Eks Komisioner KPU Didakwa Terima Suap Rp 600 Juta dari Caleg PDIP Harun Masiku

Eks Komisioner KPU Didakwa Terima Suap Rp 600 Juta dari Caleg PDIP Harun Masiku
Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan (tengah), meninggalkan gedung KPK, seusai menjalani sidang dakwaan secara virtual dalam kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 28 Mei 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao)
Fana F Suparman / WM Kamis, 28 Mei 2020 | 15:34 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan telah menerima suap dari caleg PDIP Harun Masiku melalui kader PDIP Saeful Bahri. Suap sebesar Sin$ 57.350 atau setara Rp 600 juta itu diterima Wahyu melalui mantan anggota Bawaslu Agustiani Tio Fridelina.

"Terdakwa I (Wahyu Setiawan) melalui perantaraan terdakwa II (Agustiani Tio Fridelina) secara bertahap menerima uang senilai Sin$ 19.000 dan Sin$ 38.350 atau seluruhnya setara dengan jumlah Rp 600 juta dari Saeful Bahri bersama-sama dengan Harun Masiku," kata Jaksa KPK, Takdir Suhan saat membacakan surat dakwaan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina, di gedung KPK, Kamis (28/5/2020).

Jaksa mengatakan, uang suap itu diberikan Harun Masiku dan Saeful Bahri agar Wahyu mengupayakan KPU menyetujui permohonan pergantian antar-waktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDIP periode 2019-2024 dari Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Jaksa membeberkan, kasus ini bermula saat caleg PDIP untuk daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan I, Nazarudin Kiemas meninggal dunia pada 26 Maret 2019 atau sebelum hari pemungutan suara Pemilu 2018 digelar. DPP PDIP saat itu menyampaikan kepada KPU perihal meninggalnya Nazaruddin Kiemas dan meminta agar nama Nazarudin Keimas dicoret dari daftar calon tetap. Namun namanya tetap tercantum dalam surat suara.

Pada 21 Mei 2019, KPU menetapkan rincian rekapitulasi perolehan suara dari PDIP untuk Dapil Sumsel 1 PDIP, di antaranya caleg Nazaruddin Kiemas memperoleh 0 suara; Riezky Aprilia memperoleh 44.402 suara; dan Harun Masiku dengan perolehan suara sah 5.878.

Sekitar bulan Juli 2019 PDIP menggelar pleno yang memutuskan Harun Masiku ditetapkan sebagai calon pengganti terpilih yang menerima pelimpahan suara dari Nazarudin Kiemas sebanyak 34.276 suara. Atas dasar rapat pleno itu Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memerintahkan kuasa hukum PDIP, Donny Tri Istoqomah berkirim surat ke KPU. Mengetahui hal tersebut, Harun Masiku langsung menemui Saeful Bahri meminta tolong agar dirinya bisa menggantikan Riezky Aprilia yang ditetapkan KPU sebagai caleg terpilih dengan cara apapun.

"Permintaan ini disanggupi oleh Saeful Bahri," kata jaksa.

Kemudian, PDIP mengirim surat kepada KPU berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.57P/HUM/2019 yang pada pokoknya meminta suara sah Nazarudin Kiemas dialihkan kepada Harun Masiku. Namun KPU tidak mengakomodir permohonan DPP PDIP karena dinilai tidak sesuai dengan perundang-undangan.

Atas hal itu, Harun menemui Ketua KPU Arief Budiman agar mengabulkan permohonan MA terkait PAW tersebut. Namun, Arief memutuskan tidak mengakomodir permohonan itu. Atas sikap KPU itu, Saeful Bahri menghubungi Agustiani Tio yang juga kader PDIP untuk meminta menyampaikan kepada Wahyu memuluskan jalan Harun menjadi anggota legislatif. Agustiani yang dekat dengan Wahyu menyampaikan permintaan Saeful Bahri tersebut serta meneruskan pesan WhatsApp (WA) tanggal 24 September 2019 dari Saeful Bahri yang berisi surat DPP PDIP Nomor 2576/EX/DPP/VIII/2019, perihal Permohonan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.57P/HUM/2019, tertanggal 5 Agustus 2019. Wahyu membalas pesan Agustiani Tio itu dengan isi pesan “Siap, mainkan”.

Tawarkan Rp 750 Juta

Setelah anggota DPRD periode 2019-2024 dilantik pada 1 Oktober 2019, Agustiani Tio menghubungi Saeful dan menanyakan perihal uang operasional terkait PAW DPR. Saeful lantas menawarkan uang Rp 750 juta ke Wahyu melalui Agustiani asal KPU menyetujui permohonan PAW tersebut.

"Namun Wahyu meminta besaran lebih, yakni Rp 1 miliar. Uang itu kemudian disanggupi Saeful Bahri," kata jaksa.
Saeful lantas menemui Harun Masiku dan membicarakan permintaan Wahyu. Saeful mengatakan Wahyu meminta uang Rp 1,5 miliar dan Harun menyetujui itu dengan syarat Wahyu bisa membuatnya duduk di kursi DPR.

Harun terlebih dahulu memberikan uang kepada Saeful Rp 400 juta untuk diserahkan kepada Wahyu sebagai uang muka yang dititipkan melalui Kusnadi dan Donny Tri Istiqomah.

Selanjutnya Agustiani melalui Moh Ilham Yulianto menukarkan uang Rp 200 juta ke dalam pecahan mata uang dolar Singapura, yakni Sin$ 20.000 untuk diberikan kepada Wahyu Setiawan sebagai uang muka terlebih dahulu yang diserahkan di Plaza Senayan.

Jaksa mengatakan Saeful juga melakukan pertemuan dengan Wahyu dan Agustina di sebuah restoran di Mal Pejaten Village. Dalam Pertemuan itu, jaksa mengungkapkan Agustiani menyerahkan uang sebesar Sin$ 19.000 kepada Wahyu atas permintaan Saeful, tapi hanya diambil SGD 15 ribu oleh Wahyu, sementara Sin$ 4.000 diserahkan Wahyu ke Agustiani.

Tak hanya itu, pada 26 Desember 2019, Harun Masiku kembali menghubungi Saeful dan memberikan uang Rp 850 juta. Dari uang itu, Saeful akan memberi Wahyu Rp 400 juta dalam bentuk dolar Singapura sebesar Sin$ 38.350. Jaksa juga mengungkapkan Agustiani meminta uang ke Saeful untuk keperluan pribadinya sebesar Rp 50 juta, kemudian diserahkan Saeful secara tunai di Apartemen Mediterania, Jakarta.

Pada 8 Januari 2020, Wahyu menghubungi Agustiani agar mentransfer sebagian uang yang telah diterima dari Saeful sebesar Rp 50 juta ke rekening Wahyu. Namun sebelum mentransfer uang tersebut, Wahyu dan Agustiani Tio diamankan petugas KPK berikut bukti uang tunai Sin$ 38.350 dari Agustiani.
Atas perbuatannya, Wahyu dan Agustiani Tio didakwa melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.



Sumber: BeritaSatu.com