Ansy Lema Pertanyakan Kelanjutan Kasus Korupsi Bawang Merah di Malaka

Ansy Lema Pertanyakan Kelanjutan Kasus Korupsi Bawang Merah di Malaka
Ansy Lema (Foto: Istimewa)
Alexander Madji / AMA Jumat, 12 Juni 2020 | 14:58 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota  Komisi IV DPR dari Fraksi PDI Perjuangan asal Nusa Tenggara Timur (NTT), Yohanis Fransiskus Lema atau yang akrab disapa Ansy Lema mempertanyakan kelanjutan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan bibit bawang merah di Kabupaten Malaka, NTT, pada 2018. Ia mendesak aparat penegak hukum untuk menyelesaikan kasus ini dengan tuntas.

"Saya bertanya karena hingga saat ini belum ada kelanjutan dan kejelasan yang pasti tentang pengungkapan skandal kasus korupsi proyek pengadaan bibit bawang merah tahun anggaran 2018 sebesar Rp 4,9 miliar dari total nilai proyek sebesar Rp 10,8 miliar. Ini pencurian uang rakyat. Untuk kabupaten kecil seperti Malaka, ini angka fantastis. Tidak heran rakyat Malaka sudah lama menunggu jawaban atas kasus pengadaan bibit bawang merah tersebut," ujar Ansy Lema dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (12/6/2020).

Polda NTT telah menetapkan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Malaka Yustinus Nahak serta delapan pihak lainnya sebagai tersangka dalam kasus ini. Tiga berkas perkara sudah dilimpahkan ke pihak penuntut Kejaksaan Tinggi NTT pada Selasa 21 April 2020. Pihak kejaksaan telah merespon dengan mengembalikan berkas tersebut ke Polda untuk dilengkapi. Namun, sampai saat ini belum ada kejelasan informasi dari Polda terkait materi apa yang harus dilengkapi oleh para penyelidik.

“Siapa pun pelakunya harus diusut tuntas. Transparansi, ketegasan, dan komitmen aparat hukum demi rasa keadlilan itu penting untuk mencegah moral hazard berupa praktik makelar kasus atau menghindari adanya bentuk pemerasan oleh oknum-oknum penegak hukum terhadap pihak-pihak yang sedang diperiksa demi menghentikan penanganan suatu kasus korupsi,” tambah Ansy.

Mantan aktivis mahasiswa 1998 itu menjelaskan, korupsi bawang merah termasuk korupsi pangan yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Kemiskinan di NTT hingga kini adalah kemiskinan petani. Petani harus diberikan bantuan untuk membuka lahan kering, diberikan bibit, dan mendapat pendampingan untuk pembukaan lahan. Bantuan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan para petani justru dikorupsi. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, petani Malaka yang djerat kemiskinan harus menanggung akibat dari mafia pangan yang bersembunyi di balik bantuan bibit bawang.

“Bantuan bibit yang seharusnya digunakan untuk kepentingan banyak orang dicuri oleh eksekutif pemerintah daerah dan bekerja sama dengan pengusaha. Mereka berpesta pora di balik penderitaan rakyat dan petani. Karena itu, penindakan kasus korupsi bawang di Malaka adalah indikator untuk menilai sejauh mana keberpihakan aparat penegakan hukum terhadap keadilan dan kepentingan masyarakat kecil,” tegas Ansy Lema.

Proyek pengadaan bibit bawang merah merupakan program unggulan di bawah rentang kendali kebijakan Bupati Malaka Stefanus Bria Seran sejak 2015. Pembahasan anggaran pasti melibatkan DPRD Kabupaten Malaka. Aparat hukum harus berani menyelidiki dan mendalami pola relasi kekuasaan dan kewenangan eksekutif dan legislatif atas kasus ini. "Jangan sampai terjadi makelar kasus yang mengakibatkan tertutupnya pengungkapan aktor-aktor utama korupsi bawang merah," tutupnya.



Sumber: BeritaSatu.com