik tanah.

Dari Rp 30 miliar keuntungan yang diperoleh Dadang, sebanyak sekitar Rp 10 miliar diberikan kepada Edi Siswadi. Uang tersebut digunakan untuk menyuap Hakim dalam perkara Bansos di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Edi telah divonis bersalah dalam perkara suap kepada hakim tersebut dan dihukum 8 tahun pidana penjara. Belakangan, KPK menjerat Dadang Suganda sebagai tersangka.



Sumber: BeritaSatu.com