Sidang Kasus Suap PAW

Ketua KPU: Wahyu Pernah Jabat Korwil Papua Barat

Ketua KPU: Wahyu Pernah Jabat Korwil Papua Barat
Mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan (kiri) berbincang dengan kuasa hukumnya seusai menjalani sidang dakwaan secara virtual dalam kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024 di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 28 Mei 2020. (Foto: Beritasatu Photo / Joanito De Saojoao)
Fana F Suparman / YS Kamis, 4 Juni 2020 | 18:42 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan, mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan pernah menjabat sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) Provinsi Papua Barat. Sebagai Korwil, Wahyu bertugas memudahkan kerja koordinasi dengan KPU daerah.

Hal itu disampaikan Arief saat dihadirkan sebagai saksi sidang perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR dengan terdakwa Wahyu Setiawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (4/6/2020).

Diketahui, Jaksa Penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak hanya mendakwa Wahyu menerima suap dari caleg PDIP Harun Masiku dan kader PDI Perjuangan Saeful Bahri terkait pengurusan PAW anggota DPR. Wahyu juga didakwa menerima suap dari Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat Rosa Muhammad Thamrin Payapo. Uang sebesar Rp 500 juta yang bersumber dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan itu diberikan kepada Wahyu terkait proses seleksi calon anggota KPU Papua Barat periode 2020-2025.

"Pak Wahyu dulu Korwil di Papua Barat. Selain bagian berdasarkan pembagian kerja, itu untuk memudahkan koordinasi masing-masing anggota menjadi Korwil," kata Arief dalam kesaksiannya di persidangan.

Arief mengatakan, tidak ada ketentuan khusus untuk menjadikan putra-putri daerah sebagai anggota KPU daerah. Namun, putra daerah umumnya menjadi pertimbangan dalam proses seleksi.

Arief mengakui, Wahyu senantiasa melaporkan tahapan proses seleksi KPU Papua Barat sebagai bentuk pertanggungjawaban masing-masing korwil. Saat ini, proses seleksi anggota KPU Papua Barat belum rampung hingga saat ini.

"Karena tahapan seleksi itu kan mulai dari pembentukan tim seleksi, tes tulis, wawancara, panjang. Setiap selesai ada tahapan, ada dilaporkan dalam rapat pleno," katanya.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan Jaksa dalam persidangan pekan lalu, dugaan suap Rp 500 juta ini bermula saat Rosa bertemu dengan Wahyu di ruang kerja Wahyu sekitar November 2019. Dalam pertemuan itu, Wahyu menanyakan “kesiapan” Gubernur Papua Dominggus Mandacan terkait proses seleksi calon anggota KPU Papua Barat.

"Pada saat itu, terdakwa I menyampaikan bagaimana kesiapan Pak Gubernur, ah cari-cari uang dulu, yang dipahami Rosa bahwa terdakwa I selaku anggota KPU diyakini dapat membantu dalam proses seleksi calon anggota KPU Provinsi Papua Barat karena secara umum diketahui adanya keinginan masyarakat Papua agar anggota KPU Provinsi Papua Barat yang terpilih nantinya ada yang berasal dari putra daerah asli Papua,” kata Jaksa.

Sepulangnya dari Jakarta, Rosa melaporkan hasil pertemuannya dengan Wahyu kepada Dominggus. Namun, Dominggus saat itu tidak menghiraukan soal permintaan uang. Dominggus hanya mengatakan akan melihat perkembangan proses seleksi calon anggota KPU Provinsi Papua Barat periode 2020-2025.

"Terdakwa I diyakini dapat membantu memperjuangkan calon anggota KPU Provinsi Papua Barat terpilih dengan imbalan berupa uang. Atas penyampaian tersebut Dominggus Mandacan merespons dengan mengatakan 'Nanti kita lihat perkembangan'," kata Jaksa.

Jaksa menyebutkan, proses seleksi diikuti sekitar 70 peserta seleksi termasuk sekitar 33 peserta merupakan Orang Asli Papua (OAP). Saat seleksi memasuki tahap wawancara dan tes kesehatan, sambung jaksa, ternyata hanya menyisakan delapan peserta seleksi, termasuk di antaranya tiga peserta yang merupakan putra daerah Papua yaitu Amus Atkana, Onesimus Kambu, dan Paskalis Semunya.

"Hal ini menyebabkan warga masyarakat asli Papua melakukan aksi protes (demonstrasi) di Kantor KPU Provinsi Papua Barat dengan tuntutan agar peserta seleksi yang nanti terpilih menjadi anggota KPU Provinsi Papua Barat harus ada yang berasal dari putra daerah Papua," tutur Jaksa.

Agar situasi menjadi kondusif dan Pemprov Papua Barat mengharuskan ada putra daerahnya terpilih menjadi anggota KPU Papua Barat. Dominggus kemudian mengupayakan pemberian uang ke Wahyu melalui Rosa.

Disebutkan, pada 20 Desember 2019, Rosa Muhammad Thamrin Payapo menghubungi Terdakwa I yang pada pokoknya membicarakan perkembangan situasi di Papua yang kurang kondusif terkait proses seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Papua Barat periode 2020-2025.

"Maupun arahan Dominggus Mandacan agar dari peserta seleksi yang tersisa, yaitu Amus Atkana dan Onesimus Kambu sebagai putra daerah Papua dapat dibantu dalam proses seleksi agar terpilih,” ungkap Jaksa.

Diketahui, Wahyu juga didakwa bersama mantan anggota Bawaslu yang juga Kader PDI-P Agustiani Tio Fridenila menerima suap terkait permohonan PAW PDI-P dari Riezky Aprilia sebagai anggota DPR Dapil Sumsel 1 kepada Harun Masiku.

Melalui Tio, Wahyu menerima suap secara bertahap dari kader PDI-P Harun Masiku dan Saeful Bahri dengan total Rp 600 juta. 



Sumber: Suara Pembaruan