Cegah Korupsi, KPK Luncurkan Fitur JAGA Bansos

Cegah Korupsi, KPK Luncurkan Fitur JAGA Bansos
Bantuan bahan kebutuhan pokok. (Foto: Antara)
Fana F Suparman / WM Jumat, 29 Mei 2020 | 20:40 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan fitur JAGA Bansos dalam platform pencegahan korupsi JAGA. Fitur ini untuk mencegah penyimpangan dan bahkan korupsi terkait penyelenggaraan bantuan sosial (bansos) yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.

“Kami berharap masyarakat bisa percaya untuk memberikan informasi melalui fitur JAGA Bansos ini, karena ini bisa jadi saluran bagi masyarakat untuk berperan aktif mengawal pengalokasian bansos dan mencegah potensi terjadinya korupsi,” kata Ketua KPK Firli Bahuri saat meluncurkan fitur JAGA Bansos saat konferensi pers daring melalui akun Youtube KPK, Jumat (29/5/2020).

Aplikasi JAGA (JAGA Apps) bisa diunduh melalui gawai dengan sistem operasi android ataupun iOs. Selain melalui gawai, masyarakat juga bisa mengakses JAGA melalui situs https://jaga.id.

"KPK berharap adanya fitur JAGA Bansos, bukan hanya membantu masyarakat dalam mendapatkan haknya, tetapi juga menjadi pengawasan bersama dalam pelaksanaan tugas pemerintah demi menjamin kesejahteraan masyarakat pada masa pandemi," katanya.

Firli mengatakan, masyarakat dapat menggunakan fitur baru ini untuk melaporkan dugaan penyimpangan/penyalahgunaan bantuan sosial. Tak hanya itu, JAGA Bansos juga menyediakan informasi tentang bansos. Keluhan atau laporan yang masuk ke JAGA Bansos, akan diterima KPK untuk diteruskan kepada pemerintah daerah terkait.

"KPK meneruskan informasi dari masyarakat melalui unit Koordinasi Wilayah (Korwil) pencegahan. Selanjutnya, KPK akan memonitor tindak lanjut penyelesaian laporan dan keluhan masyarakat tersebut," katanya.

Dikatakan, penambahan fitur JAGA Bansos merupakan upaya tambahan yang dilakukan KPK untuk mencegah korupsi dalam penyelenggaraan bansos terutama terkait penanganan pandemi Covid-19. Dari mitigasi yang dilakukan, penyelenggaraan bansos yang merupakan bagian dari Jaring Pengaman Sosial menjadi salah satu titik rawan terjadinya korupsi dalam penanggulangan pandemi corona Pemerintah pusat dan daerah telah melakukan realokasi anggaran dalam jumlah yang sangat signifikan untuk JPS.

Di tingkat pusat dari alokasi anggaran Rp 405 triliun, bansos merupakan bagian dari komponen JPS senilai Rp 110 triliun. Sementara dari realokasi anggaran pemerintah daerah sebesar Rp 67,32 triliun, tercatat 25 triliun akan diberikan dalam bentuk bansos kepada masyarakat.

Alokasi bansos lainnya bersumber dari Dana Desa yang mengalokasikan secara berjenjang yaitu 25% - 35% dari besaran dana desa atau senilai total Rp 21 triliun.

Selama ini pemerintah pusat telah memberikan bansos regular berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dengan adanya pandemi, maka cakupan penerima bantuan diperluas dan besaran bantuan diperbesar.

Di samping itu juga diperkenalkan bantuan baru yaitu bansos sembako dan tunai untuk wilayah Jakarta, Bodetabek dan luar Jabodetabek. Di tingkat daerah pemberian bansos juga dilakukan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota yang bersumber dari realokasi APBD. Maka, saat ini setidaknya ada tujuh jenis bantuan yang ditujukan untuk masyarakat yang miskin dan rentan menjadi miskin karena pandemi.

Dalam pelaksanaannya, KPK menemukan bahwa penyaluran tujuh jenis bansos ini menimbulkan kegaduhan di masyarakat di sejumlah daerah. Salah satu persoalan utama mengenai DTKS yang belum diperbaharui oleh pemda. Selain itu, KPK menemukan pemahaman yang keliru tentang penerima manfaat bansos.

Untuk itu, KPK menilai pentingnya mengedukasi masyarakat tentang jenis bansos, kriteria penerima bantuan, dan masyarakat tidak menerima semua jenis bansos.
"Rentannya penyimpangan dalam penyaluran bansos, mendorong KPK mengambil langkah antisipatif. Salah satunya dengan menerbitkan Surat Edaran No 11 Tahun 2020 tentang Penggunaan DTKS dan Data Non-DTKS dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat," katanya.

Melalui surat edaran tersebut, KPK mendorong penggunaan sekaligus sebagai kesempatan untuk melakukan pemutakhiran DTKS oleh pemda melalui dinas sosial. Data tersebut kemudian dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data by name by address penerima bantuan diyakini tidak fiktif ketika ada NIK. Saat ini pemadanan 96 juta data DTKS sedang berjalan dengan sekitar 70 Juta sudah padan atau sudah memiliki NIK.

"KPK juga meminta Kementerian/Lembaga/Pemda dan instansi lainnya agar transparan dan akuntabel dalam menyalurkan bantuan dengan membuka akses data tentang penerima bantuan, realisasi bantuan dan anggaran yang tersedia. KPK juga mengimbau agar menyediakan sarana layanan pengaduan masyarakat," katanya



Sumber: BeritaSatu.com