Jaksa KPK Beberkan Peran Ali Fahmi di Proyek Bakamla Hingga Kecipratan Rp 3,5 Miliar

Jaksa KPK Beberkan Peran Ali Fahmi di Proyek Bakamla Hingga Kecipratan Rp 3,5 Miliar
Terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan dana dan penggunaan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu, 3 Juni 2020. (Foto: ANTARA FOTO / Galih Pradipta)
Fana F Suparman / EHD Senin, 8 Juni 2020 | 21:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan peran Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi yang kecipratan Rp 3,5 miliar terkait dugaan korupsi proyek pengadaan Backbone Coastal Surveillance System (BCSS) yang Terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System (BIIS) pada Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Peran Ali Fahmi yang disebut sebagai Staf Khusus (narasumber) bidang perencanaan dan keuangan yang diangkat Arie Soedewo selaku Kepala Bakamla itu terungkap dalam surat dakwaan terhadap Dirut PT CMI Teknologi (CMIT) Rahardjo Pratjihno yang dibacakan Jaksa di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (8/6/2020).

Jaksa mendakwa Rahardjo memperkaya diri sendiri dan orang lain terkait proyek BCCS di Bakamla serta merugikan keuangan negara sebesar Rp 63.829.008.006,92. Dalam korupsi proyek tersebut, Rahardjo Pratjihno didakwa memperkaya diri sendiri senilai Rp 60.329.008.006,92 dan Ali Fahmi alias Fahmi Habsy sebesar Rp 3.500.000.000.

Jaksa menyebut tindak pidana korupsi itu dilakukan Rahardjo bersama-sama Bambang Udoyo selaku Direktur Data Informasi Bakamla yang juga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bakamla, Leni Marlena selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) Bakamla dan Juli Amar Ma’ruf selaku Anggota atau Koordinator ULP Bakamla.

Jaksa menyatakan, uang Rp 3,5 miliar diberikan Rahardjo kepada Ali Fahmi melalui seorang perantara bernama Hardy Stefanus. Menurut Jaksa, uang itu merupakan realisasi komitmen fee atas diperolehnya proyek backbone di Bakamla.
"Pada akhir bulan Oktober 2016 bertempat di daerah Menteng Jakarta Pusat, Terdakwa (Rahardjo) memberikan selembar cek Bank Mandiri kepada Hardy Stefanus senilai Rp 3.500.000.000 kepada Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi sebagai realisasi komitmen fee atas diperolehnya proyek backbone di Bakamla," kata Jaksa Kresno Anto Wibowo.

Setelah menerima cek tersebut, pada 28 Oktober 2016, Hardy mencairkannya dan menukarkan dalam bentuk uang dollar Singapura sebesar Rp 3.000.000.000. Sementara sisanya tetap dalam bentuk mata uang rupiah sebagaimana arahan dari Ali Fahmi.  "Selanjutnya Hardy Stefanus menyerahkan uang yang bersumber dari Terdakwa tersebut kepada Ali Fahmi Habsyi di gerai Starbuck dekat Pekan Raya Jakarta (PRJ) Kemayoran pada saat acara pameran Indo Defence," ungkap jaksa.

Fee tersebut diberikan kepada Ali Fahmi lantaran dinilai berjasa membantu PT CMI Teknologi milik Rahardjo Pratjihno mendapatkan proyek Backbone Coastal Surveillance System di Bakamla pada tahun anggaran 2016. Ali Fahmi yang mengajak Rahardjo ke kantor Bakamla dan menemui Arief Meidyanto selaku Kepala Pengelolaan Informasi Marabahaya Laut (KPIML) Bakamla pada Maret 2016.

"Ali Fahmi memperkenalkan Terdakwa sebagai konsultan IT yang diminta untuk mengembangkan teknologi di Bakamla. Atas penyampaian tersebut Arief Meidyanto menjelaskan tentang sistem Bakamla Integrated Information System (BIIS) dan adanya keinginan untuk mengembangkan sistem teknologi BIIS. Terdakwa menyampaikan akan membawa tim teknis dari PT CMI Teknologi untuk kembali berdiskusi dengan Arief Meidyanto terkait pengembangan sistem teknologi BIIS di Bakamla," beber Jaksa.

