Dewan Pers Ingatkan Substansi RUU Ciptaker Tidak Ganggu Prinsip Kebebasan Pers
INDEX

BISNIS-27 545.471 (-7.6)   |   COMPOSITE 6413.89 (-106.77)   |   DBX 1221.71 (-6.51)   |   I-GRADE 188.988 (-3.35)   |   IDX30 542.994 (-9.18)   |   IDX80 145.925 (-3.17)   |   IDXBUMN20 438.706 (-13.3)   |   IDXESGL 150.111 (-3.04)   |   IDXG30 148.081 (-3.15)   |   IDXHIDIV20 477.43 (-7.88)   |   IDXQ30 153.853 (-2.35)   |   IDXSMC-COM 293.749 (-6.8)   |   IDXSMC-LIQ 373.577 (-15.72)   |   IDXV30 149.364 (-4.83)   |   INFOBANK15 1084.54 (-8.19)   |   Investor33 464.502 (-6.89)   |   ISSI 189.074 (-4.16)   |   JII 668.709 (-17.74)   |   JII70 233.837 (-6.47)   |   KOMPAS100 1296.34 (-25.94)   |   LQ45 1011.21 (-19.63)   |   MBX 1772.39 (-32.57)   |   MNC36 342.942 (-5.12)   |   PEFINDO25 336.865 (-11.6)   |   SMInfra18 332.042 (-9.57)   |   SRI-KEHATI 396.816 (-5.25)   |  

Dewan Pers Ingatkan Substansi RUU Ciptaker Tidak Ganggu Prinsip Kebebasan Pers

Kamis, 11 Juni 2020 | 15:10 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Pada prinsipnya, Dewan Pers mendukung pembahasan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang sedang berlangsung diantara Pemerintah dan DPR, dalam konteks mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun menolak jika substansinya mengganggu prinsip kebebasan pers di Indonesia.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Agung Dharmajaya, dalam rapat dengar pendapat virtual dengan Panja RUU Ciptaker di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Kamis (11/6/2020).

"Pada prinsipnya kami mendukung. Karena bagaimanapun dalam hal ini konsep pemerintah adalah bagaimana agar mendorong investasi dan hal-hal lain lebih baik," kata Agung.

Namun, Dewan Pers memberikan catatan terkait dua pasal yang memang bersinggungan dengan kehidupan pers. Disebutkannya pasal 18 dan 87 di RUU Ciptaker yang menyinggung soal pers, namun sebenarnya sudah terakomodasi di dalam UU Pers. Dewan Pers juga menolak jika RUU Ciptaker mengatur soal sanksi denda uang kepada institusi pers.

Kata Agung, salah satu yang disayangkan pihaknya sejak awal adalah Pemerintah tidak pernah melibatkan Pers dalam pembahasan RUU Ciptaker. Jika sejak awal RUU itu memang berniat mengatur hal mengenai pers, seharusnya akademisi maupun wartawan dilibatkan untuk mendapatkan masukan.

"Karena kami yang mengalami, kami yang merasakan. Kami yang tahu betul. Sehingga nanti ketika RUU ini diaplikasikan menjadi UU, menjadi sebuah gambaran yang representatif," kata dia.

Yang jelas, berdasarkan kajian pihaknya, Dewan Pers akan menolak jika di RUU Ciptaker memuat ketentuan tentang kemerdekaan pers yang sudah diatur dalam UU 40/1999 tentang pers.

"UU Pers harus diutamakan dan didahulukan dibanding UU yang lain," ungkapnya.

Pernyataan ini memancing sejumlah tanggapan dari anggota Baleg DPR. Mayoritas mendukung sikap Dewan Pers dan berjanji akan menghapus pasal yang dianggap mengganggu kebebasan pers dan memberatkan seperti aturan mengenai sanksi.

"Kita harapkan bahwa pers adalah pers yang mandiri, yang kuat sebagai pengontrol kebijakan dan penyedia informasi bagi rakyat Indonesia. Oleh karenanya, kami dukung penuh, dimana dalam konteks ada ketentuan terdapat di RUU yang melemahkan pers itu sendiri, kami siap mendrop," kata John Kennedy Azis dari Fraksi Golkar.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Said Didu Belum Jadi Tersangka

Sebelumnya beredar surat Dittipidsiber bareskrim yang isinya akan melakukan serangkaian gelar perkara peningkatan status tersangka dan memeriksa Said Didu.

NASIONAL | 11 Juni 2020

Wapres Minta Lingkungan Sekolah Berasrama Bebas Covid-19

Menurut Wapres, pendidikan dengan sistem asrama memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem non asrama, sehingga penanganannya pun berbeda.

NASIONAL | 11 Juni 2020

Pasien Covid-19 Dirawat di RSU Bengkulu Tinggal 6 Orang

Sedangkan total jumlah rapid test di Bengkulu sebanyak 10.514. Dari jumlah tersebut, 10.343 tidak reaktif dan sebanyak 171 reaktif.

NASIONAL | 10 Juni 2020

Dinsos Banten: Pungli Bansos Covid-19 Harus Diberantas

“Jangan sampai malah masyarakat terbebani dengan adanya pungli. Kalau ada pungli segera laporkan," tegas Nurhana.

NASIONAL | 11 Juni 2020

Covid-19, Pemkot Yogya Tracing Klaster Pedagang Ikan

"Hari ini tracing masih berjalan di sejumlah pasar yang ditunjuk pasien positif dari Gunungkidul," kata Hereo.

NASIONAL | 11 Juni 2020

Pemprov Sumut Terapkan New Normal Sesuai Arahan Presiden Jokowi

New normal rencananya mulai dilaksanakan di Sumut pada awal bulan Juli 2020 mendatang.

NASIONAL | 11 Juni 2020

Kemag Akan Evaluasi Pelaksanaan Salat Jumat Selama Pandemi Covid-19

Kementerian Agama memerintahkan para penghulu yang ada di kantor-kantor urusan agama (KUA) untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Salat Jumat.

NASIONAL | 11 Juni 2020

Tim Surveillance Kota Palu Tracing 159 OTG, Sebagian Reaktif Covid-19

Saat ini pondok perawatan Wisma Haji Kota Palu telah menampung 34 orang warga dengan status OTG.

NASIONAL | 11 Juni 2020

Polisi Bekuk Tersangka Pengiriman ABK yang Lompat ke Laut

Tersangka kasus ABK berinisial SD di rumahnya yang beralamat di Cileungsi, Bogor, Jawa Barat dini hari tadi.

NASIONAL | 11 Juni 2020

Pelindo 1 Deklarasi Kampung Ramah Anak di Belawan

Lurah Belawan Bahari, Sonang Siang menjelaskan bahwa pengembangan kampung ini menjadi kampung wisata disambut baik oleh masyarakat.

NASIONAL | 11 Juni 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS