Suap Proyek Jalan di Kaltim, Kepala BPJN XII Dituntut 6 Tahun Penjara

Suap Proyek Jalan di Kaltim, Kepala BPJN XII Dituntut 6 Tahun Penjara
Ilustrasi Komisi Pemberantasan Korupsi (Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono)
Fana F Suparman / WM Rabu, 27 Mei 2020 | 19:30 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Samarinda untuk menjatuhkan hukuman 6 tahun pidana penjara dan denda Rp 250 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap Kepala nonaktif Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII, Refly Ruddy Tangkere.

Jaksa meyakini Refly Ruddy terbukti bersalah telah menerima suap terkait proyek jalan di Kalimantan Timur tahun anggaran 2018-2019.

"Menuntut, menyatakan terdakwa Refly Ruddy Tangkere secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama," kata Jaksa KPK, Lie Putra Setiawan saat membacakan surat tuntutan terhadap Refly Ruddy Tangkere, Rabu (27/5/2020).

Tak hanya pidana pokok, Jaksa juga menuntut Refly Ruddy untuk dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 620 juta selambatnya satu bulan setelah perkaranya berkekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Risyanto tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

"Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 1 tahun," kata Jaksa.

Jaksa meyakini Refly Ruddy bersama Pejabat Pembuat Komitmen di Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional XII Balikpapan, Andi Tejo Sukmono menerima suap dari bos PT Harlis Tata Tahta, Hartoyo. Reffly Rudy dan Andi Tejo diyakini Jaksa menerima suap berupa uang tunai dengan total sekitar Rp 9,001 miliar serta fasilitas tiket pesawat senilai Rp 47 juta dan pembayaran biaya hotel senilai Rp 25 juta.

Dari jumlah itu, Ruddy Refly diyakini menerima Rp 1,4 miliar dan selebihnya diterima Andi Tejo. Suap yang diberikan Hartoyo kepada Refly Ruddy dan Andi Tejo secara bertahap itu bertujuan agar PT Harlis Tata Tahta memenangkan lelang proyek preservasi SP3 Lempake–SP3 Sambera–Santan–Bontang–Sangatta senilai Rp 155 miliar.

Preservasi itu terdiri dari proyek rekonstruksi jalan sepanjang 8,9 km dengan nilai Rp 120,9 miliar, pemeliharaan dan rehabilitasi jalan sepanjang 2 km senilai Rp 9,91 miliar, pemeliharaan rutin Jalan sepanjang 153,6 km sebesar Rp 23 miliar, pemeliharaan berkala jembatan sepanjang 126 meter sebesar Rp 766 juta, dan pemeliharaan jembatan sepanjang 222,1 meter senilai Rp 817 juta.

Seluruh pekerjaan itu dikerjakan sejak 26 September 2018–31 Desember 2019 dengan tambahan setahun masa pemeliharaan.

Atas tindak pidana yang dilakukannya, Ruddy Refly dan Andi Tejo diyakini Jaksa melanggar Pasal 12 huruf a Juncto Pasal 18 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dalam menjatuhkan tuntutan ini, Jaksa KPK mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Jaksa menilai, perbuatan Refly Ruddy tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas korupsi.

Selain itu, Jaksa menilai Refly Ruddy tidak menerangkan perbuatannya secara jujur. Sementara untuk hal yang meringankan, Jaksa menilai Refly Ruddy berlaku sopan selama proses persidangan dan belum pernah dihukum.

Tak hanya Refly Ruddy, pada hari yang sama, Jaksa KPK juga membacakan surat tuntutan terhadap Andi Tejo. Jaksa menuntut Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 7 tahun pidana penjara dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Selain itu, Jaksa juga menuntut Andi Tejo dijatuhi hukuman tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp 2,3 miliar selambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap



Sumber: BeritaSatu.com