Sepekan kemudian, kata Jaksa, Rahardjo beserta stafnya dari PT CMI Teknologi kembali datang ke kantor Bakamla menemui Arief dalam rangka pembahasan lebih detail tentang rencana pengembangan sistem BIIS yang dimiliki Bakamla.
Pada pertemuan itu Arief memperkenalkan Rahardjo dengan Arie Soedewo yang menjabat selaku Kabakamla.

"Terdakwa mengusulkan kepada Arie Soedewo dan Arief Meidyanto agar Bakamla mempunyai jaringan backbone sendiri (independen) yang terhubung dengan satelit dalam upaya pengawasan keamanan laut atau Backbone Surveillance yang terintegrasi dengan BIIS," tutur Jaksa.

April 2016, Arie Soedewo di ruang rapat Kabakamla memerintahkan kepada setiap unit kerja agar mengusulkan kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) pada usulan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Bakamla Tahun Anggaran (TA) 2016. Hal ini lantaran adanya rencana penambahan anggaran untuk Bakamla.

"Arie Soedewo juga mengarahkan Arief Meidyanto agar dalam penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pembuatan RKA-K/L dapat berkonsultasi dengan Terdakwa (Rahardjo) yang pada saat itu sedang berada di Bakamla," kata Jaksa.

Menindaklanjuti arahan Arie Soedewo, sebulan kemudian atau Mei 2016 bertempat di Cafe Ajag Ijig, Jakarta Pusat, Rahardjo bertemu dengan Arief Meidyanto membicarakan teknis usulan anggaran pengadaan Backbone.

Selanjutnya disepakati, Rahardjo akan menyusun spesifikasi teknis yang dibutuhkan masing-masing stasiun Bakamla di daerah yang akan diintegrasikan melalui jaringan Backbone beserta rencana anggarannya (RAB).

"Spesifikasi teknis dan RAB tersebut kemudian Terdakwa kirimkan melalui email kepada Arief Meidyanto pada tanggal 2 Mei 2016 yang berisi lampiran KAK BIIS 2016 dan RAB BIIS 2016 dan dilanjutkan dengan email pada tanggal 3 Mei 2016 berisi lampiran KAK-BACKBONE-BCSS.docx. dan satu file dalam bentuk pdf berjudul 'Biaya.pdf' berupa perkiraan biaya sekitar Rp350 miliar.

Terdakwa juga meminta Arief Meidyanto agar memasukkan judul programnya dengan nama Backbone Coastal Surveillance System (BCSS) sesuai arahan dari Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi yang sebelumnya telah berkoordinasi dengan Terdakwa," papar Jaksa.

File atau data yang diterima melalui rmail itu menjadi dasar bagi Arief Meidyanto untuk menyusun KAK dan RAB dengan perkiraan anggaran sebesar Rp 315,113 miliar untuk usulan pengadaan BCSS Bakamla pada RKA-K/L APBN-P TA 2016. Usulan tersebut selanjutnya diajukan secara hirarkis (berjenjang) kepada Arie Soedewo sebagai usulan penambahan anggaran Bakamla pada APBN-P TA 2016. Dalam proses pengusulan anggaran Bakamla tersebut, Ali Fahmi ditugaskan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Direktorat Jenderal Anggaran dan Kementerian Keuangan sebelum pembahasan anggaran di Komisi I DPR. Saat proses pengusulan anggaran berjalan, Rahardjo bertemu kembali dengan Ali Fahmi pada Juni 2016 di restoran Sate Senayan, Jakarta Pusat. "Membicarakan komitmen fee yang akan disiapkan Terdakwa terkait proyek Backbone yang sedang diusulkan," kata Jaksa.

Setelah dilakukan pembahasan dengan DPR, anggaran paket pengadaan BCSS itu berhasil ditampung dalam APBN-P TA 2016 dengan pagu anggaran senilai Rp 400 miliar. Namun anggaran belum bisa digunakan karena membutuhkan persetujuan lebih lanjut atau istilahnya masih ditandai bintang.

Dalam rangka melaksanakan lelang pengadaan paket pekerjaan (proyek) yang terdapat pada APBN-P TA 2016, Arie Sudewo selaku Kabakamla menunjuk dan menetapkan tim kelompok kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang diketuai oleh Leni Marlena.

Setelah ditunjuk menjadi Ketua ULP, sambung Jaksa, Leni dipanggil oleh Ali Fahmi di ruang Kabakamla dan disampaikan mengenai pengadaan barang di Bakamla termasuk backbone nantinya akan dibantu oleh Juli Amar Ma'ruf yang sebenarnya menjadi koordinator untuk pengadaan yang berada di Deputi Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis. Namun dia diminta membantu mengkoordinasikan pengadaan BCSS yang ada pada Deputi Informasi, Hukum dan Kerjasama Bakamla. 

Pada Juni 2016, kata Jaksa, Rahardjo diperkenalkan dengan Juli Amar Ma'ruf melalui perantara Hardy Stefanus yang disebut sebagai relasi dari Ali Fahmi dan memberikan nomor telepon Juli Amar Ma'ruf kepada Rahardjo.

Hardy Stefanus juga memberitahukan kepada Juli Amar Ma'ruf bahwa Rahardjo merupakan teman dari Ali Fahmi yang telah di-plot atau diarahkan untuk mengerjakan proyek pengadaan backbone di Bakamla.

Pada Juli 2016, ujar Jaksa, Rahardjo kembali bertemu dengan Arie Soedewo dan Arief Meidyanto di ruangan serbaguna kantor Bakamla untuk memaparkan mengenai rencana (design) pekerjaan BCSS Bakamla. Hasil paparan tersebut, ungkap Jaksa, Arie Soedewo mengatakan bahwa PT CMI Teknologi sebenarnya dapat ditunjuk langsung dalam lelang pengadaan backbone karena barang yang diadakan unik dan memiliki nilai lokal yang tinggi.

Lebih lanjut dikatakan Jaksa, Rahardjo kemudian mempersiapkan perusahaan lain yang akan mendampingi PT
CMI Teknologi dalam rangka mengikuti pelelangan pengadaan BCSS di Bakamla, yaitu PT Kaesa Indah Sejahtera dan PT Catudaya Data Prakasa. Selain itu Rahardjo meminta bantuan Fachrulan Amir yang merupakan konsultan dari PT CSE Aviation untuk bekerjasama dengan PT CMI Teknologi dalam mengurus asuransi jaminan penawaran kepada PT CMI Teknologi maupun kepada PT PT Catudaya Data Prakasa serta PT Kaesa Indah Sejahtera selaku pendamping lelang.

Selanjutnya, pada tanggal 16 Agustus 2016, Leni Marlena mengumumkan lelang pengadaan “BCSS yang terintegrasi dengan BIIS” secara elektronik melalui alamat website lpse.BAKAMLA.go.id dengan pagu anggaran sebesar Rp 400 miliar. Oleh karena belum adanya RUP sebagai pedoman lelang, kata Jaksa, Leni Marlena kemudian menetapkan sistem pemilihan penyedia barang/jasa yang dipergunakan adalah pelelangan umum dengan metode pascakualifikasi sistem gugur satu sampul.

"Karena menganggap jenis pekerjaan ini tergolong sederhana sebagaimana usulan dari Juli Amar Ma'ruf, padahal pengadaan backbone tersebut termasuk jenis pekerjaan kompleks yang seharusnya menggunakan pelelangan umum dengan metode penilaian prakualifikasi," kata jaksa.

Dalam lelang pengadaan backbone tersebut, kata Jaksa, Leni dan Juli serta anggota tim ULP berpedoman pada HPS dengan nilai Rp 399.805.206.746. Namun, nilai HPS itu belum ditetapkan PPK karena Bambang Udoyo baru ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

"Bambang Udoyo selaku PPK baru menandatangani dokumen spesifikasi teknis dan HPS (tanpa tanggal) pada bulan September 2016 atau setelah proses lelang pengadaan sudah berjalan. Dokumen spesifikasi teknis dan HPS tersebut disusun ulang oleh Juli Amar Ma'ruf berdasarkan konsep (draft) yang dibuat Arief Meidyanto yang mendapatkan KAK, spesifikasi teknis serta RAB dari PT CMI Teknologi (perusahaan milik Terdakwa) sebagai salah satu peserta lelang," ujar Jaksa.

Pada Oktober 2016, kata Jaksa, Kementerian Keuangan menyetujui anggaran untuk pengadaan “BCSS yang terintegrasi dengan BIIS” di Bakamla hanya sebesar Rp 170.579.594.000 sebagaimana tertuang dalam DIPA Revisi APBN-P TA 2016. Oleh karena anggaran yang disetujui kurang dari nilai HPS pengadaan, maka seharusnya lelang dibatalkan dan melakukan lelang ulang.

"Namun Leni Marlena dan Juli Amar Ma'aruf tidak membatalkan lelang tersebut, tetapi bersama dengan Bambang Udoyo justru melakukan pertemuan Design Review Meeting (DRM) dengan PT CMI Teknologi terkait adanya pengurangan anggaran yang ditetapkan Kementerian Keuangan dalam pengadaan backbone," tutur Jaksa.

Rahardjo selaku Direktur Utama PT CMI Teknologi bersama dengan Bambang Udoyo selaku PPK Bakamla kemudian menandatangani surat perjanjian (kontrak) pengadaan Backbone Coastal Surveillance System yang terintegrasi dengan Bakamla Integrated Information System senilai Rp 170.579.594.000 pada tanggal 18 Oktober 2016.

"Nilai pekerjaan yang tertuang dalam kontrak tersebut berbeda dengan nilai HPS dan rancangan kontrak yang tertuang dalam dokumen pengadaan," ujar Jaksa.

Dalam melaksanakan pekerjaan pengadaan “BCSS yang terintegrasi dengan BIIS” TA 2016 di Bakamla tersebut, Rahardjo melalui perusahaan miliknya yakni PT CMI Teknologi melakukan subkon dan pembelian sejumlah barang yang termasuk pekerjaan utama, dengan 11 perusahaan.

Sebagaimana yang tercantum dalam kontrak, jangka waktu PT CMI Teknologi melaksanakan pekerjaan pengadaan BCSS yang terintegrasi dengan BIIS tersebut pada tanggal 31 Desember 2016. Namun dalam pelaksanaannya Rahardjo tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut. "Bahkan ada sejumlah alat yang baru dapat dikirim dan dilakukan instalasi pada pertengahan tahun 2017," ungkap Jaksa.

Meski demikian, berdasarkan berita hasil pemeriksaan atau penerimaan pekerjaan yang ditandatangani oleh Rahardjo selaku Direktur Utama PT CMI Teknologi dan tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Bakamla, dinyatakan bahwa pekerjaan dapat diterima oleh PPHP dengan progress sebesar 81,25% untuk dilakukan pembayaran kepada PT CMI Teknologi.

"Padahal tim PPHP tidak pernah melakukan pengecekan di lapangan atas kesesuaian jumlah barang (alat) yang telah diadakan, namun hanya berdasarkan dokumen laporan dari PT CMI Teknologi," ucap Jaksa.

Ada pun total pembayaran yang telah dilakukan Bakamla kepada PT CMI Teknologi untuk pekerjaan pengadaan backbone setelah dipotong PPN adalah sebesar Rp 134.416.720.073. Dari jumlah tersebut kemudian ditransfer secara bertahap ke rekening BNI milik PT CMIT. Dari pencairan uang yang diterima oleh PT CMI Teknologi itu, ternyata yang digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan pekerjaan hanya sebesar Rp 70.587.712.066,08 sehingga terdapat selisih sebesar Rp 63.829.008.006,92 yang merupakan keuntungan dari pengadaan backbone di Bakamla. Nilai keuntungan tersebut dikurangi dengan pemberian kepada Ali Fahmi sebesar Rp 3.500.000.000.

"Adapun nilai keuntungan tersebut dikurangi dengan pemberian kepada Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi sebesar
Rp 3.500.000.000," ungkap jaksa.

Atas perbuatan tersebut, Rahardjo didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) dan atau Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ali Fahmi yang juga mantan politikus PDIP kerap disebut dalam berbagai persidangan perkara dugaan korupsi penganggaran dan pengadaan proyek Bakamla. Bahkan, Ali Fahmi disebut sebagai inisiator kasus korupsi ini.

Dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Jakarta beberapa waktu lalu, Dirut PT Merial Esa Fahmi Darmawansyah mengakui pernah memberikan kepada Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi. Uang tersebut diduga telah disalurkan Ali Fahmi kepada sejumlah anggota DPR untuk meloloskan anggaran proyek Bakamla ini.‎ Namun, sejak kasus ini mencuat, Ali Fahmi seolah 'menghilang'. Pencarian yang dilakukan KPK sejauh ini belum menunjukkan hasil.

 



Sumber: BeritaSatu.com