Sudah Menjadi UU, MK Tidak Menerima Gugatan Perppu Covid-19

Sudah Menjadi UU, MK Tidak Menerima Gugatan Perppu Covid-19
Ilustrasi Mahkamah Konstitusi. (Foto: Antara)
Fana Suparman / WBP Selasa, 23 Juni 2020 | 13:32 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan tidak menerima gugatan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Permohonan gugatan judicial review (JR) itu sebelumnya diajukan oleh mantan Ketua MPR Amien Rais, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sirajuddin (Din) Syamsuddin, dan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasono dengan perkara nomor 23/PUU-XVIII/2020. Gugatan atas Perppu itu juga diajukan Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, KEMAKI, LP3HI, dan PEKA dengan perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020.

"Amar putusan mengadili menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim konstitusi," kata Ketua MK, Anwar Usman membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (23/6/2020).

Baca juga: Penggugat Yakin MK Putuskan Tidak Menerima Uji Materi Perppu Covid-19

Anwar menyatakan, permohonan gugatan Perppu Covid-19 telah kehilangan objek. Hal ini lantaran Perppu Nomor 1/2020 telah disahkan menjadi Undan-Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020. "Para pemohon kehilangan objek permohonan, para pemohon dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi," kata Anwar.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Aswanto menyatakan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly yang hadir dalam persidangan uji materi beberapa waktu lalu, menyebut Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia pada 18 Mei 2020 telah menerima permohonan pengundangan yang diajukan pihaknya. Atas dasar itu, Mahkamah Konstitusi meyakini Perppu Nomor 1 Tahun 2020 telah menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Lantaran telah sah menjadi Undang-Undang, maka Perppu 1/2020 sudah tidak lagi ada secara hukum. "Hal demikian berakibat permohonan para pemohon yang diajukan untuk pengujian konstitusionalitas Perppu Nomor 1 Tahun 2020 telah kehilangan objek," katanya. 



Sumber: BeritaSatu.com