Polri, Kejagung, dan Kemkumham Ajukan Tambahan Anggaran

Polri, Kejagung, dan Kemkumham Ajukan Tambahan Anggaran
Herman Herry. (Foto: Antara)
Carlos KY Paath / FER Rabu, 24 Juni 2020 | 20:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Tiga institusi yaitu Polri, Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) mengajukan tambahan anggaran. Hal itu dibahas dalam Rapat Komisi III DPR dengan agenda Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021, Rabu (24/6/2020).

Baca Juga: Polri Deteksi Dini Potensi Konflik Pilkada 2020

Hadir di ruang rapat Komisi III, Gedung DPR, Jakarta, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Sekretaris Jenderal Kemkumham Bambang Rantam Sariwanto, dan Jaksa Agung Muda Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono.

Polri memiliki dana pagu indikatif tahun 2021 senilai sekitar Rp 100 triliun. Polri mengajukan tambahan senilai Rp 31,1 triliun untuk kebutuhan pengamanan MotoGP, termasuk pertemuan Polwan sedunia.

"Polri telah mengusulkan tambahan anggaran dalam penetapan pagu anggaran tahun anggaran 2021 kepada Menteri Keuangan dan Menteri PPN Kepala Bappenas sesuai surat Kapolri Nomor B/3331/VI/REN.2.3.2020 tanggal 2 Juni 2020. Perihal kebutuhan anggaran tambahan dalam penetapan pagu Polri tahun anggaran 2021 sebesar Rp31,1 triliun," ungkap Gatot.

Baca Juga: Kejagung Berikan Relaksasi Pengadaan Alkes

Dana pagu tahun 2021 dari Kejagung senilai sekitar Rp6,9 triliun. Bambang Sugeng mengungkapkan, Kejagung mengajukan tambahan anggaran senilai Rp 2,5 triliun untuk beberapa program dan kebutuhan internal.

"Jaksa agung telah bersurat kepada menteri keuangan dengan nomor surat B-109/A/Cr.2/06/2020 hal permintaan tambahan anggaran kejaksaan pada pagu anggaran tahun anggaran 2021 yang pada intinya kejaksaan meminta tambahan anggaran untuk tahun 2021 sebesar Rp 2,5 triliun," kata Bambang Sugeng.

Kemkumham mengajukan anggaran tambahan senilai sekitar Rp3,1 triliun. "Usulan kami tambahan tahun 2021 adalah sejumlah yang setelah kami terima dana pagu Rp 15 triliun, kami mengusulkan anggaran tambahan 2021 adalah sejumlah Rp 3,1 triliun," kata Bambang Rantam.

Baca Juga: Kemkumham Kirim Bantuan Alkes dan Sembako

Kebutuhan anggaran Kemkumham antara lain untuk penambahan jumlah satuan kerja dalam rangka pembangunan zona integritas. Berikutnya pemenuhan kegiatan SPPT-TI, peralatan kantor, termasuk penyusunan rancangan presiden tentang pelayanan publik HAM.

Ketua Ketua Komisi III, Herman Hery menyatakan, seluruh usulan tambahan anggaran akan dibahas lebih lanjut dalam rapat internal. Selanjutnya, kata Herman, Komisi III akan mengajukan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR.

"Berdasarkan hasil pemaparan anggaran ini, akan kita bawa dalam rapat internal Komisi III keputusan hasil rapat internal itu akan kami sampaikan ke Banggar secara tertulis untuk disinkronisasikan," demikian Herman. 



Sumber: BeritaSatu.com