OTT Pejabat UNJ Dinilai Mempermalukan KPK

OTT Pejabat UNJ Dinilai Mempermalukan KPK
Boyamin Saiman (batik biru) ( Foto: Beritasatu Photo / Bayu Marhaenjati )
Fana F Suparman / IDS Jumat, 22 Mei 2020 | 18:54 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (Maki), Boyamin Saiman, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mempermalukan diri sendiri terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kabag Kepegawaian Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Dwi Achmad Noor. Selain nilai barang bukti yang terbilang kecil, yakni hanya sekitar Rp 43 juta, KPK pun melimpahkan kasus ini ke pihak Kepolisian.

"OTT KPK ini sungguh mempertontonkan tidak profesional serta mempermalukan KPK sendiri. OTT ini sangat tidak berkelas dan sangat memalukan karena KPK saat ini OTT hanya level kampus, hanya uang THR Rp 43 juta uang. Lebih parah lagi, kemudian penanganannya diserahkan kepada polisi dengan alasan tidak ada penyelenggara negaranya," kata Boyamin dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Jumat (22/5/2020).

Diketahui, KPK menangkap Dwi Achmad Noor dalam OTT di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) pada Rabu (20/5/2020). Dwi Achmad ditangkap lantaran diduga telah menyerahkan uang THR kepada sejumlah pejabat Kemdikbud. Uang THR itu dikumpulkan Dwi Achmad dari sejumlah dekan fakultas dan lembaga penelitian di lingkungan UNJ atas perintah Rektor UNJ, Komarudin.

Secara total, Dwi Achmad mengumpulkan sekitar Rp 55 juta dari 8 Fakultas, 2 Lembaga Penelitian dan Pascasarjana.

Sebelum ditangkap KPK, Dwi sempat menyerahkan uang THR sejumlah Rp 5 juta kepada Karo SDM Kemdikbud, Rp 2,5 juta kepada Analis Kepegawaian Biro SDM Kemdikbud, serta Parjono dan Tuti selaku staf SDM Kemdikbud masing-masing sebesar Rp 1 juta.

Selain kepada para pegawai Kemdikbud itu, uang THR rencananya juga akan diserahkan Dwi Achmad kepada Direktur Sumber Daya Ditjen Dikti Kemdikbud.

Boyamin mempertanyakan tidak adanya unsur penyelenggara negara yang menjadi alasan KPK melimpahkan kasus ini ke Kepolisian. Menurutnya, Rektor UNJ yang diduga memerintahkan mengumpulkan uang THR untuk diserahkan kepada pejabat dan pegawai Kemdikbud merupakan penyelenggara negara. Setidaknya, rektor yang merupakan jabatan tinggi di Kementerian Pendidikan memiliki kewajiban untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

"Rektor adalah penyelenggara negara karena ada kewajiban laporkan hartanya ke LHKPN. Kalau KPK menyatakan tidak ada penyelenggara negara maka berarti telah ada teori baru made in KPK new normal akibat Corona," katanya.

Jika memang KPK menyebut tidak ada penyelenggara negara yang terlibat dalam kasus ini, Boyamin pun mempertanyakan proses hukum yang akan dilakukan kepolisian nantinya. Dikatakan, kepolisian akan kesulitan menangani kasus ini jika menggunakan pasal pungutan liar.

"Dengan melimpahkan begitu saja ke Polri itu namanya lempar masalah ke aparat penegak hukum lainnya," katanya.

Boyamin menyatakan KPK merupakan lembaga penegak hukum yang sangat berpengalaman dalam menggelar OTT. Namun, dalam OTT terhadap pejabat UNJ, terlihat KPK tidak memiliki perencanaan dan pendalaman dengan baik atas informasi yang masuk. Hal ini yang membuat OTT kemarin disebut Boyamin sangat jelek. Padahal, sebelum OTT dilakukan, KPK biasanya membahas dan mendalami hingga rinci informasi dugaan korupsi yang diterimanya dari masyarakat.

"Setiap informasi biasanya oleh KPK dibahas dan dalami sampai berdarah-darah dan sangat detail, mulai dari penerimaan Pengaduan masyarakat sampai dengan keputusan untuk OTT, baik menyangkut siapa Penyelenggara Negara, apa modusnya sampai dengan apakah suap atau gratifikasi. Sehingga ketika sudah OTT maka tidak ada istilah tidak ditemukan penyelenggara negaranya," katanya.

Untuk itu, Boyamin menilai OTT terhadap pejabat UNJ dilakukan KPK untuk sekadar mencari sensasi dan agar dianggap sudah bekerja. Boyamin memastikan pihaknya akan melaporkan buruknya kinerja KPK dalam OTT tersebut kepada Dewan Pengawas.

"Kami akan segera membuat pengaduan kepada Dewan Pengawas KPK atas amburadulnya OTT ini," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com