Dewan Pers Ingatkan Substansi RUU Ciptaker Tidak Ganggu Prinsip Kebebasan Pers

Dewan Pers Ingatkan Substansi RUU Ciptaker Tidak Ganggu Prinsip Kebebasan Pers
Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Agung Dharmajaya. (Foto: istimewa)
Markus Junianto Sihaloho / CAH Kamis, 11 Juni 2020 | 15:10 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pada prinsipnya, Dewan Pers mendukung pembahasan RUU Cipta Kerja (Ciptaker) yang sedang berlangsung diantara Pemerintah dan DPR, dalam konteks mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun menolak jika substansinya mengganggu prinsip kebebasan pers di Indonesia.

Hal itu disampaikan Ketua Komisi Hukum Dewan Pers, Agung Dharmajaya, dalam rapat dengar pendapat virtual dengan Panja RUU Ciptaker di Badan Legislasi (Baleg) DPR, Kamis (11/6/2020).

"Pada prinsipnya kami mendukung. Karena bagaimanapun dalam hal ini konsep pemerintah adalah bagaimana agar mendorong investasi dan hal-hal lain lebih baik," kata Agung.

Baca Juga: Pasal soal Pers di RUU Cipta Kerja Diusulkan untuk Dihapus

Namun, Dewan Pers memberikan catatan terkait dua pasal yang memang bersinggungan dengan kehidupan pers. Disebutkannya pasal 18 dan 87 di RUU Ciptaker yang menyinggung soal pers, namun sebenarnya sudah terakomodasi di dalam UU Pers. Dewan Pers juga menolak jika RUU Ciptaker mengatur soal sanksi denda uang kepada institusi pers.

Kata Agung, salah satu yang disayangkan pihaknya sejak awal adalah Pemerintah tidak pernah melibatkan Pers dalam pembahasan RUU Ciptaker. Jika sejak awal RUU itu memang berniat mengatur hal mengenai pers, seharusnya akademisi maupun wartawan dilibatkan untuk mendapatkan masukan.

"Karena kami yang mengalami, kami yang merasakan. Kami yang tahu betul. Sehingga nanti ketika RUU ini diaplikasikan menjadi UU, menjadi sebuah gambaran yang representatif," kata dia.

Baca Juga: RUU Ciptaker Pintu Peluang Lapangan Kerja Milenial

Yang jelas, berdasarkan kajian pihaknya, Dewan Pers akan menolak jika di RUU Ciptaker memuat ketentuan tentang kemerdekaan pers yang sudah diatur dalam UU 40/1999 tentang pers.

"UU Pers harus diutamakan dan didahulukan dibanding UU yang lain," ungkapnya.

Pernyataan ini memancing sejumlah tanggapan dari anggota Baleg DPR. Mayoritas mendukung sikap Dewan Pers dan berjanji akan menghapus pasal yang dianggap mengganggu kebebasan pers dan memberatkan seperti aturan mengenai sanksi.

"Kita harapkan bahwa pers adalah pers yang mandiri, yang kuat sebagai pengontrol kebijakan dan penyedia informasi bagi rakyat Indonesia. Oleh karenanya, kami dukung penuh, dimana dalam konteks ada ketentuan terdapat di RUU yang melemahkan pers itu sendiri, kami siap mendrop," kata John Kennedy Azis dari Fraksi Golkar.



Sumber: BeritaSatu.com