Kasus Suap Ketok Palu, KPK Tahan 3 Mantan Ketua Fraksi DPRD Jambi

Kasus Suap Ketok Palu, KPK Tahan 3 Mantan Ketua Fraksi DPRD Jambi
Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar saat jumpa pers di kantor KPK. (Foto: KPK)
Fana F Suparman / CAH Selasa, 30 Juni 2020 | 18:39 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tiga mantan Ketua Fraksi di DPRD Jambi, Selasa (30/6/2020). Ketiga mantan legislator yang dijebloskan ke sel tahanan itu, yakni Ketua Fraksi Restorasi Nurani, Cekman; Ketua Fraksi PKB, Tadjuddin Hasan; Ketua Fraksi PPP, Parlagutan Nasution. Ketiganya ditahan usai diperiksa sebagai tersangka kasus dugaan suap uang 'ketok palu' terkait pengesahan RAPBD Jambi Tahun Anggaran 2017 dan 2018.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan ketiga tersangka ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur untuk 20 hari pertama. Dengan demikian, ketiganya bakal mendekam di sel tahanan setidaknya hingga 19 Juli 2020.

"Hari ini untuk kepentingan penyidikan, KPK menahan tiga orang tersangka selama 20 hari pertama," kata Lili dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Baca JugaKasus Suap Ketok Palu, KPK Tahan Eks Ketua DPRD Jambi

Dalam konferensi pers ini, ketiga tersangka turut dihadirkan dengan mengenakan rompi tahanan. Lili mengatakan, penahanan ketiga tersangka mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona atau Covid-19. Sebelum mendekam di sel tahanan masing-masing, ketiga tersangka akan menjalani isolasi mandiri di Rutan KPK Cabang Kavling C1.

"Sebelumnya juga akan diisolasi mandiri selama 14 hari sebagai bagian dari protokol pencegahan Covid-19," kata Lili.
Usai konferensi pers berakhir, ketiganya dibawa petugas KPK untuk naik mobil tahanan yang telah menunggu mereka di pelataran Gedung KPK. Namun tidak satupun dari ketiga tersangka mengeluarkan pernyataan terkait penahanannya.

Sebelumnya, KPK telah menahan tiga mantan pimpinan DPRD Jambi yang juga tersangka kasus suap ketok palu. Ketiga tersangka, yakni Ketua DPRD Jambi periode 2014-2019 Cornelis Buston, Wakil Ketua DPRD periode 2014-2019 AR Syahbandar, dan Wakil Ketua DPRD periode 2014-2019, Chumaidi Zaidi ditahan di Rutan KPK cabang Kavling K4 pada Selasa (23/6/2020),

Diketahui, KPK menetapkan 12 orang unsur pimpinan dan anggota DPRD Jambi serta seorang swasta sebagai tersangka kasus dugaan suap "ketok palu" atau pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017 dan RAPBD Jambi tahun 2018. Penetapan 13 orang sebagai tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus suap yang menjerat sejumlah pihak, termasuk mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola.

Baca JugaJangan Ada Lagi Uang Ketok Palu APBD

13 orang yang ditetapkan sebagai tersangka itu terdiri dari tiga pimpinan DPRD Jambi, yakni Cornelis Ketua DPRD Jambi serta dua Wakil Ketua DPRD Jambi, AR Syahbandar dan Chumaidi Zaidi. Selain itu, terdapat Ketua Fraksi Golkar, Sufardi Nurzain; Ketua Fraksi Restorasi Nurani, Cekman; Ketua Fraksi PKB, Tadjuddin Hasan; Ketua Fraksi PPP, Parlagutan Nasution dan Ketua Fraksi Gerindra, Muhammadiyah, serta Ketua Komisi III DPRD Jambi, Zainal Abidin.

Sementara tiga anggota DPRD Jambi lainnya yang menyandang status tersangka, yakni Elhelwi, Gusrizal dan Effendi Hatta. Satu orang swasta yang juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Jeo Fandy Yoesman atau Asiang.

Cornelis, Syahbandar dan Chumaidi selaku pimpinan DPRD Jambi diduga meminta dan menagih kesiapan uang 'ketok palu'. Selain itu, pimpinan DPRD ini juga melakukan pertemuan terkait uang "ketok palu" tersebut. KPK menduga para unsur pimpinan DPRD Jambi meminta jatah proyek atau menerima uang untuk perorangan dalam kisaran Rp 100 juta hingga Rp 600 juta perorang.

Sementara para unsur pimpinan Fraksi diduga mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait pengesahan RAPBD Jambi, membahas uang ketok palu. Selain itu, para pimpinan fraksi juga menerima uang untuk jatah fraksi sekitar Rp 400 juta hingga Rp 700 juta per fraksi dan Rp 100 juta hingga Rp 200 juta perorang. Sedangkan para anggota DPRD Jambi diduga mempertanyakan adanya uang "ketok palu", mengikuti rapat pembahasan di fraksi masing-masing dan menerima uang dalam kisaran Rp 100 juta dan Rp 200 juta perorang. Total dugaan pemberian suap "ketok palu" untuk pengesahan RAPBD Jambi tahun 2017 dan RAPBD tahun 2018 adalah Rp 16,34 miliar.

Sementara itu, tersangka Jeo Fandy alias Asiang diduga memberikan uang sebesar Rp 5 miliar kepada mantan Plt Kepala Dinas PUPR Jambi Arfan. Uang tersebut diduga diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD Jambi terkait pengesahan RAPBD TA 2018. Diduga uang tersebut akan diperhitungkan sebagai fee proyek yang dikerjakan oleh perusahaan tersangka Jeo Fandy Yoesman di Jambi.



Sumber: BeritaSatu.com