Pemerintah Harapkan MA Bisa Lakukan Peradilan Cepat Terkait Pilkada

Pemerintah Harapkan MA Bisa Lakukan Peradilan Cepat Terkait Pilkada
Ilustrasi pengadilan (Foto: Istimewa)
Robertus Wardy / YUD Kamis, 11 Juni 2020 | 11:31 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah berharap Mahkamah Agung (MA) bisa melaksanakan peradilan cepat dan murah terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Hal itu untuk memberi kepastian hukum terkait hal-hal yang menyangkut Pilkada. Apalagi waktu yang disediakan Undang-Undang (UU) untuk menyelesaikan persoalan hukum terkait Pilkada sangat singkat.

"Kita mendiskusikan tentang proses peradilan yang cepat, murah dan sederhana. Itu prinsip peradilan," kata Menko Polhukam Mahfud MD usai bertemua Ketua MA dan jajarannya di Jakarta, Rabu (10/6/2020) malam.

Mahfud didampingi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, dan Ketua DKPP Muhammad.

Mahfud menjelaskan kewenangan MA adalah mengadili sengketa-sengketa Polkada di luar sengketa hasil Pilkada. Misalnya sengketa tentang keabsahan ijazah, terkait orang memenuhi syarat sebagai peserta atau tidak, dan masalah-masalah lainnya.

"Kita minta agar secepat mungkin MA menyelenggarakan atau melaksanakan sidang-sidang jika ada sengketa di dalam pelaksanaan Pilkada, di luar sengketa hasilnya," jelas Mahfud.

Dari hasil pertemuan, lanjut Mahfud, MA sedang menyiapkan jadwal (schedule) untuk menentukan kapan sengketa masuk, kapan diputus di Pengadilan Tinggi, dan kapan masuk MA. Semuanya nanti akan disesuaikan dengan apa yang dimungkinkan oleh UU.
"Ini yang terkait sengketa persyaratan. Itu bisa dilaksanakan oleh MA dalam waktu cepat," tegas Mahfud.



Sumber: BeritaSatu.com