Terbukti Korupsi, Eks Dirut Perum Jasa Tirta II Dihukum 5 Tahun Penjara

Terbukti Korupsi, Eks Dirut Perum Jasa Tirta II Dihukum 5 Tahun Penjara
Ilustrasi KPK. (Foto: Antara)
Fana F Suparman / WM Selasa, 26 Mei 2020 | 20:59 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 5 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Jasa Tirta II (PJT II), Djoko Saputro.

Majelis Hakim menyatakan Djoko terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut terkait pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di PJT II tahun 2017.

"Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut," kata Ketua Majelis Hakim Asep Sumirat saat membacakan amar putusan terhadap Djoko Saputro dalam sidang melalui konferensi video, Selasa (26/5/2020).

Vonis terhadap Djoko ini sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut Djoko dihukum 5 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Dalam menjatuhkan hukuman ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Majelis Hakim menyatakan perbuatan Djoko tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat memberantas tindak pidana korupsi.

Sementara untuk hal yang meringankan, Majelis Hakim menilai Djoko berlaku sopan, belum pernah dihukum serta memiliki tanggungan keluarga.

Atas putusan Majelis Hakim ini, baik Djoko Saputro maupun Jaksa KPK memilih untuk pikir-pikir.

Diberitakan, perkara ini bermula pada 2016 atau setelah Djoko diangkat sebagai bos Waduk Jatiluhur. Saat itu, Djoko memerintahkan relokasi anggaran pada pekerjaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Strategi Korporat yang pada awalnya senilai Rp 2,8 miliar menjadi Rp 9,55 miliar.

Anggaran tersebut terdiri dari perencanaan strategis korporat dan proses bisnis senilai Rp 3.820.000.000. Selain itu Djoko juga mengubah anggaran perencanaan komprehensif pengembangan SDM Perum Jasa Tirta II sebagai antisipasi pengembangan usaha perusahaan menjadi senilai Rp 5.730.000.000. Perubahan anggaran ini diduga dilakukan Djoko tanpa adanya usulan baik dari unit lain dan tidak sesuai aturan yang berlaku.

Dalam proyek pengadaan jasa konsultasi itu, Djoko justru mengarahkan pihak-pihak tertentu untuk menjalankan program, termasuk menyusun revisi rencana kerja triwulan tanpa didasari usulan berjenjang. Atas perbuatannya, Djoko merugikan keuangan negara sekitar Rp 4,9 miliar.

Jumlah tersebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan pekerjaan jasa konsultasi tahun 2017 pada Perum Jasa Tirta II.

Atas perbuatannya, Djoko terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Sumber: BeritaSatu.com