PKPU Indosurya, Polri: Tak Kesampingkan Pidana

PKPU Indosurya, Polri: Tak Kesampingkan Pidana
Kantor Indosurya. (Foto: Istimewa)
Farouk Arnaz / YUD Rabu, 24 Juni 2020 | 20:26 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim memastikan proses hukum pada dua tersangka kasus Indosurya berinisial HS dan SA berlanjut.

Langkah Indosurya menyusun perdamaian dan skema penyelesaian kewajiban atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada anggota koperasi atau nasabahnya dipastikan tidak mengesampingkan pidananya.

Kasus ini memang sampai ke kantor polisi setelah gagal bayar sementara dalam proses verifikasi piutang dalam sidang PKPU, di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat bisa saja tercapai damai antara debitor maupun kreditor.

“Tentu tidak (mengesampingkan pidana). Mereka itu kan melakukan prraktek bank padahal bukan bank. Makanya tersangka dikenakan UU Perbankan dan kita cari asetnya untuk diusut pidana pencucian uang,” kata Kasubdit III TPPU Direktorat Tindak Pideksus Bareskrim Kombes Jamaluddin Rabu (24/6/2020).

Seperti diberitakan kedua tersangka, yany belum ditahan namun dikenakan pencekalan sehingga tidak bisa kabur, dikenakan Pasal 46 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Pasal itu berisi ancaman hukuman bagi pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tanpa izin dari Bank Indonesia (BI).

Ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun maksimal 15 tahun dan denda Rp 10 miliar sampai dengan Rp 20 miliar.

Kasus ini terbongkar saat para nasbah gagal melakukan penarikan dana milik mereka. Dana publik yang tersimpan disana diperkirakan mencapai Rp 14 triliun.

Mereka mampu menarik masyarakat karena - seperti kasus serupa yang sudah-sudah - bunga deposito berjangka mereka lebih menarik ketimbang deposito berjangka bank yang rata rata hanya 4-7%-5-7 % saja.



Sumber: BeritaSatu.com