KPK Perkuat Sinergi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Daerah

KPK Perkuat Sinergi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Daerah
Firli Bahuri. (Foto: Antara)
Fana F Suparman / WM Rabu, 24 Juni 2020 | 15:06 WIB

 

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajak seluruh kepala daerah memperkuat sinergi dan meningkatkan efektifitas dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya di tengah pandemi Covid-19 yang menjadi tanggung jawab bersama.

Ajakan ini disampaikan Ketua KPK, Firli Bahuri dalam Rapat Koordinasi dan Diskusi Interaktif Ketua KPK dengan gubernur se-Indonesia yang digelar secara daring Rabu (24/6/2020).

Firli mengaku memahami tantangan yang dihadapi para kepala daerah di tengah pandemi Covid-19. Dengan pendapatan daerah yang menurun, kepala daerah memiliki janji kampanye yang harus direalisasikan.

“Kami sangat memahami bagaimana tantangan yang dihadapi para Gubernur dalam penanganan pandemi Covid-19, terutama dengan kondisi terjadi penurunan belanja barang, belanja modal dan transfer keuangan daerah. Sementara, gubernur harus memenuhi janji-janji sebagaimana visi dan misi yang pernah disampaikan saat kampanye,” kata Firli.

Meski demikian, Firli meminta para kepala daerah mengarahkan program dan fokus kegiatan pada tujuan untuk keselamatan masyarakat di tengah pandemi ini karena keselamatan warga adalah yang utama. Untuk itu, Firli meminta kepala daerah dapat bersinergi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di daerah dengan menciptakan inovasi dan langkah-langkah penanganan Covid-19 yang berpegang pada prinsip-prinsip akuntabilitas.

“KPK telah melakukan sejumlah langkah pencegahan korupsi. Terkait pengadaan barang dan jasa, kami telah menerbitkan surat edaran sebagai rambu-rambu. Untuk mencegah potensi korupsi, kami juga melakukan kajian sistem, evaluasi dan memberikan rekomendasi untuk menghindari potensi terjadinya korupsi. Yang terakhir kami telah melakukan kajian terhadap program kartu prakerja," katanya.

 

Pengawas Eksternal

Dalam kesempatan ini, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan pihaknya telah melakukan langkah-langkah dalam percepatan penanganan Covid-19 sesuai dengan instruksi presiden. Ateh berharap sinergi yang terbangun antara BPKP dan pengawas internal di daerah sebagai pengawas eksternal dapat ditingkatkan.

“Kami menyadari APIP ataupun auditor eksternal seperti BPK, BPKP memiliki kelebihan dan keterbatasan masing-masing. Namun, dengan sinergi dalam pemberantasan korupsi yang dilakukan sejak awal, kami melihat hal ini akan mempercepat pengendalian fraud,” kata Ateh.

Dari hasil evaluasi BPKP, Ateh menjelaskan, pemda perlu melakukan langkah-langkah konkret terkait upaya pemulihan ekonomi daerah. Salah satunya dengan menyusun rencana kegiatan penanganan dampak ekonomi di daerah.

Sementara, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Irjen Kemdagri), Tumpak Simanjuntak mengatakan, pemerintah telah menerbitkan puluhan kebijakan terkait penanganan pandemi Covid-19 dan dalam rangka merespon situasi terkini. Kemdagri menyadari ada kerentanan dan risiko dalam pengelolaan APBD pasca refokusing anggaran yang meliputi tiga fokus kegiatan yaitu penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan jaring pengaman sosial. Untuk itu, Tumpak meminta pemerintah daerah melakukan langkah-langkah yang dapat meminimalisir risiko kebocoran APBD.

“Pemda agar menetapkan urutan prioritas belanja dan mengendalikan secara ketat pengeluaran. Selain itu, menyusun anggaran kas secara cermat sehingga tidak terjadi gagal bayar. Dan, menerapkan prinsip money follow program,” katanya.

Kemdagri juga mengingatkan kepala daerah mendorong APIP mendampingi dan mengawasi agar refocusing tidak hanya cepat untuk mengakomodir tiga fokus tersebut, tetapi juga kehati-hatian dengan berkoordinasi kepada institusi pengawasan lainnya seperti BPK, BPKP serta aparat penegak hukum.

Melalui rapat koordinasi dan dialog interaktif ini, KPK memfasilitasi koordinasi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dengan kementerian dan lembaga di pusat, khususnya terkait sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan dalam penanganan pandemi Covid-19.



Sumber: BeritaSatu.com