Penggugat Yakin MK Putuskan Tidak Menerima Uji Materi Perppu Covid-19

Penggugat Yakin MK Putuskan Tidak Menerima Uji Materi Perppu Covid-19
Ilustrasi (Foto: Istimewa)
Fana Suparman / WBP Selasa, 23 Juni 2020 | 12:59 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan menggelar sidang pembacaan putusan permohonan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 terkait tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Disease 2019 (Covid-19) pada Selasa (23/6/2020).

Uji materi ini diajukan oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, KEMAKI, LP3HI dan PEKA dengan nomor perkara 24/PUU-XVIII/2020 serta diajukan Din Syamsuddin, Amien Rais dan Sri Edi Swasono dengan nomor 23/PUU-XVIII/2020.

Baca juga: Yasonna Pastikan Hadiri Sidang Uji Materi Perppu Covid-19 di MK

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman meyakini MK akan memutus tidak menerima judicial review (JR) yang diajukan pihaknya. Hal ini lantaran perppu yang digugat itu sudah disahkan menjadi UU Nomor 2 tahun 2020. Dengan demikian, obyek gugatan terhadap perppu telah hilang. "Saya yakin putusan (MK) berisi tidak diterima karena obyeknya sudah hilang," kata Boyamin saat dikonfirmasi, Selasa (23/6/2020).

Meski demikian, Boyamin memastikan pihaknya akan tetap menghadiri sidang putusan. Boyamin menyatakan, pihaknya akan diwakili oleh tim kuasa hukum. "Aku di Solo, diwakili lawyer," katanya.

Boyamin sebelumnya mengaku sudah mengantisipasi disahkannya Perppu Covid-19 menjadi UU. Untuk itu, MAKI telah mengajukan gugatan uji materi UU nomor 2 tahun 2020. Bahkan, kata Boyamin, sidang pendahuluan uji materi UU tersebut sudah berjalan.
"Sudah sidang pendahuluan," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono menyatakan, sidang putusan permohonan uji materi Perppu Corona digelar pada pukul 10.00 WIB. "Sidang putusan Perppu Covid-19 direncanakan pukul 10.00 WIB," kata, Fajar Laksono dikonfirmasi.

Fajar menuturkan, sidang putusan gugatan Perppu Covid-19 juga disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube Mahkamah Konstitusi RI. Masyarakat dapat melihat secara rinci soal putusan tersebut. "Streaming Youtube, Iya," jelas Fajar.

Perppu 1/2020 ini digugat oleh mantan Ketua MPR Amien Rais, eks Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin, dan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasono. Perppu corona ini juga digugat oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, KEMAKI, LP3HI dan PEKA. Namun dalam perjalanannya, Perppu 1/2020 yang mengatur soal penanganan Covid-19 telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.



Sumber: BeritaSatu.com