Polri dan Kemkumham Diminta Efektif Gunakan Anggaran

Polri dan Kemkumham Diminta Efektif Gunakan Anggaran
Hinca Pandjaitan. (Foto: Antara)
Carlos KY Paath / FER Rabu, 24 Juni 2020 | 20:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi III DPR, Hinca IP Pandjaitan, berharap Polri dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemkumham) lebih efektif dalam pemanfaatan anggaran. Hinca meminta anggaran digunakan untuk penyelesaian kasus pengguna narkoba, termasuk pengedarnya.

Baca Juga: Polri Tetapkan 69 Tersangka Karhutla Sepanjang 2020

"Pengguna (narkoba) harus diseleksi dan rehabilitasi. Kejar pengedarnya! Jangan hanya pemakainya," tegas Hinca saat Rapat Komisi III DPR dengan agenda Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021 bersama Polri, Kemkumham, dan Kejaksaan Agung, Rabu (24/6/2020).

Hinca juga mendukung pengadaan barang-barang kebutuhan Polri yang berteknologi tinggi. Meski begitu, Hinca mengingatkan pentingnya perhitungan dan pemanfaatan yang optimal.

"Antisipasi teknologi memang tetap dibutuhkan penting teknologi baru untuk digunakan, tapi pakailah seefektif mungkin. Ke depan mungkin harus sudah ada alat-alat super modern, tapi tidak mungkin mengabaikan teknologi baru untuk memperkuat kemampuan kinerja Polri," ucap mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat tersebut.

Baca Juga: Polri Ajukan Tambahan Anggaran

Sementara itu, Anggota Komisi III, Arsul Sani menyinggung adanya laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPR. Laporan itu menyebut beberapa poin yang mengindikasikan penggunaan anggaran tidak efektif di Polri dan Kemkumham.

"Salah satu yang terkait dengan Kemkumham, temuan BPK diberi catatan sebagai praktek mark up meski bukan dalam rangka korupsi,” ujar Arsul.

Arsul meminta ke depan penyusunan anggaran dapat dilakukan dengan lebih terperinci. Dengan begitu, lanjut Arsul, setiap kegiatan yang akan dilakukan telah memiliki anggaran masing-masing.

Baca Juga: Polri Deteksi Dini Potensi Konflik Pilkada 2020

"Untuk ke depan, dalam konteks tata kelola anggaran yang lebih baik sebaiknya dianggarkan kebutuhan kegiatan yang dibutuhkan, dibanding mengambil anggaran dari kegiatan lain dengan di-mark up," ucap Arsul.



Sumber: BeritaSatu.com