Perdamaian dalam PKPU Dinilai Jalan Terbaik Selesaikan Masalah KSP Indosurya

Perdamaian dalam PKPU Dinilai Jalan Terbaik Selesaikan Masalah KSP Indosurya
Kasus gagal bayar Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta terus bergulir. Kini, KSP Indosurya berstatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan berupaya mengajukan perdamaian melalui restrukturisasi. (Foto: Majalah Investor / Fajar Widhiyanto)
Fana F Suparman / WM Selasa, 26 Mei 2020 | 20:39 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Permasalahan gagal bayar yang dialami Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta terhadap nasabah atau anggota dan calon anggotanya kini telah memasuki proses verifikasi piutang dalam sidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Pakar Hukum PKPU dan Kepailitan dari Universitas Airlangga (Unair), Hadi Subhan menilai, penyelesaian gagal bayar yang dialami oleh KSP Indosurya terhadap para nasabah atau anggota dan calon anggota koperasi tersebut akan membawa kebaikan bagi semua pihak jika diselesaikan melalui proses perdamaian dalam PKPU ketimbang melalui proses kepailitan.

"Untuk kebaikan bersama antara KSP Indosurya dengan nasabahnya sebaiknya dalam proses PKPU tersebut tercapai perdamaian yang kemudian disahkan atau dihomologasi oleh pengadilan," kata Hadi saat dikonfirmasi, Selasa (26/5/2020).

Dikatakan Hadi, jika melalui proses kepailitan hampir dapat dipastikan aset harta pailit jauh lebih kecil dari piutang pada anggota atau nasabahnya, sehingga uang para nasabah akan tidak kembali. Berdasar data, katanya, pemulihan aset melalui kepailitan rata-rata hanya sekitar 20 hingga 25 persen.

"Dari data yang selama ini ada, recovery rate hanya berkisar 20 - 25 persen saja, sisanya tidak terbayar kalau melalui pemberesan dalam pailit," katanya.

Untuk itu, kata Hadi, demi kebaikan bersama antara KSP Indosurya dengan nasabahnya atau anggota dan calon anggota koperasi dalam proses PKPU ini diharapkan dapat tercapai perdamaian yang kemudian disahkan oleh pengadilan atau dihomologasi.

Hal itu dapat tercapai jika proses yang diajukan KSP Indosurya layak dan masuk akal. Untuk itu, KSP Indosurya diminta menyusun skema penyelesaian PKPU yang baik bagi semua pihak dan masuk akal sehingga dapat diterima oleh nasabah atau anggota dan calon anggotanya.

Hadi mencontohkan, proposal perdamaian yang masuk akal yakni tidak terlalu lama janji mengangsurnya.

"Perdamaian akan tercapai jika proposal yang diajukan KSP Indosurya itu layak dan masuk akal. Kalau KSP menawarkan perdamaian yang asal-asalan ya kemungkinan akan ditolak," katanya.

PKPU KSP Indosurya Cipta ditetapkan Pengadilan Negeri Niaga Jakarta Pusat dengan surat putusan Nomor: 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jakarta Pusat.

Proses PKPU ini dibagi dalam enam tahap mulai dari rapat kreditur pertama, batas akhir pengajuan tagihan, rapat pencocokan piutang, rapat pembahasan rencana perdamaian, rapat pemungutan suara (voting) rencana perdamaian, hingga sidang permusyawaratan majelis hakim.



Sumber: BeritaSatu.com