Kasus Jiwasraya, MAKI Apresiasi Jaksa Agung Bongkar Peran 13 MI

Kasus Jiwasraya, MAKI Apresiasi Jaksa Agung Bongkar Peran 13 MI
Jaksa Agung ST. Burhanuddin (Foto: Suara Pembaruan / Ruht Semiono)
Yudo Dahono / YUD Senin, 29 Juni 2020 | 11:12 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman memberikan apresiasi tehadap keberanian Jaksa Agung ST Burhanuddin membongkar keterlibatan 13 MI (Manajer Investasi) dalam skandal mega korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Seperti diketahui skandal Jiwasraya menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah merugikan keuangan negara sebesar 16,81 triliun.

“Saya apresiasi karena belum pernah emiten jadi tersangka perusahaannya dan ini terobosan soal ini terbukti tidak terbukti, apapun dari rangkaian karena kan kalau goreng-menggoreng saham memang diduga melibatkan MI (Manager Investasi) juga, tanpa ada MI, mana bisa goreng saham,” ujar Boyamin, Senin (29/6/2020).

Boyamin menambahkan, diduga 13 manajer investasi itu terlibat melakukan transaksi dengan saham perusahaan terdakwa Benny Tjokro maupun Heru Hidayat yang bersumber dari pengelolaan keuangan Jiwasraya.

“Diduga ikut terlibat. Meskipun bisa jadi pasif, tapikan beberapa hal ada yang diduga berkaitan dengan hanya melayani itu (Jiwasraya), misalnya produk A emiten tadi itu hanya dibeli oleh Jiwasraya dan dari saham yang berkaitan dengan Benny Tjokro maupun Heru Hidayat. Jadi kalau misalnya produk A ini kan bisa dibeli oleh siapa saja, nampaknya ini hanya untuk diperuntuk kan Jiwasraya yang akan membeli Jiwasraya jadi di-setting sejak awal,” ungkapnya.

Dari situ lanjut Boyamin, nampaknya Kejaksaan Agung menemukan kecurigaaan terhadap harga saham yang tidak sewajarnya, kemudian disitulah letak dugaan penggorengan saham.

“Kalau alamiah, tidak apa-apa, ini kan bicara bisnis, bisa untung bisa rugi, tapi kalau sudah didalami ini naik turun saham ini diduga direkayasa itu memang harus diproses,” beber Boyamin.

Ia mencontohkan terpidana penipuan investasi terbesar di dunia asal Amerika Serikat Bernie Madoff, yang telah memikat investor-investor kelas kakap yang mau menitipkan ribuan bahkan jutaan dolar uangnya kepada Madoff, nyatanya uang investasi tersebut hilang dan tidak bisa dikembalikan, Madoff akhirnya harus menerima vonis hukuman 150 tahun penjara.

“Begitupun di Indonesia harus diproses, hal-hal yang seperti itu harus dihukum,” terangnya.

Selain itu, Boyamin juga meminta penetapan tersangka yang berasal dari oknum Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak hanya satu orang saja, sebab ia menilai OJK merupakan sebuah sistem yang melibatkan banyak orang.

“Harus ada lebih lagi, karena sebenarnya harus lebih tinggi lagi, inikan pengawas (tersangka), yang atasanya pengawas gitukan, nanti bisa saja saya meminta tidak hanya satu orang, masa cuma satu orang dari OJK nya, seperti MI kan, masa cuma satu MI kan, kan tidak. Dari Jiwasraya juga kan bukan satu orang, dari Benny Tjokro, Heru Hidayat juga, lebih dari satu orang masa dari OJK cuma satu orang,” katanya.

Dengan penetapan para tersangka baru hasil pengembangan penyelidikan, Boyamin memprediksi kerugian negara akibat korupsi Jiwasraya tidak berhenti di angka Rp 16 triliun melainkan diduga tembus lebih dari Rp 30 triliun.

“Masih jauh karena kerugian itu kan lebih dari 30 triliun, lah ini kan baru 16 triliun kerugian, itu saya menduga ini kan yang saving plan itu jatuh temponya 2022 terakhir dan yang gede-gede itu jatuh tempo di tahun 2021 dan 2022.” Tukas Boyamin.

Sebelumnya, sebanyak 13 MI ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya oleh Kejaksaan Agung.

Selain 13 MI, Deputi Komisioner Pengawasan Pasar Modal II OJK periode 2017-sekarang Faisal Hilmi juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Jiwasraya jilid II. Pada saat kejadian, Faisal Hilmi menjabat sebagai Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A periode Februari 2014-2017.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Hari Setiyono mengemukakan bahwa 13 perusahaan tersebut telah berkontribusi merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp 12,157 triliun dari total keseluruhan kerugian Rp 16,81 triliun pada kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya.

"Jadi ada peran aktif para terdakwa di 13 korporasi itu. Ada dugaan uang hasil korupsi Jiwasraya itu dialirkan ke 13 korporasi," tutur Hari

Hari memastikan penyidik akan terus kembangkan perkara tersebut dan tidak menutup kemungkinan pihak pengelola 13 perusahaan manager investasi itu juga akan dijerat UU tindak pidana korupsi jika terbukti membantu para terdakwa menyamarkan uang hasil kejahatannya.

"Sekarang kita tetapkan tersangka korporasinya dulu, nanti akan dikembangkan sejauh mana pihak pengelola 13 perusahaan itu membantu terdakwa, nanti akan ketahuan. Kita tunggu saja," katanya.



Sumber: BeritaSatu.com