Era Normal Baru Jadi Tantangan bagi Notaris

Era Normal Baru Jadi Tantangan bagi Notaris
Ketua Umum Yayasan Komunitas Cendikiawan Hukum Indonesia (YKCHI) dan Ikatan Alumni Notariat (Ikanot) Universitas Diponegoro (Undip), Otty HC Ubayani. (Foto: Beritasatu Photo / Istimewa)
Carlos KY Paath / FER Sabtu, 30 Mei 2020 | 16:37 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tatanan baru dalam kehidupan masyarakat atau era new normal menjadi tantangan tersendiri bagi para notaris. Selain perlu adaptasi, dukungan regulasi dari pemerintah juga sangat dibutuhkan.

Baca Juga: Jusuf Kalla Sebut Kenormalan Baru Sebagai Harapan

Demikian disampaikan Ketua Umum Yayasan Komunitas Cendikiawan Hukum Indonesia (YKCHI) dan Ikatan Alumni Notariat (Ikanot) Universitas Diponegoro (Undip), Otty HC Ubayani dalam keterangannya, Sabtu (30/5/2020).

Menurut Otty, saat pandemi Covid-19, pekerjaan notaris banyak menggunakan teknologi. Untuk itu ke depan dibutuhkan payung hukum.

"Jika tidak ada aturan jelas, dikhawatirkan notaris bisa terjerat kasus hukum. Padahal, sebagai pejabat umum, notaris haruslah dilindungi oleh aturan hukum," ujar Otty.

YKCHI dan Ikanot Undip mengadakan diskusi virtual bertajuk 'Menghindari Jerat Hukum Dalam Keadaan The New Normal', Jum'at (29/5/2020).

Baca Juga: Tantangan Baru Para Musisi di Era New Normal

Mantan Hakim Agung, Gayus Lumbuun menyatakan, salah satu bentuk penyesuaian yang signifikan dalam praktek pelayanan jasa notaris adalah pengakuan pengurusan dokumen secara elektronik.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Ketentuan itu menyebutkan bahwa informasi eletronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Penyesuaian lainnya yaitu suatu kegiatan yang tidak harus hadir secara fisik. "Kemajuan teknologi memungkinan pengurusan dokumen tidak harus menghadap secara fisik kepada notaris, sehingga walaupun berjarak jauh namun dapat dijamin keaslian orangnya atau merupakan suatu keadaan yang nyata atau virtual," kata Gayus yang menjadi narasumber.

Narasumber lain, Praktisi Notaris/PPAT, Udin Narsudin menguraikan aplikasi cyber notary di era digital yakni memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para notaris dalam menjalankan tugas-tugasnya sehari-hari. Misalnya seperti digitalisasi dokumen, penanda-tanganan akta secara eletronik, pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara teleconference, dan hal-hal lain sejenis.

Baca Juga: Polda Sumut Siapkan Skema Baru New Normal

"Pada dasarnya konsep cyber notary tersebut sudah pernah di perkenalkan pada tahun 1995. Namun, berhubung belum adanya fasilitasi berupa UU yang mengatur mengenai cyber notary, maka konsep cyber notary dimaksud menjadi hanya sebatas konsep saja, sehingga dalam konteks era digital 4.0 sekarang ini masih belum tersambung," jelas Udin.

Sementara itu, Pakar Hukum Telematika, Edmon Makarim memandang pentingnya revisi UU Jabatan Notaris. Poin-poinnya antara lain mempertegas kedudukan notaris sebagai jabatan umum.

Selain itu juga mengenai akta dapat dibuat baik dengan kehadiran secara fisik dan elektronik/dapat membuat akta autentik secara elektronik. Hal lainnya, notaris adalah bagian dari administrasi pemerintahan.

"Perlu ditambahkan kewenangan akses terhadap public registries yang diselenggarakan oleh administrasi pemerintahan," ungkap Edmon.

Baca Juga: Mafia Tanah Rugikan Korban Rp 85 Miliar

Pada bagian lain, Ketua Umum Ikatan Alumni Undip, Maryono mengharapkan, ada kajian dan rekomendasi penting untuk disampaikan ke pemerintah dan DPR.

"Kami berharap pemerintah bisa memberi perhatian kepada pekerjaan notaris yang selama ini telah mendukung baik dalam pembuatan akta maupun mendorong pemasukan pajak," ucap Maryono.



Sumber: BeritaSatu.com