Terbukti Korupsi, Eks Dirut Perum Jasa Tirta II Dihukum 5 Tahun Penjara
Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Terbukti Korupsi, Eks Dirut Perum Jasa Tirta II Dihukum 5 Tahun Penjara

Selasa, 26 Mei 2020 | 20:59 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 5 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan terhadap mantan Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum Jasa Tirta II (PJT II), Djoko Saputro.

Majelis Hakim menyatakan Djoko terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut terkait pengadaan pekerjaan jasa konsultansi di PJT II tahun 2017.

"Menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut," kata Ketua Majelis Hakim Asep Sumirat saat membacakan amar putusan terhadap Djoko Saputro dalam sidang melalui konferensi video, Selasa (26/5/2020).

Vonis terhadap Djoko ini sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut Djoko dihukum 5 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Dalam menjatuhkan hukuman ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Majelis Hakim menyatakan perbuatan Djoko tidak mendukung program pemerintah yang saat ini sedang giat memberantas tindak pidana korupsi.

Sementara untuk hal yang meringankan, Majelis Hakim menilai Djoko berlaku sopan, belum pernah dihukum serta memiliki tanggungan keluarga.

Atas putusan Majelis Hakim ini, baik Djoko Saputro maupun Jaksa KPK memilih untuk pikir-pikir.

Diberitakan, perkara ini bermula pada 2016 atau setelah Djoko diangkat sebagai bos Waduk Jatiluhur. Saat itu, Djoko memerintahkan relokasi anggaran pada pekerjaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Strategi Korporat yang pada awalnya senilai Rp 2,8 miliar menjadi Rp 9,55 miliar.

Anggaran tersebut terdiri dari perencanaan strategis korporat dan proses bisnis senilai Rp 3.820.000.000. Selain itu Djoko juga mengubah anggaran perencanaan komprehensif pengembangan SDM Perum Jasa Tirta II sebagai antisipasi pengembangan usaha perusahaan menjadi senilai Rp 5.730.000.000. Perubahan anggaran ini diduga dilakukan Djoko tanpa adanya usulan baik dari unit lain dan tidak sesuai aturan yang berlaku.

Dalam proyek pengadaan jasa konsultasi itu, Djoko justru mengarahkan pihak-pihak tertentu untuk menjalankan program, termasuk menyusun revisi rencana kerja triwulan tanpa didasari usulan berjenjang. Atas perbuatannya, Djoko merugikan keuangan negara sekitar Rp 4,9 miliar.

Jumlah tersebut berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengadaan pekerjaan jasa konsultasi tahun 2017 pada Perum Jasa Tirta II.

Atas perbuatannya, Djoko terbukti melanggar Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Perdamaian dalam PKPU Dinilai Jalan Terbaik Selesaikan Masalah KSP Indosurya

Permasalahan gagal bayar yang dialami KSP Indosurya Cipta terhadap nasabah atau anggota dan calon anggotanya kini telah memasuki proses verifikasi piutang

NASIONAL | 26 Mei 2020

PBB Usulkan New Normal Sekaligus Membuka Tempat Ibadah

Pemerintah akan segera menerapkan kebijakan baru New Normal.

NASIONAL | 26 Mei 2020

Persiapan New Normal, Ganjar Sidak Mal dan Kantor Pelayanan Publik

Sidak dilakukan untuk memastikan penerapan new normal dijalankan di tempat-tempat keramaian tersebut.

NASIONAL | 26 Mei 2020

Polri Pantau Masih Ada Arus Mudik di H+1

Kabag Penum Polri Kombes Ahmad Ramadhan mengatakan bila hari ke-32 atau Senin (25/5/2020) ada 4.149 kendaraan yang terindikasi mudik.

NASIONAL | 26 Mei 2020

Kota Bogor Perpanjang PSBB Hingga Pekan Depan

Kota Bogor perpanjang PSBB sepekan.

NASIONAL | 26 Mei 2020

Kabupaten Bogor Perpanjang PSBB Tiga Hari

Kabupaten Bogor perpanjang PSBB tiga hari.

NASIONAL | 26 Mei 2020

Kasus Didu, Mantan Jurnalis Dipanggil Ulang

Polisi akan kembali panggil Hersubeno Arief (HA) terkait kasus Said Didu.

NASIONAL | 26 Mei 2020

"New Normal" Upaya Menyelamatkan Warga dan Negara

New normal diberlakukan karena tidak mungkin warga terus menerus tinggal di rumah tanpa kepastian.

NASIONAL | 26 Mei 2020

Mahfud Minta Kasal dan Kasau Jaga Kedaulatan NKRI

Mahfud menilai keduanya telah berpengalaman dalam menjaga wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

NASIONAL | 26 Mei 2020

Bamsoet Harap Dana Kartu Prakerja Diberikan Full Insentif

Bamsoet mendorong pemerintah dapat melakukan evaluasi menyeluruh dari program Kartu Prakerja.

NASIONAL | 26 Mei 2020


BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS