Uji Materi UU Penyiaran untuk Hasilkan Konten Berkualitas di Internet

Uji Materi UU Penyiaran untuk Hasilkan Konten Berkualitas di Internet
Ilustrasi dunia digital. (Foto: Antara)
Yuliantino Situmorang / YS Selasa, 9 Juni 2020 | 15:30 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi dilayangkan untuk menciptakan landasan hukum bagi tayangan video berbasis internet baik lokal maupun asing.
Diharapkan, jika uji materi yang diajukan stasiun televisi RCTI dan iNews itu dikabulkan, isi tayangan video berbasis internet dapat lebih berkualitas, tersaring dari konten kekerasan, pornografi, maupun pertentangan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), sehingga setiap konten yang disiarkan dapat dipertanggungjawabkan.

"Jika dikabulkan, diharapkan kualitas isi siaran video berbasis internet dapat dihindarkan dari pornografi, kekerasan serta kebohongan, kebencian, termasuk fitnah, hoax, dan sejenisnya, yang tidak sesuai dengan kultur bangsa Indonesia yang sesungguhnya dan bahkan berbahaya bagi kesatuan NKRI,” kata Corporate Legal Director MNC Group Christoporus Taufik dalam keterangan tertulisnya yang diterima SP di Jakarta, Selasa (9/6/2020)

Dikatakan, dari sisi landasan hukum, UU Penyiaran Pasal 1 ayat 2 menyebutkan, penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

"Dengan tegas disebutkan bahwa penyiaran adalah yang menggunakan spektrum frekuensi radio, sedangkan tayangan video berbasis internet, seperti OTT, media sosial, dan lainnya, juga menggunakan spektrum frekuensi radio," jelasnya.

Chris menjelaskan, tayangan lewat mobile juga menggunakan spektrum frekuensi radio, di mana tayangan lewat wi-fi juga menggunakan spektrum frekuensi radio di 2,4GHz.

"UU 32 Tahun 2002 dapat dipergunakan sebagai pijakan untuk mengatur tayangan video berbasis internet. Tanpa ada spektrum frekuensi radio, semua tayangan video berbasis internet tidak dapat ditransmisikan, sehingga tidak dapat ditonton," tegasnya.

Dalam penjelasan UU Penyiaran, maksud dan tujuannya mencakup pengaturan teknologi digital dan internet sebagaimana dengan tegas ditulis di butir empat yaitu, mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus lain dalam penyelenggaraan siaran.

Sebagai informasi, isi siaran yang dilarang adalah, bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong, menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, atau mempertentangkan SARA. Lalu, isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.



Sumber: Suara Pembaruan