Awasi Dana Bansos, Ketua KPK Dinilai Implementasikan Pencegahan Korupsi

Awasi Dana Bansos, Ketua KPK Dinilai Implementasikan Pencegahan Korupsi
Firli Bahuri. (Foto: Antara / Sigid Kurniawan)
Fana Suparman / MPA Jumat, 22 Mei 2020 | 14:58 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Pakar Hukum Margarito Kamis menilai tak ada yang keliru dari kehadiran Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri untuk memeriksa langsung distribusi Bantuan Sosial (Bansos) Sembako Presiden bersama Menteri Sosial, Juliari Batubara beberapa waktu lalu.

Margarito berpendapat, kehadiran Firli justru dalam rangka mengimplementasikan fungsi pengawasan dan pencegahan agar pemberian bansos kepada masyarakat terdampak Covid-19 tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan. Hal ini disampaikan Margarito menanggapi pernyataan Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana yang menilai kehadiran Firli Bahuri dalam penyaluran bansos lebih terlihat seperti politisi ketimbang Ketua KPK.

"Bagi saya ini biasa saja, malah itu merupakan bagian cara lain yang mengimplementasikan fungsi pencegahan. Sejauh yang saya mengerti, dia (Firli) bicara bahwa tindakan pembagian bansos dan segala macam harus tepat sasaran. Bagi saya itu bagus," kata Margarito saat dihubungi di Jakarta, Kamis (21/5/2020) malam.

Menurut Pakar Hukum Tata Negara ini, menilai pernyataan ICW tersebut tidak perlu ditanggapi karena tidak ada substansi permasalahan. Ditekankan Margarito, tidak ada yang salah atas tindakan Firli.

"Menurut saya, Firli jalan saja, tidak ada yang fatal disitu. Kalau pernyataan (ICW) apapun itu, biarkan saja, itu bagian dari penilaian. Yang paling pokok adalah bahwa tindakan-tindakan dia (Firli) tidak mendegradasi atau mengakibatkan kewenangan-kewenangan KPK itu tertangguhkan," katanya.

Menurutnya, tindakan Firli tidak mendegradasi atau menunda kewenangan lembaga antikorupsi. Sebaliknya, kehadiran Firli
dalam melakukan pengecekan pembagian bansos dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan.

"Kehadiran Firli di peristiwa itu sama sekali tidak berakibat tertangguhkannya kewenangan KPK, andai ada hal-hal lain. Malah kehadiran itu merupakan implementasi dari fungsi pencegahan KPK. Kalau dia (Firli) tidak mendampingi, bagaimana memberikan penilaian terhadap fungsi pencegahan. Kemudian apakah dengan mendampingi itu terus mengakibatkan kalau ada peristiwa melawan hukum, lalu berubah menjadi tidak melawan hukum hanya karena didampingi oleh Firli, bagi saya kan tidak," tegasnya.

Margarito menyatakan, perlu ada strategi khusus dalam rangka menjalankan fungsi pencegahan yang dilakukan KPK terhadap penyaluran bansos. Dengan strategi yang komprehensif, Margarito berharap pencegahan korupsi dapat berjalan lebih maksimal.

"Tentu saja di masa depan harus ada strategi yang lebih komprehensif dalam mengimplementasikan fungsi pencegahan itu," jelasnya.

Apalagi, katanya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan untuk melibatkan penegak hukum, termasuk KPK dalam penyaluran bantuan sosial dan pengelolaan anggaran penanganan pandemi corona. Margarito meminta KPK menempatkan diri secara cerdas dalam mengawasi pengelolaan anggaran penanganan Covid-19.

"KPK mesti cerdas menempatkan diri, itu harus dipikirkan oleh Firli, terutama dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanganan Covid-19 yang menelan biaya Rp 405,1 triliun. Di titik itu KPK dengan Firli sebagai ketua, harus menemukan cara dan strategi yang tepat di dalam mengelola pengawasan itu," katanya.

Sebelumnya, Firli menyatakan, kehadirannya turun langsung mengawasi agar penyaluran bansos tepat sasaran dan tidak ada penyelewengan di lapangan.

“Kami sengaja datang untuk memberi kepastian bahwa setiap warga negara berhak menerima bantuan dengan berpegang pada prinsip bantuan harus tepat sasaran, dan pengecekan distribusi bansos bukan hanya tugas pencegahan yang tertuang di pasal 6 huruf a namun ini juga tugas monitoring sesuai pasal 6 huruf c UU KPK no 19 tahun 2019,” kata Firli.



Sumber: BeritaSatu.com