Wali Kota Medan Dihukum 6 Tahun Penjara

Wali Kota Medan Dihukum 6 Tahun Penjara
Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin (tengah) mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/10/2019). KPK menahan Tengku Dzulmi Eldin karena terlibat dalam kasus dugaan penerimaan suap proyek dan jabatan oleh Wali Kota Medan 2014-2015 dan 2016-2021 serta menyita barang bukti uang sebesar Rp 200 juta. (Foto: ANTARA FOTO / M Risyal Hidayat)
Fana Suparman / YUD Kamis, 11 Juni 2020 | 16:33 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan menjatuhkan hukuman 6 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan terhadap Wali Kota nonaktif Medan, Tengku Dzulmi Eldin. Majelis Hakim menyatakan Dzulmi terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap secara bersama-sama dan berlanjut terkait proyek dan jabatan di lingkungan pemerintahan Kota Medan tahun anggaran 2019.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Dzulmi Eldin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Ketua Majelis Hakim Abdul Azis saat membacakan amar putusan terhadap Dzulmi Eldin, Kamis (11/6/2020).

Tak hanya pidana penjara dan denda, Majelis Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan terhadap Dzulmi Eldin berupa pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah menjalani pidana pokok.

Hukuman terhadap Dzulmi Eldin ini lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut KPK. Sebelumnya, Jaksa menuntut agar Dzulmi Eldin dihukum 7 tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan. Dalam menjatuhkan hukuman ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sejumlah hal. Untuk hal yang memberatkan, Majelis Hakim menilai perbuatan Dzulmi Eldin tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintah yang bebas dari korupsi.

Dzulmi Eldin juga tidak menunjukkan keteladannya sebagai pegawai negeri serta telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukannya. Sementara untuk hal yang meringankan, Majelis Hakim menilai Dzulmi Eldin berlaku sopan di persidangan dan memiliki tanggungan keluarga.

Atas vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut KPK maupun Dzulmi Eldin dan tim kuasa hukumnya memilih pikir-pikir.
Diketahui, Dzulmi didakwa bersama Samsul Fitri selaku Kepala Sub Bagian (Kasubag) Protokol Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Medan menerima suap sebesar Rp 2,155 miliar dengan maksud agar tetap mempertahankan para kepala OPD/pejabat eselon II lainnya dalam jabatannya masing-masing di Pemkot Medan.

Eldin juga memerintahkan Samsul Fitri yang juga orang kepercayaannya untuk meminta uang kepada Kepala OPD di lingkungan Pemko Medan untuk membayar operasional kegiatannya antara lain dana keberangkatan kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya dana untuk perjalanan selama menghadiri undangan acara "Program Sister City" di Kota Ichikawa, Jepang, 15 - 18 Juli 2019. Dalam kunjungan itu, Eldin membawa Samsul Fitri beserta keluarganya yang tidak berkepentingan, seperti istri dan anaknya, serta memperpanjang waktu kunjungan itu selama tiga hari.



Sumber: BeritaSatu.com