Kapolri Keluarkan Surat Telegram Penerapan New Normal

Kapolri Keluarkan Surat Telegram Penerapan New Normal
Pengguna transportasi MRT bersama prajurit TNI yang berjaga di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Rabu, 27 Mei 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao)
Gardi Gazarin / RSAT Kamis, 28 Mei 2020 | 18:40 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan surat telegram terkait rencana penerapan new normal atau tatanan hidup baru di masa pandemi Covid-19, dalam upaya mendisiplinkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai ketentuan.

"Kapolri telah mengeluarkan ST Nomor 249 tanggal 28 Mei 2020 untuk mengimplementasikan skenario kehidupan new normal dalam rangka mempercepat penanganan Covid-19," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan kepada Beritasatu.com, Kamis (28/5/2020).

Dalam surat telegramnya Kapolri Idham memerintahkan para Kasatwil membuat pengaturan pencegahan penularan virus corona. Sasarannya yang dituju, pengelola tempat kerja, pelaku usaha, pekerja, pelanggan, atau konsumen dan masyarakat melalui adaptasi perubahan pola hidup pada situasi Covid-19.

Surat telegram Kapolri ini merujuk pada Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Selain itu, Jenderal Idham Azis juga meminta jajarannya berkoordinasi dengan instansi lain dalam menjaga kedisiplinan masyarakat menerapkan pola new normal.

Dalam surat telegram tersebut, Kapolri Idham Azis juga meminta para Kasatwil berkoordinasi dengan TNI dan stakeholders lainnya melakukan upaya pendisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan sesuai ketentuan.

Sasarannya, tempat keramaian, obyek wisata,  sentra ekonomi, pasar, mal, dan area publik lainnya melalui imbauan dan peringatan secara humanis menuju kehidupan new normal.

Kapolri juga memerintahkan jajarannya mengedepankan upaya persuasif. Meski begitu, sanksi juga akan tetap dijatuhkan bagi masyarakat yang tidak patuh.

Dikatakanan Kombes Ramadhan, Polri tetap mengedepankan upaya persuasif kepada warga selama new normal namun bagi masyarakat yang melanggar aturan atau melawan petugas dapat dikenai Pasal 212 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak Rp 4.500.



Sumber: BeritaSatu.com