Jaksa Agung Nilai Pengawasan Lemah OJK Penyebab Kasus Jiwasraya

Jaksa Agung Nilai Pengawasan Lemah OJK Penyebab Kasus Jiwasraya
Jaksa Agung ST Burhanuddin. (Foto: BeritaSatu Photo / Ruth Semiono)
Markus Junianto Sihaloho / FMB Senin, 29 Juni 2020 | 18:51 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah anggota Komisi III DPR mempertanyakan tindak lanjut Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi Asuransi Jiwasraya. Hal itu terungkap dalam rapat antara Komisi III dengan Kejaksaan Agung yang dipimpin Jaksa Agung ST Burhanuddin, di Jakarta, Senin (29/6/2020).

Salah satu yang paling keras bertanya adalah legislator dari Fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan. Dia mempertanyakan soal tindak lanjut pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kasus Jiwasraya, hingga pemeriksaan dugaan keterlibatan grup usaha Bakrie. "Perkembangannya sejauh mana?" kata Arteria.

Ketua Komisi III DPR, Herman Herry, lalu mempersilahkan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk memberi penjelasan mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut. Baginya, penjelasan itu penting karena Panja Jiwasraya DPR belum mendapatkan ijin untuk menyelenggarakan rapat untuk memperoleh keterangan akibat pandemi Covid-19.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah masuk hingga ke tahap pengawasan. Secara prinsip, Kejaksaan Agung menilai bahwa jika saja pengawasan industri keuangan berjalan baik dan benar, tak mungkin kasus sebesar Jiwasraya bisa terjadi. Pada titik itulah Kejaksaan Agung memanggil pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Concern kami adalah harus ada dan ditemukan penyebab pengawasan yang melemah dan sudah kami pastikan kami tentukan satu orang dari OJK dan sudah kami tetapkan tersangka," kata Jaksa Agung Burhanuddin.

Pihaknya juga akan memperdalam dugaan keterlibatan 12 manajer investasi (MI) yang terlibat di dalam kasus itu. Juga termasuk transaksi medium term note, repo, dan sita pidana.



Sumber: BeritaSatu.com